by

Dugaan Korupsi PLTS Desa di Bangka, Jaksa Tunggu Kesimpulan

Seluruh Kades Terlibat Sudah Diperiksa

 

Ilustrasi lampu PLTS. (Foto: Ist)

 

SUNGAILIAT – Tim penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Pidsus Kejari) Bangka sudah melakukan pemeriksaan terhadap seluruh Kepala Desa (Kades) yang diduga terlibat dalam dugaan korupsi pengadaan lampu Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Hanya saja hingga kini belum ada tersangka yang ditetapkan. Pihak kejaksaan beralasan, penyidik masih menunggu kesimpulan.

Kasi Intel Kejari Bangka, Andri saat dikonfirmasi sejumlah wartawan, Rabu (10/10/2018) mengatakan pihaknya telah mengumpulkan bahan dan keterangan (pulbaket) terkait kasus itu. Sedangkan penetapan tersangka menjadi kewenangan penyidik Pidsus Kejari.

“Ini sudah dikumpulkan bahan bahan bukti terkait keterangan keterangan dan juga bahan bahan lainnya,” kata dia.
Berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan pihaknya atas pengadaan PLTS di desa-desa itu, kata Andri hasilnya belum bisa disimpulkan.

“Ini belum bisa disimpulkan. Intinya itu adalah mencari dugaan telah terjadi tindak pidana dan dapat ditindaklanjuti ke tingkat penyidikan atau tidak,” ujarnya.

Disinggung apakah kasus tersebut dapat ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan, kembali Andri menegaskan hal tersebut belum bisa disimpulkan.

“Nah itu tadi, jadi kesimpulan itu bisa lanjut, bisa dinyatakan tidak terkait dengan bahan bahan yang sudah didapat. Karena prinsip penyelidikan adalah apakah itu merupakan tindak pidana. Tapi kalau itu tindak pidana, itu bisa ditingkatkan ke penyidikan,” jelasnya.

Sebab menurut dia, selama proses penyelidikan berlangsung, penyidik yang menangani perkara itu melakukan pengumpulan data dan keterangan dari pihak terkait serta alat bukti lainnya untuk melihat apakah kasus tersebut merupakan tindak pidana atau bukan.

“Terkait itu posisinya apakah cukup bahan bahan untuk ditingkatkan ke penyidikan. Tapi tingkatan penyelidikan itu mencari ini adalah tindak pidana atau bukan,” tukas Andri.

Saat kesimpulan nanti jika penyidik menyimpulkan tidak cukup bukti, dia mengatakan maka sesuai undang undang yang ada penanganan dugaan korupsi kasus itu dihentikan.

“Apabila tidak cukup bukti, sesuai aturan berartikan dihentikan, karena dalam aturan undang undang dan KUHP dalam hal ini menyatakan cukup bukti lanjut, tidak cukup bukti berarti kan salah satu syarat tidak terpenuhi,” katanya

Rencananya lanjut jaksa senior ini, sebelum disimpulkan terlebih dahulu dilakukan gelar perkara kalangan intern penyidik guna menyimpulkan apakah pengadaan PLTS oleh seluruh desa itu terdapat perbuatan melawan hukum atau tidak. (2nd/1)

Comment

BERITA TERBARU