Dua Calon DPD RI Disidang

  • Whatsapp
SERAHKAN BERKAS – Anggota tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Belitung menyerahkan berkas perkara penyidikan Caleg DPRD Babel dari Partai Perindo, MS dan tim suksesnya MM yang ditetapkan sebagai tersangka kasus tindak pidana pemilu ke Kejari Belitung, Rabu (6/3/2019). Caleg dan tim suksesnya itu dijadikan tersangka gegara melakukan penyebaran visi, misi dan citra caleg di lingkungan sekolah. (Foto: Dodi Iskandar)

Diduga Melanggar Kampanye Pemilu
Pleno Kasus Caleg DPR RI, Money Politic

PANGKALPINANG – Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Bawaslu Babel), hari ini Jumat (8/3/2019) rencananya akan menggelar sidang dugaan pelanggaran kampanye pemilihan umum. Hal ini menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh dua calon perseorangan anggota DPD RI Daerah Pemilihan (Dapil) Babel, AF dan BB.
“Yang DPD ini kita segera lanjutkan dalam persidangan berikutnya. Proses ajudikasi berikutnya atau tidak, itu pada hari Jumat nanti (hari ini-red),” kata Ketua Bawaslu Babel, Edi Irawan kepada wartawan usai rapat pleno di Sekretariat Bawaslu Babel, Rabu (6/3/2019) malam.
Setelah melakukan kajian dan register, ia mengungkapkan, laporan pelanggaran kampanye oleh calon anggota DPD tersebut sudah dinyatakan memenuhi syarat formil dan materilnya, sehingga dapat diproses lebih lanjut.
“Kita nyatakan laporan tersebut sudah memenuhi syarat formil materilnya. Proses ajudikasinya, proses administrasinya itu dalam peraturan Bawaslu itu selama 14 hari kerja,” ungkapnya.
Pada Jumat hari ini, lanjut Edi, Bawaslu Babel akan membacakan putusan pendahuluan dengan menghadirkan kedua belah pihak pelapor dan terlapor.
“Hasil putusan pendahuluan itu apakah nanti bisa kita tindak lanjuti pada sidang berikutnya atau tidak, pelapor dan terlapor, semuanya itu kita undang, kita dihadirkan,” jelasnya.
Oleh sebab itu, dirinya berharap baik pelapor maupun terlapor yakni AF calon anggota DPD RI baru dan BB selaku petahana dapat bersikap kooperatif untuk memenuhi panggilan Bawaslu guna menghadiri sidang.
“Kita berharap baik pelapor maupun terlapor itu bisa hadir dalam pembacaan putusan pendahuluan,” tandasnya tanpa mau menyebutkan materi dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan kedua calon anggota DPD RI tersebut.

Ditangani Gakkumdu

Sementara itu, Bawaslu Babel menyatakan melanjutkan kasus Caleg DPR RI dari Partai Demokrat nomor urut 2, Endang Kusumawaty yang memberangkatkan 17 warga melaksanakan ibadah umroh belum lama ini.
Dalam rapat pleno yang dihadiri seluruh anggota Bawaslu, Rabu (6/3/2019), diputuskan bahwa kasus tersebut dijadikan temuan tindak pidana pemilu dan dibawa ke Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Babel.
“Hari ini (Rabu-red) kita sudah pleno kan bersama kawan-kawan komisioner yang lain, kita lengkap hadir. Berdasarkan pleno, bahwasanya itu kita tetapkan sebagai temuan,” kata Ketua Bawaslu Babel Edi Irawan, usai pleno.
Setelah ditetapkan menjadi temuan, Bawaslu Babel akan melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak yang dianggap penting untuk mengumpulkan kembali bukti-bukti keterangan kejadian pemberangkatan umroh warga disaat masa kampanye oleh caleg itu.
“Maka kita punya 14 hari kerja kedepan untuk melakukan klarifikasi kepada beberapa pihak yang kami anggap kompeten di dalam memberikan keterangan atau kesaksian terhadap kasus tersebut,” jelasnya.
Dilanjutannya, Bawaslu Babel akan mulai melakukan klarifikasi kepada caleg yang bersangkutan ataupun pihak-pihak berkompeten, mulai hari ini, Jumat (8/3/2019).
“Kita akan meminta pendampingan dari pihak kepolisian dan kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu untuk melakukan serangkaian proses klarifikasi baik kepada caleg yang bersangkutan atau pihak-pihak yang kita anggap berkompeten,” ungkapnya.
Edi pun menjelaskan, dugaan pelanggaran dilakukan oleh caleg yang pernah menjadi calon Walikota Pangkalpinang pada Pilkada 2017 ini adalah melakukan politik uang.
“Dugaan pelanggaran yang kami putuskan adalah pelanggaran yang menjanjikan atau dugaan money politic, yang mengarah pada Pasal 280 huruf j, yang berbunyi menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu,” tukasnya.
Sebelumnya, Edi memaparkan, mengajak dan memberangkatkan umroh, bukanlah bahan kampanye. Karena 12 item bahan kampanye yakni, selebaran (flyer); brosur (leaflet); pamflet; poster; stiker; pakaian; penutup kepala; alat minum/makan; kalender; kartu nama; pin; dan/atau alat tulis.
Karenanya, caleg yang memberangkatkan umroh warganya, salah satu bagian dari pelanggaran Pemilu dan dapat dikategorikan Money Politic (politik uang).
“Dalam Pasal 30 PKPU 23 Tahun 2018, hanya ada 12 bahan kampanye. Umroh bukan bagian dari bahan kampanye,” kata Edi kepada sejumlah wartawan di ruang kerjanya, Selasa (5/3/2019).
Dilanjutkannya, mengacu Undang-undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pasal 280 huruf j disebutkan, pelaksana, peserta dan tim kampanye Pemilu dilarang untuk menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu.
“Sanksinya ada dalam pasal 521 dan 523 (Undang-undang 7/2017). Dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp24 juta,” tukasnya.
Sayangnya, sudah ketiga kalinya Caleg DPR RI dari Partai Demokrat ini mangkir dari panggilan Bawaslu Babel. Pemanggilan pertama dilayangkan Bawaslu pada Jumat (1/3/2019) lalu, caleg tersebut berhalangan hadir karena beraalasan di luar daerah (Bandung-red). Pemanggilan kedua pada Senin (4/3/2019), caleg Endang ini juga tidak dapat hadir dengan alasan keterlambatan jadwal pesawat yang tiba di Bandara Depati Amir, Pangkalpinang sekira pukul 17.00 WIB.
Kemudian, pemanggilan ketiga Selasa (5/3/2019), caleg tersebut pun mangkir dikarenakan sakit dengan disertai surat keterangan dokter dari Rumah Sakit Angkatan Udara (RSAU) Dr. M. Salamun di Bandung, Jawa Barat.
Namun ada kejanggalan terkait alasan caleg tersebut tidak memenuhi panggilan Bawaslu. Sebab pada surat keterangan sakit yang dikirimkan ke Bawaslu, ternyata dikeluarkan pada tahun 2018 oleh Rumah Sakit Angkatan Udara (RSAU) Dr. M. Salamun di Bandung, Jawa Barat. Di nomor surat memang tertulis tahun 2019, namun di isi surat mencantumkan yang bersangkutan perlu dirawat/istirahat 4-6 Maret 2018. Dalam surat tersebut juga tertulis surat dikeluarkan tanggal 4 Maret 2018 yang ditandatangani dokter di rumah sakit itu.
“Artinya ketika yang bersangkutan itu tidak hadir, sebenarnya disaat itu yang bersangkutan itu mengklarifikasi terkait dengan kejadian itu, bisa dijelaskan kepada kita,” kata Ketua Bawaslu Babel Edi Irawan kepada sejumlah wartawan, Selasa (5/3/2019).
“Tetapi kalau misalnya mereka tidak hadir, bisa saja menjadi suatu bentuk kerugian bagi mereka karena mereka tidak melakukan klarifikasi,” ujarnya. (ron/6)

Related posts