Erzaldi Keluhkan Minimnya Royalti Timah

  • Whatsapp

Inginkan 10 Persen Saham PT Timah

PANGKALPINANG – Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Erzaldi Rosman mengeluhkan minimnya royalti yang diterima pemerintah daerah dari timah.Royalti yang diterima hanya 3 persen dari pemerintah pusat, yang diberikan ke daerah atas penjualan ekspor timah ke luar negeri.

Jumlah tersebut, menurut dia, tidak sebanding dengan kerusakan alam Babel yang ditimbulkan dari dampak pertambangan tersebut.

“PT Timah ini punya negara, keuntungan untuk negara kami dapat bagian kecil, kami hanya kebagian royalti 3 persen, ini kalau jadi 100 persen, 25 persen punya pemerintah pusat, 75 persen ke provinsi dan kabupaten/kota,” kata Erzaldi, saat menerima kunjungan kerja delegasi Myanmar ke Provinsi Babel, Rabu (17/7/2019).

Untuk itulah, sebutnya, pemerintah daerah dengan stakeholder berupaya agar bisa mendapatkan saham paling tidak 10 persen di perusahaan milik BUMN tersebut.

“Sekarang kami berusaha dapat saham 10 persen, karena kalau hanya 3 persen enggak cukup untuk pembangunan dan dibandingkan kerusakan alam itu tidak cukup untuk mengembalikan kerusakan alam tersebut,” bebernya.

Diakui Erzaldi, timah atau sektor pertambangan ini memberikan kontribusi 24 persen terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) dan memang mempengaruhi ekonomi masyarakat, tetapi bagi hasil secara global belum tentu apa yang dihasilkan bisa mengungkit pertumbuhan ekonomi secara baik.

“Kalau hanya andalkan kekuatan dari sektor pertambangan kita tidak tau apa yang dilakukan setelah paska pertambangan, makanya harus dapat hasil yang cukup kuat dan berpikir apa kerjaan kita setelah pertambangan,” tukasnya.

Atas dasar itulah, sebutnya, pemerintah harus mendapat saham di PT Timah atau menaikkan royalti dari tiga persen tersebut.

“Inilah yang sedang kita coba secara pelan-pelan sehingga nanti ekonomi kuat enggak bergantung pertambangan, kalau saat ini ketika tambang jatuh akan membuat labil ekonomi kita,” ulasnya.

Namun sayangnya, ketika dikonfirmasi usai pertemuan, Erzaldi masih enggan membicarakan secara khusus terkait usulan saham di PT Timah atau meminta kenaikan royalti, ia memilih untuk tidak mengomentari lebih jauh. “Itu nanti saja,” imbuhnya.

Sementara itu, kunjungan delegasi Myamnar ini ke Provinsi Babel, dalam rangka mempelajari aturan dan tata kelola pemerintahan, dimana mereka baru beralih ke sistem pemerintahan desentralisasi.

“Kemarin mereka sudah ke Kemendagri dan kemudian diarahkan ke Babel karena problem yang mereka alami dianggap pas dengan kita,” sebut Erzaldi.

Kunjungan kerja ini, dipimpin oleh Khin Latt Gyi, dirjen pengembangan di Kementerian sumber daya alam dan kelestarian lingkungan Myanmar, rencananya selama beberapa di Babel, puluhan orang delegasi dari Myanmar ini akan berkunjung ke PT Timah, BBG, ke pantai dan danau kaolin, serta belajar tentang desentralisasi dan manfaatnya.

Asas Rasional

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Bangka Belitung (UBB), Ibrahim menilai keinginan sebagian besar masyarakat Babel agar pemerintah daerah memiliki saham di PT Timah amat rasional.

“Saham ini tidak hanya berupa transfer keuntungan yang lebih besar, tapi juga wujud kedaulatan rakyat atas kekayaan daerahnya dengan tetap memperhatikan asas rasionalitasnya,” kata Ibrahim kepada wartawan, Rabu (17/7/2019).

Menurut dia, setelah ratusan tahun ditambang, timah saatnya memberikan dampak lebih besar kepada warga lokal. Apalagi dampak lingkungan akan menyasar warga lokal sebagai penerima dampaknya.

“Jika selama ini keuntungan kebanyakan dinikmati kalangan terbatas, maka pemerintah daerah diyakini memiliki kapasitas untuk mengelola dan meredistribusi sebagian keuntungan itu ke daerah,” katanya.

Selama ini, menurut Ibrahim, memang ada bagi hasil dan CSR, namun berbeda jika keuntungan dari saham dapat dimiliki. Lagipula dia melihat PT Timah tidak akan terdampak besar ketika saham dibagikan ke daerah.

“Dibandingkan dengan pemegang saham yang selama ini berjarak dengan warga lokal, membagi saham adalah hal rasional,” kata Ibrahim.

Terkait hal itu, dia menerangkan prinsipnya sederhana yaitu warga di tingkat lokal berhak atas kekayaan daerahnya dan juga akan paling terdampak. Lingkungan yang buruk pasca penambangan akan menjadi beban jangka panjang.

“Sangat egois jika rakyat dibiarkan menerima dampak ekologis dengan dampak positif yang sangat terbatas,” ujarnya.

Ibrahim berharap pemerintah pusat, pemerintah daerah dan PT Timah segera duduk bersama untuk membahas soal kepemilikan saham di perusahaan BUMN itu.

“Ini adalah wujud komitmen bersama untuk menciptakan perimbangan pusat dan daerah yang proporsional,” tukasnya. (nov/ron/6)

Related posts