by

E-KTP, WNA dan Pemilu

-Opini-66 views

Oleh: Syahrezy Fajar
Mahasiswa STISIPOL Pahlawan 12 Bangka

Polemik E-KTP kembali menyeruak ke permukaan. Masih membekas diingatan ketika permasalahan pengadaan proyek e-KTP yang melibatkan banyak pejabat negara di parlemen menghasilkan mega korupsi yang diluar nalar. Kasus yang membuat negara rugi hingga mencapai Rp 2,3 triliun yang dilakukan secara berjamaah oleh beberapa anggota dewan ini telah menjadi kejahatan yang rasanya sulit untuk dimaafkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Setelahnya, permasalahan kembali muncul dengan ditemukannya blangko e-KTP yang diperjualbelikan secara bebas. Kini, e-KTP kembali menimbulkan kontroversi di masyarakat dengan melahirkan persoalaan baru dimana e-KTP ternyata juga dimiliki warga negara asing (WNA) di Cianjur, Jawa Barat yang telah viral di berbagai media sosial.
Kemendagri mengatakan bahwa hal tersebut bukanlah hal yang aneh sebab sebenarnya WNA memang diperbolehkan untuk memiliki e-KTP sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Penerbitan e-KTP bagi WNA sebenarnya telah dimulai sejak tahun 2013 yang lalu. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam hal ini mengaku telah menerbitkan sekitar 1.600 e-KTP bagi warga asing. Penerbitan e-KTP bagi WNA paling banyak diterbitkan di empat provinsi, yakni Jawa Barat, Jawa tengah, Jawa Timur dan Bali sebagaimana yang dikatakan Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh (cnnindonesia.com). Akan tetapi, permasalahan yang muncul bukan hanya ini saja, melainkan memasuki tahap yang lebih krusial dimana setelah dilakukan pengecekan, nama WNA yang memiliki e-KTP itu ternyata juga terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk pemilu 17 April mendatang.
Penemuan kasus ini, untuk kesekian kalinya memicu kekhawatiran publik. Apalagi di tahun ini, Indonesia akan menyelenggarakan pesta demokrasi terbesar sepanjang sejarah dengan penyelenggaraan Pemilu Serentak yang melibatkan gabungan pemilihan eksekutif dan legislatif. Permasalahan ini, tentunya akan sangat sensitive, karena dinilai bisa saja mempengaruhi hasil Pemilu. Berdasarkan hasil penyisiran yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi, Kabupaten/kota menemukan hingga 8 maret 2019 terdapat 158 orang yang berstatus WNA masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu 2019 mendatang (sindonews.com). Selanjutnya, Komisioner Bawaslu Mochammad Afifuddin juga memprediksi bahwa angka ini akan terus bertambah secara faktual. Hal ini merupakan masalah serius yang mengancam eksistensi bangsa ini. Bagaimana bisa orang yang notabene tidak punya hak pilih bisa terdaftar di DPT, sedangkan masih banyak orang diluar sana yang merupakan warga negara Indonesia dengan garis keturunan asli Indonesia yang tidak terdaftar di DPT Pemilu.
E-KTP bagi WNA ini diberikan sebagai single identity number yang memungkinkan para WNA tersebut dapat mendapatkan akses ke perbankan, kesehatan maupun pendidikan. Hak akan akses terhadap beberapa layanan tersebut merupakan bentuk keadilan dan persamaan perlakuan yang diberikan negara secara khusus kepada WNA yang telah memiliki izin tinggal tetap (ITAP) dan telah tinggal di Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 pasal 63 ayat 1 yang menyebutkan bahwa “Penduduk warga negara Indonesia dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el”. Dalam pasal tersebut, secara gamblang dijelaskan bahwa WNA yang telah memiliki izin tinggal tetap (ITAP) di atas usia 17 tahun WAJIB memiliki e-KTP.
Mereka dicatat sebagai bagian dari penduduk Indonesia, namun tidak mendapat status sebagai warga negara Indonesia sehingga seharusnya mereka tidak memiliki hak pilih di pemilu 2019 mendatang. ITAP menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian adalah jenis izin tinggal untuk WNA yang berlaku selama 5 tahun dan dapat terus diperpanjang. Izin itu diurus WNA di kantor Imigrasi setempat. Untuk mendapatkan ITAP, WNA harus tinggal di Indonesia selama 3 tahun berturut. WNA yang menikah dengan WNI akan mendapatkan ITAP apabila tinggal di Indonesia minimal 2 tahun. Selain itu, juga terdapat berbagai syarat dan prosedur lainnya untuk bisa mendapatkan ITAP. Hal ini menunjukkan bahwa untuk mendapatkan e-KTP, seorang WNA membutuhkan proses yang cukup rumit.
Meskipun bisa mengakses fasilitas pelayanan publik, seperti pelayanan kesehatan, sekolah dan perbankan, para WNA pemegang e-KTP ini tidak memiliki hak politik untuk memilih maupun dipilih dalam pergelaran pesta demokrasi yang dihelat di Tanah Air. Akan tetapi, ternyata teori yang dituangkan dalam regulasi yang mengatur masalah kependudukan tersebut nyatanya berlainan dengan fakta yang terjadi di lapangan. KPU kemudian menyadari hal ini dan menyebut hal itu sebagai kekeliruan dalam pendataan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Dilansir dari laman detik.com hingga 7 maret 2019 KPU telah mencoret 73 data e-KTP WNA tambahan dari DPT dengan total yang telah dicoret sebanyak 174 data. 73 WNA ini berada di 11 provinsi yang berasal dari 25 negara.
Hal ini sejatinya benar-benar telah menjadi alarm bagi bangsa dan negara ini. Pemberian e-KTP kepada WNA dianggap sebagai sesuatu yang legal berdasarkan Undang-Undang, namun juga melahirkan potensi terjadinya kecurangan dan manipulasi dalam Pemilu yang bisa saja menguntungkan pihak-pihak tertentu. Keteledoran serta kurangnya pengawasan internal ini tentu tidak bisa terus dibiarkan. Eksistensi dan keamanan bangsa dan negara ini dipertaruhkan. Dalam hal ini, KPU beserta stakeholder yang lainnya harus saling bersinergi untuk mencegah dan mengatasi kasus ini, sehingga permasalahan sensitif seperti ini tidak lagi terjadi dan menjadi bumbu tambahan ketika pesta demokrasi datang.(***).

Comment

BERITA TERBARU