by

Eksistensi Disabilitas dalam Masyarakat Inklusi

-Opini-54 views

Oleh: Alghi Fari Smith, SST
Social Worker

Alghi Fari Smith, SST

Pembaca yang budiman, hari disabilitas internasional (HDI) telah diperingati sejak tahun 1992 setiap tanggal 03 Desember. Peringatannya seringkali dilaksanakan oleh pemerintah baik pusat dan daerah dalam bentuk upacara sekaligus penyerahan bantuan kepada para disabilitas. Peringatan hari disabilitas internasional bertujuan untuk membangkitkan kesadaran dan memobilisasi dukungan atas isu krusial mengenai inklusifitas disabilitas dalam masyarakat dan pembangunan.

Masih dalam suasana dan semangat peringatan HDI. Penulis menyampaikan ucapan selamat hari disabilitas internasional. Tulisan kali ini diharapkan dapat meningkatkan kepeduliaan (sense of belonging) terhadap saudara-saudara kita para penyandang disabilitas. Hal ini menjadi modal besar dalam peningkatan kemandirian dan kesejahteraan disabilitas pada khususnya dan pembangunan kesejahteraan sosial pada umumnya.

Tema nasional untuk HDI tahun ini, yaitu “menuju masyarakat inklusi, tangguh dan berkualitas”. Ada dua hal penting yang tersirat dalam tema ini, yaitu pertama merealisasikan akses dan pemberdayaan melalui undang undang disabilitas dan strategi multi sektoral  untuk terwujudnya masyarakat inklusi dalam segala aspek kehidupan. Kedua, mewujudkan pembangunan inklusi sebagai pelopor akses dan pemberdayaan bagi disabilitas.

Inklusif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) artinya, termasuk atau terhitung. Makna lain dalam konteks pembahasan disabilitas, inklusif adalah sebuah bentuk pengakuan terhadap eksistensi/ keberadaan perbedaan atau keberagaman kemampuan fisik dan/atau mental. Jadi, dapat diartikan bahwa masyarakat inklusif adalah masyarakat yang menjunjung tinggi dan menghargai dan menghormati keberagaman/ perbedaan baik suku, budaya, agama, ras, status sosial, status ekonomi maupun kemampuan fisik dan/atau mental dalam hal ini disabilitas.

Bentuk nyata dari masyarakat inklusif adalah masyarakat yang di dalam interaksinya melibatkan penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan, serta menempatkan mereka sebagai bagian dari potensi bangsa yang produktif. Memandang mereka sebagai bagian yang utuh dalam kehidupan bermasyarakat.

Pembaca yang budiman, tantangan yang seringkali dialami oleh para penyandang disabilitas adalah stigma dan berbagai bentuk diskriminasi. Pemahaman yang keliru terhadap difabel (disabilitas) tidak hanya terjadi di tengah masyarakat, bahkan di tempat yang seharusnya disabilitas dapat menemukan rasa aman dan nyaman sekalipun (baca; keluarga), mereka diberlakukan tidak baik.

Sebagian keluarga menganggap bila ada anggota keluarganya yang menyandang disabilitas sebagai kutukan bahkan aib keluarga. Dampak dari hal ini mereka menjadi momok yang menakutkan bagi para penyandang disabilitas. Ada anggota keluarganya yang disabilitas mental (baca: orang dengan gangguan jiwa/ ODGJ) kemudian dipasung. Kebebasan dan kemerdekaannya yang seharusnya dimiliki justru dirampas oleh orang terdekat disabilitas.

Merespon hal di atas, perlu dilakukan “instal ulang” pemahaman terhadap orang yang masih menganggap bahwa para penyandang disabilitas merupakan kutukan dan aib sehingga mereka harus diasingkan dari masyarakat. Pemahaman yang benar dan harus dibangun adalah dengan memandang bahwa para penyandang disabilitas adalah mahluk ciptaan Allah Swt sama seperti kita. Keberadaan mereka hendaknya menjadikan kita lebih peduli, mengayomi, merawat dan membantu mereka dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosialnya.

Pembaca yang budiman, keberpihakan negara sudah saatnya tidak lagi pada program-program belas kasihan, tetapi sebagai upaya menjadikan difabel  sebagai subjek pembangunan yang tangguh dan produktif. Pemerintah berupaya lebih serius dan konkrit untuk menyiapkan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan yang diperlukan difabel.

Perlindungan dan pemenuhan kebutuhan umum terkait dengan jaminan sosial harus kita pahami bahwa difabel memiliki kesetaraan perlakukan untuk berpartisipasi secara aktif, dalam peran-peran sosial di lingkungannya, seperti pendidikan, kesehatan, hukum, politik, sipil dan lain sebagainya. Selain itu juga perlu dibangun sarana dan prasarana publik yang ramah disabilitas, misalkan membuatkan pegangan khusus di toilet, tempat duduk prioritas disabilitas di kendaraan umum dan lain sebagainya.

Beberapa upaya yang dilakukan pemerintah melalui DPR RI untuk meningkatkan kesejahteraan sosial para penyandang disabilitas diantaranya dengan mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2016 tentang  Penyandang Disabilitas, serta rencana aksi nasional penyandang disabilitas  (RANPD). Dua hal tersebut dimaksudkan sebagai pedoman kementerian dan lembaga, baik di tingkat pusat maupun daerah dalam upaya pemenuhan perlindungan, pemajuan hak-hak penyandang disabilitas di dalam berbagai aspek kehidupan.

Selain itu juga, Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri  dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)  Rini Soemarno menandatangani nota kesepahaman bersama tentang penempatan dan pelatihan tenaga kerja difabel di perusahaan BUMN. Hal ini dimaksudkan agar dapat terjadi sinkronisasi kegiatan diantara kedua kementerian dalam rangka penempatan dan pelatihan tenaga kerja difabel di perusahaan BUMN.

Apa yang telah dilakukan di atas patut diapresiasi dan Penulis harapkan dapat mendorong saudara-saudara kita yang memiliki usaha/ toko/ perusahaan untuk dapat berperan aktif bersama unsur pemerintah maupun swasta memberdayakan para penyandang disabilitas dengan cara merekrut mereka sebagai tenaga kerja sesuai dengan keterampilan yang pernah diikuti oleh disabilitas. Hal ini dapat membantu mereka menjadi mandiri dan meningkatkan kesejahteraan sosialnya.

Pembaca yang budiman, para penyandang disabilitas berhak mendapatkan program layanan yang optimal. Oleh karenanya, perlu pengalokasian anggaran dari  instansi atau lembaga baik di tingkat pusat dan daerah, termasuk melalui program corporate social responsibility 
(CSR) yang dimiliki oleh setiap perusahaan.

Terkait program jaminan sosial difabel, khususnya difabel yang termasuk dalam kategori miskin dan penyandang disabilitas berat, maka perlu menerima kepesertaan kartu perlindungan sosial, baik kartu indonesia sehat (KIS), kartu indonesia pintar KIP), kartu kepesertaan keluarga sejahtera (kkks) serta kartu simpanan keluarga sejahtera (KSKS). Kementerian Sosial RI memiliki program jaminan hidup bagi penyandang disabilitas berat dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi penyandang disabilitas yang memiliki usaha.

Pembaca yang budiman, masyarakat inklusif sebagaimana penjelasan sebelumnya sangat membantu berbagai upaya yang saat ini dilakukan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan sosial para penyandang disabilitas. Oleh karena itu patut kita sadari bahwa peran masyarakat begitu penting. Masyarakat hendaknya memebrikan rasa aman, kenyamanan, peluang bagi disabilitas untuk berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya.

Persoalan disabilitas merupakan pintu pembangunan lintas sektoral, karena itulah terciptanya masyarakat inklusi penyandang disabilitas dan terbangunnya tanggung jawab kolektif para pemangku kepentingan dalam pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan penyandang disabilitas dalam aspek sosial, ekonomi, politik, dan budaya menjadi tujuan yang akan diwujudkan bersama.

Penulis berpesan kepada para penyandang disabilias dimanapun berada, tetaplah bersemangat dalam menjalani kehidupan. Allah Swt memberikan kesempatan yang sama bagi kita untuk mendapatkan ridho-Nya. Teruslah berkarya dan bermanfaat untuk orang lain walau secara fisik dan/ atau mental terbatas, sesungguhknya Allah Swt menyukai mukmin yang kuat daripada mukmin yang lemah.

Sebagai penutup, penulis akan mengutip sabda Rosululloh Saw, “Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanaat bagi manusia.” (HR. Ahmad, Ath Thobrani, Ad Daruqutni). Dari Abu Hurairoh ra., beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, “Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah Azza wa Jalla daripada mukmin yang lemah..” HR. Mulim. Wallahu’alam.[****].

Comment

BERITA TERBARU