DPRD Tagih Raperda Zonasi dari Eksekutif

  • Whatsapp

Amri: Sebenarnya Kita Kecewa

PANGKALPINANG – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), menagih janji dari eksekutif terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Zonasi di wilayah Babel. Hal itu, guna menjawab peta-peta wilayah baik itu lingkungan sumber daya alam, deposit timah, hingga zonasi perikanan.

Muat Lebih

“Kinerja DPRD difokuskan bulan Februari, penyelesaian Perda. Yaitu Perda revisi RPJPD. Yang kita khawatirkan, akan molornya pelantikan gubernur definitif hasil Pilkada, yang menyebabkan RPJMD kita kekosongan hukum. RPJPD dasar RPJMD, maka bulan Februari akan kita fokuskan itu,” ujar Wakil Ketua DPRD Babel , Amri Cahyadi usai rapat Banmus DPRD Babel, Selasa (31/1/2017).

Ketua DPW PPP Babel itu melanjutkan, direncanakan Maret mendatang, juga akan ada reposisi AKD (Alat Kelengkapan Dewan). Maka, tahap awal menyelesaikan Tatib (Tata Tertib) DPRD Babel, khususnya komposisi personalia fraksi. Lalu lanjutnya, DPRD akan memperbaiki Tatib yang kaitannya dengan SOTK yang ada. Kemudian, Banmus juga menyikapi realisasi penyelesaian Raperda zonasi yang tentunya ditunggu-tunggu. Baik itu bagi Provinsi Babel dan juga pusat.

“Makanya tadi TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) memberikan janji, paling cepat bulan April disampaikan Raperdanya kepada DPRD. Kalau dikatakan kecewa, sebenarnya kita kecewa,” jelasnya.

Kendati demikian lanjutnya, persoalan teknis Raperda Zonasi ternyata bukanlah hal gampang dilakukan. “Kita harus tahu detil, komposisi SDA, seperti timah, terumbu karang dan lainnya. Datanya harus jelas. Karena kita sangat berharap ini terselesaikan dengan baik. Maka, ada dibentuk tim pengamatan dan pendampingan penyelslaian Raperda Zonasi. Kita harapkan, tim ini bisa berjalan se-profesional mungkin. Karena tim ini, lintas komisi. Kita berharap, zonasi bisa selesai pertengahan 2017. Dan inilah jawaban tata kelola lingkungan, termasuk tata kelola pertambangan di Bangka Belitung,” pungkasnya. (ron/10)

Pos terkait