Eksistensi Lanal Babel dalam Pengamanan Objek Vital Negara

  • Whatsapp

Oleh: Arka’a Ahmad Agin
Pemerhati Sosial

Arka’a Ahmad Agin

Pada 8 Pebruari 2019, Direktur Utama PT. Timah (Persero) Tbk, M. Riza Pahlevi Tabrani dan Komandan Lanal Bangka Belitung, Letkol Laut Mohammad Taufik MMDS menandatangani Naskah Kesepakatan Kerjasama dalam rangka pembinaan dan operasional pengamanan di kapal keruk, kapal isap, dan wilayah perairan laut di Bangka Belitung. Langkah PT. Timah (Persero) Tbk menguatkan kerjasama dengan Pangkalan TNI Angkatan Laut Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebut dinilai sebagai langkah yang tepat. Langkah PT. Timah (Persero) Tbk membangun kerja sama dengan TNI Angkatan Laut juga bisa diikuti oleh perusahaan BUMN lainnya dan BUMD yang memiliki aset atau kepentingan pengamanan operasional bisnis di Wilayah Laut Kepulauan Indonesia.

Read More

PT TIMAH (Persero) Tbk sebagai Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang pertambangan timah harus menjaga kesinambungan usaha pertimahan dan menjaga aset negara dari segala bentuk gangguan operasional lainnya. Tuntunan untuk meningkatkan produksi harus tercapai, sehingga dapat meningkatkan keuntungan bisnis perusahaan. Apalagi negara pada saat ini sangat membutuhkan sumber-sumber pendapatan negara untuk pembiayaan percepatan pembangunan dan pelunasan beban hutang negara. Ketika kegiatan penambangan timah darat semakin menurun produksinya, maka PT. Timah (Persero) Tbk sudah tentu harus memaksimalkan penambangan timah laut yang berada dalam wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Timah (Persero) Tbk.

Penambangan timah di IUP laut bukanlah persoalan yang mudah. Selain harus menggunakan teknologi penambangan yang modern dan canggih, juga harus dalam kondisi yang kondusif selama kegiatan operasional penambangan berlangsung. Padahal sangat dipahami bahwa penambangan timah laut seringkali mendapat penolakan dari sekolompok masyarakat dan ditambah lagi dengan adanya kegiatan penambangan ilegal yang berada pada lokasi Izin Usaha Pertambangan PT. Timah (Persero) Tbk. Langkah-langkah antisipatif dan preventif tentu saja harus dilakukan oleh manajemen PT. Timah (Persero) Tbk sehingga pemaksimal untuk mengejar pencapaian target produksi bisa dilakukan.

Pangkalan TNI Angkatan Laut Bangka Belitung sebagai institusi pengamanan yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengamanan Objek Vital Nasional dan patroli laut di wilayah perairan laut Bangka Belitung. Pangkalan TNI Angkatan Laut Bangka Belitung juga memiliki otoritas penuh dan kemampuan yang tangguh dalam menjalankan tanggung jawab tugas pengamanan tersebut. Pelaksanaan tugas yang disepakati kedua pihak sebagai implementasi dari peraturan perundang-undangan, yakni Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 1762 K/07/MEM/2007 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral.

PT. Timah (Persero) Tbk menyadari adanya keterbatasan kemampuan sumber daya pengamanan dalam menjaga aset yang dimiliki. Betapa banyak kekayaan timah yang berasal dari Izin Usaha Pertambangan milik PT. Timah (Persero) telah dijarah atau ditambang secara ilegal, baik di laut maupun darat. Pembiaran terhadap tindakan ilegal dengan alasan keterbatasan kemampuan sumber daya pengamanan selain akan merugikan perusahaan, ternyata juga akan merugikan negara. Selain itu, kredibilitas dan integritas diri para direksi yang dipercaya untuk mengatur manajemen bisnis perusahaan semakin dipertanyakan.

Tindakan penambangan ilegal pada lokasi Izin Usaha Pertambangan milik PT. Timah (Persero) Tbk harus dihentikan. Penguatan kerjasama dengan Pangkalan TNI Angkatan Laut Bangka Belitung diharapkan mempersempit gerak pelaku penambangan ilegal tersebut, serta mempermudah penciptaan kondusifitas penambangan legal. Penambangan legal yang dimaksudkan bukan hanya berskala besar dengan menggunakan teknologi cangggih seperti Kapal Isap Produksi dan Kapal Keruk, tetapi juga dengan menggunakan teknologi tambang rakyat berupa ponton isap produksi.

Penambangan ilegal yang marak pada lokasi Izin Usaha Pertambangan PT. Timah (Persero) Tbk justru menggunakan ponton isap produksi atau ponton rajuk. Oleh karena itu, PT. Timah (Persero) harus mampu memberdayakan penambangan rakyat supaya legal dan berada dalam pengawasan PT. Timah (Persero) Tbk dan Lanal Bangka Belitung. Dengan demikian, bijih timah yang dihasilkan dalam kegiatan pertambangan timah tersebut bisa dikelola langsung oleh PT. Timah (Persero) Tbk.

Tanpa disadari selama ini bahwa hasil produksi penambangan timah dengan menggunakan ponton isap produksi sangat besar. Ribuan ton dihasilkan per bulan. Apabila dilakukan pembinaan yang berada dalam pengamanan Lanal Bangka Belitung, maka sangat efektif dan mendatangkan keuntungan yang besar bagi perusahaan. Oleh karena itu, PT. Timah (Persero) Tbk harus memaksimalkan penguatan kerjasama kedua pihak tersebut untuk tujuan menyelamatkan aset negara dari segala bentuk kegiatan ilegal. Eksistensi Lanal Bangka Belitung menjadi penting dan harus mampu dimaksimalkan target kerjasama yang disepakati sehingga PT. Timah (Presero) Tbk bisa meningkatkan produksi timah sesuai dengan target bisnis yang telah ditetapkan atau justru melebihi dari target tersebut.

Banyak masyarakat yang mendukung kegiatan penambangan timah di lokasi Izin Usaha Pertambangan PT. Timah Persero) Tbk, tetapi selama ini kurang maksimal dibina, sehingga muncul ruang kosong bagi pebisnis hitam untuk memanfaatkan celah tersebut dengan kegiatan penambangan ilegal. PT. Timah (Persero) Tbk juga harus melakukan pengawasan internal atas sumber daya manusia yang dipercaya untuk mengelola unit tambang timah laut PT. Timah (Persero) Tbk. Pengawasan internal ditujukan untuk meningkatkan kompetensi dan menjaga komitmen karyawan dalam menjalankan tugas yang diberikan perusahaan. Pelibatan Lanal Bangka Belitung dalam kegiatan pengamanan aset PT. Timah (Persero) Tbk tersebut dapat menjadi mekanisme kontrol dan pengendali dari kurangnya rasa tanggung jawab karyawan dalam menjalan tugas perusahaan, khususnya dalam pembinaan dan pengawasan kegiatan penambangan timah rakyat dengan ponton isap produksi.

Kehadiran Lanal Bangka Belitung juga dapat meningkatkan penjaminan dari setiap gangguan operasional penambangan timah laut dari kelompok masyarakat yang menentang penambangan laut. Artinya, setelah melakukan kerjasama dengan Lanal Bangka Belitung harus ada keberanian dan ketegasan pihak PT. Timah (Persero) untuk menjamin kesinambungan proses operasional mitra kerja atau masyarakat dalam kegiatan penambangan timah laut yang telah mendapat izin dari PT. Timah (Persero) Tbk. Jika selama ini PT. Timah (Persero) Tbk terkesan kurang konsisten. Tidak jarang secara sepihak adanya penghentian kegiatan penambangan apabila ada aksi demo dari sekelompok masyarakat sehingga mitra justru yang dirugikan. Hadirnya Lanal Bangka Belitung dalam pengamanan aset vital negara tersebut harus dimanfaatkan untuk pemaksimalan dalam pembinaan kegiatan penambangan timah legal pada lokasi izin usaha pertambangan PT. Timah (Persero) Tbk.

Lanal Bangka Belitung dapat menjadi institusi yang memberikan pendidikan konstitusi bagi masyarakat untuk mendukung kegiatan usaha secara legal. Artinya, Lanal Bangka Belitung juga mampu mencerahkan pengetahuan hukum bagi masyarakat yang menolak penambangan legal bahwa sesuai peraturan perundang-undangan mengganggu kegiatan penambangan legal atau merusak peralatan penambangan legal serta melakukan kegiatan ilegal dapat dikenakan sanksi pidana. Penolakan hanya boleh dilakukan jika ada kegiatan penambangan timah laut secara ilegal. Oleh karena itu, melalui sinergistas Kerjasama PT. Timah (Persero) Tbk dengan Lanal Bangka Belitung dapat meluruskan seluruh langkah-langkah yang kurang ilegan dan semakin menambah spirit ketegasan bagi PT. Timah (Persero) Tbk dalam menguatkan keberlanjutan usaha kemitraan pertambangan selama ini. Dengan demikian, masyarakat harus mendukung penguatan kerjasama kedua pihak dan memanfaatkan peluang ini untuk memperkuat kemitraan penambangan dengan PT. Timah (Persero) Tbk. Kehadiran TNI Angkatan Laut semakin menciptakan suasana yang kondusif dalam pengamanan objek vital negara yang berada di wilayah laut Kepulauan Indonesia. Wallahua’lambissawab.(***).

Related posts