Efektifitas Dana Desa Mengurangi Kemiskinan

  • Whatsapp

Oleh : Melinda
Mahasiswa Sosiologi FISIP Universitas Bangka Belitung

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, atau yang sering disebut dengan istilah pangan, sandang dan papan. Persebaran angka kemiskinan selain berpusat di kota-kota besar, namun juga berpusat di pedesaan. Indonesia adalah salah satu negara yang masih berkembang dengan presentase kemiskinan titik terendah pada tahun 2018, yang masyarakatnya dominan tinggal di desa.
Menurut data BPS 2018, presentase kemiskinan yang terjadi sebesar 9,82 pada Maret 2018. Ini merupakan angka atau presentase terendah sejak tahun 1999 untuk Indonesia. Dengan tingkat kerendahan tersebut, ada salah satu cara pemerintah yaitu dengan memberikan Dana Desa kepada Pemerintahan Desa dalam upaya untuk mengurangi tingkat kemiskinan di level yang paling rendah. Dana Desa sebenarnya merupakan program Pemerintah Pusat untuk mendorong laju pertumbuhan di desa, sehingga desa bisa mengoptimalkan kemampuan serta potensinya. Berjalannya program dana desa ini, diharapakan dapat mengurangi kemiskinan.
Nawaitu itu tak semudah membalikan telapak tangan, banyak hal yang harus dilakukan agar wacana membasmi kemiskinan di tingkat desa melalui program Dana Desa bisa berjalan mulus sesuai yang diinginkan.
Adapun hal-hal yang kiranya dilakukan sebagai berikut: Pertama, transparansi alokasi dana dan program. Transparansi yang di maksud adalah keterbukaan terkait dana desa yang masuk dari pusat ke Pemerintahan Desa dapat disosialisasikan kepada masyarakat. Selain itu, Pemerintah Desa juga mensosialisasikan apa jargon unggulan program desa terkait dari Dana Desa tersebut. Sehingga aspek transparansi dari dana dan program desa dapat dinilai masyarakat cocok atau tidaknya, sehingga nanti timbul diskusi interaktif antar Pemerintah Desa dengan masyarakat yang nantinya diskusi tersebut menghasilkan kesepakatan bersama.
Sehingga nantinya, program yang lahir merupakan keinginan berlandaskan potensi dan kultur sosial masyarakat setempat, yang pasti minim timbulnya gejolak dari masyarakat. Selain itu juga, indikasi penyimpangan program dan Dana Desa bisa diminimalisir. Hal ini merupakan poin transparansi yang dimaksud Penulis.
Kedua, partisipasi aktif masyarakat. Artinya, selain Pemerintah Desa masyarakat juga harus ambil adil dalam mensukseskan program yang dicanangkan oleh Pemerintah Desa. Selain itu, kecenderungan masyarakat ambigu dan acuh terkait program di desa, hal ini disebabkan oleh program Pemerintah Desa yang dinilai tidak sesuai dengan apa yang diingkin oleh masyarakat. Hal lain juga disebabkan program tidak tepat sasaran, hal ini masih berkaitan dengan poin pertama di atas.
Jika program Pemerintah sesuai dan ide gagasannya bagus, nilai nihil kalau partasipasi masyarakatnya tidak ada, bagaikan pelangi cantik di atas langit hanya bisa dilihat tidak dapat dimiliki. Jadi, Penulis meyakini bahwa partisipasi masyarakat desa salah satu faktor internal yang sangat berpengaruh untuk mengurangi kemiskinan.
Ketiga, kerja sama Pemerintah Desa dengan pihak ketiga atau investor. Pemerintah Desa tidak bisa berjalan sendiri, maka dibutuhkan investor yang mau memberdayakan dan mengelolah potensi didesa, bisa jadi putra-putri desa yang berkecimpung di dunia bisnis. Penulis meyakini jika adanya investor masuk ke desa sedikit banyak akan membuka lapangan pekerjaan. Selain itu juga meningkatkan daya saing yang merangsang masyarakat lain untuk berinovasi.
Pemerintah Desa bisa nantinya bergandengan dengan investor membuat program usaha yang berjangka panjang bisa dioptimalkan dan diaplikasikan oleh masyarakat secara masif yang muaranya untuk mengurangi kemiskinan di tingkat desa.
Keempat, pelatihan keterampilan dan bantuan modal usaha. Dengan Dana Desa yang besar dikucurkan oleh Pemerintah Pusat, desa bisa menghadirkan tenaga pendidik keterampilan yang bernilai ekonomi seperti kerajinan tangan, kuliner dan sektor lainya. Nanti, ketika masyarakat sudah memiliki keterampil, Pemerintah Desa memberikan bantuan pinjaman modal dan dikembalikan jika usahanya lancar. Sistem tata kelola usaha ini bisa diambil alih oleh Bumdes yang berorientasi usaha didesa namun juga masih dalam naungan Pemerintah Desa.
Jadi, poin pentingnya adalah transparansi alokasi dana serta program desa, partisipasi aktif masyarakat, kerja sama dengan investor, pelatihan keterampialn dan bantuan modal usaha. Jika keempat poin tersebut benar-benar di jalankan oleh pemerintah desa, nawaitu pemerintah pusat untuk mengurangi kemiskinan ditingkat yang paling bawah yaitu desa bukanlah sekedar wacana semata.
Dengan keseriusan Pemerintah Desa menjalankan program mengurangi kemiskinan di desa, dan tersebut bersifat berkelanjutan, Penulis meyakini efektifitas program Dana Desa dalam rangka mengurangi kemiskinan ditingkat desa akan segera terwujud. (***).

Related posts