Dua Caleg DPRD Didiskualifikasi

  • Whatsapp

Divonis Money Politic Bagi Gula Kopi
Kasus Kampanye di SMPN Masih Banding

PANGKALPINANG – Masa kampanye Pemilu Serentak 2019 telah usai. Selama kampanye, Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Bawaslu Babel) mencatat, setidaknya ada dua orang calon anggota legeslatif (caleg) DPRD yang terpaksa didiskualifikasikan karena melakukan tindak pidana Pemilu.
Mereka yakni, caleg DPRD Provinsi Babel Dapil Babel 4 Belitung dan Belitung Timur berinisial Az dari Partai Amanat Nasional (PAN) dan caleg DPRD Kabupaten Belitung Timur juga asal PAN yakni Wah.
Selain dua orang caleg itu, ada juga caleg DPRD Babel berinisial Mus yang menjabat Sekretaris DPD Partai Kabupaten Belitung dan Muh tim suksesnya yang diganjar hukuman pidana oleh PN Tanjungpandan, Belitung, namun JPU menyatakan banding.
Dari data yang diperoleh Rakyat Pos, Mus selaku Caleg DPRD Provinsi Babel dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan pidana Pasal 521 Jo Pasal 280 Ayat (1) huruf h Undang-undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana dengan tuntutan 10 bulan penjara dan denda sebesar Rp5 juta subsidair pidana kurungan 2 (dua) bulan. Sedangkan Muh, tim suksesnya dituntut 1 bulan penjara dan denda Rp2,5 juta subsidair kurungan 15 hari.
Kemudian pada 28 Maret 2019, majelis hakim PN Tanjungpandan memvonis kedua terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melanggar pelaksanaan kampanye pemilu dengan menggunakan tempat pendidikan”, dan menjatuhkan pidana masing-masing selama 3 bulan percobaan, dan denda Rp1 juta subsidair 1 bulan kurungan.
Keduanya dinilai terbukti menyebarkan bahan kampanye di sekolah di SMPN 1 Selat Nasik dengan membagikan amplop berisi surat dan selebaran kartu asuransi Wakil Rakyat Peduli bergambar caleg Mus, serta ketua partai provinsi dan pusat lengkap dengan nomor partai hingga nomor urut caleg 2. Kartu asuransi itu berupa santunan duka akibat kecelakaan sebesar Rp3 juta dan Penggantian Biaya Perawatan di rumah sakit akibat kecelakaan maksimal Rp300 ribu dari partai. Seluruh barang bukti dirampas untuk dimusnahkan.
Namun, lantaran menilai vonis hakim kurang sesuai, JPU dari Kejari Belitung menyatakan banding terhadap putusan tersebut dan belum ingkrah
Sedangkan Az, caleg DPRD Provinsi Babel Dapil 4 dari PAN dituntut JPU pidana Pasal 523 ayat (1) UU RI Nomor 07 Tahun 2017 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan tuntutan penjara 1 bulan dan denda Rp2,5 juta subsider 1 bulan kurungan.
Majelis hakim PN Tanjungpandan lalu memvonis terdakwa terbukti bersalah dan menjatuhkan hukuman 15 hari penjara dan denda Rp2,5 juta subsidair 1 bulan penjara. Vonis itu sama halnya dengan terdakwa Wah, caleg DPRD Beltim dari partai yang sama.
Hakim juga menetapkan, barang bukti berupa 2 buah kantong plastik warna hitam, 2 bungkus gula pasir tebu berat 500 gram yang tertampel kartu nama keduanya, 2 bungkus teh bendera dan 2 bungkus kopi bubuk dikembalikan kepada saksi Ihsan.
Mereka dalam dakwaan disebutkan, pada Senin 4 Februari 2019 telah membagi-bagikan paket gula kopi itu kepada warga di Jalan Aik Nekik Dusun Gunung Desa Jangkar Asam Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur. Sehingga diganjar sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan secara langsung ataupun tidak langsung.
Komisioner Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Bawaslu Babel) Bidang Hukum Data dan Informasi, Dewi Rusmala, membenarkan bahwa ada dua Caleg DPRD Babel dari dapil Belitung dan Belitung Timur yang didiskualifikasi.
“Kalau di Belitung Timur, kita sudah sampai di putusan selama 15 hari kurungan dan denda sebesar Rp2,5 juta. Itu menyangkut diskualifikasi terhadap calon DPRD Provinsi dan calon dari DPRD Kabupaten Belitung Timur terkait dengan money politic,” ungkapnya akhir pekan kemarin.
Sedangkan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh calon anggota DPRD Babel yang berasal dari Partai Perindo, Dewi menjelaskan pidananya yaitu membagikan bahan kampanye di tempat pendidikan. Terkait hal itu, menurutnya, caleg yang bersangkutan dihukum berupa kurungan selama 3 bulan dan masih banding dari kejaksaan.
“Jadi, kami belum bisa mendiskualifikasi karena masih menunggu inkrah banding. Sampai dengan hari ini, banyak kasus yang sudah kami tangani,” jelasnya.
Lebih lanjut dikatakannya, ada salah satu calon yang juga terlibat pelanggaran berupa mengumrohkan warga.
“Kalau di Bangka Selatan, terkait penggunaan mobil dinas pada saat berkampanye, itu yang belum ada putusan. Jadi, sekarang masih dibahas di Sentra Gakkumdu,” kata Dewi.
Menurutnya, Bawaslu Babel hingga saat ini telah menerima sebanyak 18 laporan dugaan pelanggaran Pemilu 2019 selama kampanye. Selain itu, menerima temuan dugaan pelanggaran berjumlah 19 laporan dan temuan laporan atau pelanggaran yang telah diregistrasi sebanyak 27 laporan atau temuan, selama masa kampanye Pemilu Serentak 2019.
“Untuk case (kasus-red) terakhir yang kami tangani di Belitung dan Belitung Timur. Sedangkan di Bangka Selatan (Basel), masih di Posko Sentra Gakkumdu,” katanya.
Ia merinci temuan dan laporan pelangaran Pemilu itu, yakni zero kasus pelanggaran dalam hal kode etik, enam kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran hukum lainnya hanya satu kasus, tiga pelanggaran masih dalam proses dan ada 17 kategori bukan pelanggaran.
Disinggung lebih jauh apakah ada intervensi dari para calon terkait pelanggaran Pemilu 2019, diakuinya sama sekali tak ada intervensi apapun.
“Kalau kami sendiri tidak merasa itu (intervensi-red). Jadi, sampai dengan hari ini tidak ada intervensi ke Bawaslu dan laporan intervensi ke masyarakat tidak ada,” bebernya.
Kendati demikian, pihaknya akan melakukan patroli untuk mengantisipasi intervensi dan dugaan pelanggaran Pemilu lainnya jelang pencoblosan Rabu 17 April 2019.
“Nanti, kita tidak tahu tiga hari masa tenang. Selama tiga hari masa tenang, kami akan terus berpatroli dan untuk jadwal sudah kami buat dari Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten, Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa serta PTPS,” tandasnya. (bis/red/1)

Related posts