Erwin Asmadi: Ada Mis Komunikasi Pendataan BLT Tiga Kelurahan

  • Whatsapp
Erwin Asmadi

 

RAKYATPOS.COM, TOBOALI – Ketua DPRD Basel Erwin Asmadi mengatakan ada miss komunikasi dalam pendataan BLT di tiga kelurahan Kecamatan Toboali. Pendataan dilakukan tanpa kriteria hanya berdasarkan non BDT saja.

 

“Tapi ini sudah terjadi, kita jangan saling menyalahkan, jangan menyalahkan Dinsos dan TKSM dan jangan pula menyalahkan RT, kita cari solusi terbaik, win win solusi dalam persoalan ini, dua opsi tadi, pendataan ulang atau opsi bagi rata,” kata Erwin pada audensi perwakilan RT tiga kelurahan dengan DPRD Basel, Jumat (15/5/2020).

 

Hal senada dikatakan Wakil Ketua DPRD Basel Samson Asrimono yang menyebutkan ada kesalahfahaman pendataan BLT tanpa kriteria. Pj Sekda Basel, Achmad Ansyori mengharapkan sebaiknya data 8.878 KK didata ulang lagi apakah masuk dalam bantuan lainnya. Sementara itu, Plt Kepala Bakuda Basel, Riswady mengatakan penyaluran BLT ini disepakati dalam Perbup yang juga harus diketahui oleh Kajari, Kapolres dan Dandim sebagai unsur pimpinan pada Tim Gugus Tugas Covid-19 Basel.

 

Perwakilan RT Junaidi Hasta menjelaskan angka penerima BLT dari tiga kelurahan mencapai 11.000 KK karena sejak tanggal 10 April lalu mendapat instruksi dari TKSM (tenaga kesejahteraan sosial masyarakat) Dinsos Basel.

 

Ia mengakui tidak ada kriteria pendataan saat ini hanya calon penerima diluar data BDT (basis data terpadu) dan terdampak covid-19.

 

“Selain itu, tanggal 20 April, data tersebut sudah harus diserahkan ke Dinsos, sehingga para RT melakukan pendataan dan menyebutkan kepada warga akan mendapatkan dana BLT sebesar Rp 600 ribu selama tiga bulan” jelas Junaidi pada audensi dengan DPRD dan Pemkab Basel di Gedung DPRD Basel Jumat (15/5/2020).

 

Junaidi mengaku setelah melakukan pendataan tersebut, warga terus menanyakan perkembangan BLT kepada dirinya dan RT lainnya.

 

“Kita datang ke Dinsos dan mendapatkan informasi ada dana Rp 4,1 M, itu tidak cukup untuk membayar 11.000 KK, kita melakukan pendataan ini karena instruksi TKSM, sedangkan data di Dinsos juga tahun 2015 lalu,” ungkap Junaidi.