by

Eksistensi HAM Masa Kini

-Opini-289 views

Oleh: Kartika Emillia Putri
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

Kartika Emillia Putri

Hak merupakan apa yang seharusnya didapatkan oleh seseorang. Berbicara mengenai hak tak lepas dari adanya Hak Asasi Manusia (HAM) yang telah dimiliki oleh setiap manusia sejak lahir yang bersifat kodrati. Sejak lahir ke dunia manusia telah diberikan hak oleh Tuhan yang kemudian dijaminkan oleh negara. Sebagai warga negara yang baik, tentu kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia tanpa membedakan status, golongan, suku, ras maupun budaya.
Namun, yang menjadi permasalahannya kini, banyak masyarakat yang menuntut hak mereka tanpa melaksanakan yang namanya kewajiban. Padahal, seperti yang kita ketahui bahwa antara hak dan kewajiban adalah satu kesatuan yang tak dapat berdiri sendiri. Hak harus selalu beriringan dengan kewajiban. Karena sejatinya jika kita ingin menuntut hak, maka haruslah melaksanakan kewajiban terlebih dahulu.
Adapun hak asasi manusia menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 Angka 1 adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Sedangkan John Locke sendiri mengemukakan bahwa HAM adalah hak-hak yang langsung diberikan Tuhan kepada manusia sebagai hak yang kodrati. Oleh karenanya, tidak ada kekuatan apapun di dunia yang bisa mencabutnya. HAM ini sifatnya mendasar (fundamental) bagi kehidupan manusia dan pada hakikatnya sangat suci.
Hak asasi manusia sendiri telah diatur dan dijaminkan pengakuannya dalam Undang-Undang Dasar 1945 BAB XA Pasal 28A sampai Pasal 28J. Kemudian pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hal ini telah membuktikan bahwa keberadaan hak asasi manusia telah diakui oleh Negara Republik Indonesia.
Hak-hak yang demikian adanya telah dikemas sedemikian rupa oleh pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mencakup hak milik pribadi, hak yang berkenaan dengan ekonomi, sosial dan budaya serta hak yang berkenaan dengan sipil dan politik untuk ikut serta dalam masalah pemerintahan.
Pertanyaannya kini, sudah dapatkah peraturan mengenai hak asasi manusia itu menjangkau seluruh masyarakat Indonesia yang tersebar dalam 34 provinsi tersebut? Seperti yang kita sadari, bahwa masih banyak pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dari tahun ke tahun baik pelanggaran HAM biasa maupun pelanggaran HAM berat. Indonesia perlu berbenah sejenak agar dapat mencermati penegakan HAM yang kini mulai dipertanyakan eksistensinya.
Pelanggaran HAM sendiri telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 Angka 6 yang berbunyi setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.
Jika kita melihat ke belakang beberapa saat yang lalu mengenai peristiwa di Trisakti dan Semanggi yang terjadi pada tahun 1998. Peristiwa ini berkaitan dengan gerakan di era reformasi yang gencar disuarakan di tahun 1998. Gerakan tersebut dipicu oleh krisis moneter dan tindakan KKN Era Presiden Soeharto, sehingga para mahasiswa kemudian melakukan demo besar-besaran di berbagai wilayah yang kemudian berujung dengan bentrok antara mahasiswa dengan aparat kepolisian. Hal ini memicu meninggalnya 4 mahasiswa dari Universitas Trisakti dan 5 mahasiswa di Semanggi. Mereka tewas setelah terkena tembakan peluru aparat kepolisian. Peristiwa ini menjadi salah satu sejarah kelam bagi bangsa.
Bila dicermati salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia dalam tragedi tersebut yaitu aparat pemerintah dan aparat keamanan merebut hak mereka untuk beraspirasi dan menyuarakan pendapat mereka. Kemudian apabila kita sandingkan dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka telah melanggar Pasal 28E Ayat (3) yang berbunyi bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Lalu, apabila kita telusuri dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, maka telah bertentangan dengan Pasal 23 Ayat (3) yang berbunyi bahwa setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan negara.
Bercermin dari masa lalu yang menunjukkan bahwa dalam sejarah Bangsa Indonesia sendiri telah mengalami berbagai pelanggaran hak asasi manusia. Kemudian pada masa kini, dimana era globalisasi yang semakin pesat, bukan berarti tak ada lagi pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi. Ada banyak pelanggaran-pelanggaran HAM yang mungkin tidak kita sadari namun masih eksis di kehidupan sehari-hari seperti kekerasan dalam rumah tangga, penyiksaan terhadap asisten rumah tangga, serta tak luput juga yang sering terjadi pada generasi muda sekarang yaitu bullying antar siswa dimana merupakan perilaku agresif disengaja yang menggunakan ketidakseimbangan kekuasaan atau kekuatan.
Hal ini semata-mata terjadi bukan disebabkan tidak adanya aturan yang mengatur, melainkan pola pikir masyarakat sendiri yang belum dapat mengimbangi antara hak dan kewajiban mereka serta kemauan untuk merebut apa yang seharusnya menjadi hak milik orang lain. Negara telah menjamin akan kemerdekaan tiap-tiap masyarakat, namun apalah artinya jika tidak dapat diimplementasikan dengan baik oleh masyarakat sendiri.
Oleh karena itu, diperlukan partisipasi aktif dari berbagai pihak untuk menjamin penegakan hak asasi manusia yang ideal. Pemerintah perlu turun tangan dalam menyikapi berbagai pelanggaran HAM yang terjadi dan sekaligus mengancam persatuan bangsa. Selain itu, bagi masarakat dan generasi muda yang sedang menempuh pendidikan hendaklah mulai membiasakan untuk mengerjakan kewajiban terlebih dahulu sebelum menuntut hak mereka serta tidak menyalahgunakan hak yang ada untuk menindas hak orang lain. Karena sejatinya hak itu ada bukanlah sebagai senjata untuk melucuti hak orang lain, namun ada untuk mempersatukan apa yang seharusnya bersatu. Hargailah hak orang lain, maka orang lain akan menghargai hakmu!.(****).

Comment

BERITA TERBARU