by

Fenomena Pungutan Liar di Lingkungan Pendidikan dan Solusi yang Disediakan Pemerintah

-Opini-295 views

Oleh : Afrida Yeni Silalahi, S.Pd
Guru SMK Negeri 1 Kelapa Kabupaten Bangka Barat

Menurut PERMENDIKBUD RI No. 44 Tahun 2012 Tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Dasar, Pungutan adalah penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang dan/atau barang/jasa pada satuan pendidikan dasar yang berasal dari peserta didik atau orangtua/wali secara langsung yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan oleh satuan pendidikan dasar dan Sumbangan adalah penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang dan/atau barang/jasa yang diberikan oleh peserta didik, orangtua/wali, perseorangan atau lembaga lainnya kepada satuan pendidikan dasar yang bersifat sukarela, tidak memaksa, tidak mengikat, dan tidak ditentukan oleh satuan pendidikan dasar baik jumlah maupun jangka waktu. Pungutan atau sumbangan harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan juga menjabarkan tentang kriteria pungutan yang tidak boleh dilakukan kepada orang tua / wali yang tidak mampu secara ekonomis, tidak boleh dikaitkan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan peserta didik, penilaian hasil belajar peserta didik, dan/atau kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan; dan/atau tidak boleh digunakan untuk kesejahteraan anggota komite sekolah atau lembaga representasi pemangku kepentingan satuan pendidikan baik langsung maupun tidak langsung.

Jadi, pada dasarnya pungutan dan sumbangan bisa dilakukan pihak sekolah asalkan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Namun, pada praktiknya masih banyak sekolah-sekolah yang melakukan pungutan diluar dari aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Hal ini bisa jadi dikarenakan kekurangpahaman sekolah dengan aturan yang ditetapkan pemerintah, atau bisa jadi karena misskomunikasi atau ketidaksamaan persepsi antara orang tua dan sekolah. Untuk itu, musyawarah untuk menyamakan persepsi demi mendapatkan kesepakatan bersama harus dilakukan terlebih dahulu. Intinya, pungutan dan sumbangan harus bersifat sukarela, tidak memaksa dan tidak ditentukan tenggat waktu.

Jika sekolah tetap melakukan pungutan atau sumbangan yang tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan pemerintah, orang tua dan wali siswa bisa mengadukan hal tersebut ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui laman http://laporpungli.kemdikbud.go.id/ dengan mengklik tombol “Laporkan Sekarang”. Kemdikbud akan merahasiakan identitas pelapor dan pelapor wajib untuk mengunggah bukti pungutan liar tersebut dalam bentuk file gambar atau .pdf

Tampilan laman depan pengaduan pungutan liar yang dilakukan sekolah Pemerintah telah mengalokasikan dana untuk operasional sekolah lewat Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Pendidikan (BOP), dana alokasi khusus dari anggaran daerah (APBD) sampai membagikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang ditujukan bagi keluarga miskin dan rentan miskin untuk menyekolahkan anaknya yang berusia 7-18 tahun secara gratis.

Wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan pemerintah harusnya dapat menjadi konsumsi setiap elemen masyarakat, bukan menjadi hal mewah yang tidak semua orang mampu menjangkaunya. Dengan adanya layanan pengaduan pungutan liar di sekolah dari Kemdikbud ini, dapat memastikan bahwa negara hadir untuk memfasilitasi permasalahan warga negaranya.(***)

Comment

BERITA TERBARU