DPRD Siap Kawal Karyawan Terkena PHK

  • Whatsapp

Amri: Kami Sangat Prihatin
Disnaker Diminta Proaktif

PANGKALPINANG – Berbagai pihak terkait sudah disambangi meminta keadilan terhadap perusahaan yang melakukan pemutusan kerja tanpa ada alasan jelas. Hal ini dialami karyawan CV United Smelting, Deddy Firmansyah. Dia dipecat tanpa ada alasan jelas, padahal ia sudah selama tujuh tahun mengabdi di perusahaan itu.

Mengenai hal ini, DPRD Babel juga siap untuk mengawal menyelesaikan persoalan itu. Sebagaimana dikatakan oleh Wakil Ketua DPRD Babel, Amri Cahyadi, Jumat (3/2/2017). “Nanti kita minta komisi IV memanggil dinas terkait. Mengawasi kinerja eksekutif dalam menyelesaikan persoalan ini,” kata Amri.

Menurutnya, bila perlu DPRD akan memediasi antara karyawan dengan pihak perusahaan dan pihak eksekutif. “Kita siap tapi perlu mendapatkan data dan informasi yang utuh terlebih dahulu baik dari dinas maupun yang bersangkutan,” kata Amri.

Untuk diketahui, sebelumnya Deddy Firmansyah mengikuti pelatihan kader SPSI di Belitung dan sudah meminta izin perusahaan. Setelah masuk kembali bekerja, dihadiahi perusahaan dengan surat pemecatan.

Ditambahkan legislator dapil Bangka ini, DPRD Babel ikut prihatin atas apa yang terjadi terhadap PHK sepihak itu, karena tidak sesuai dengan aturan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Untuk itu, diminta pihak dinas terkait dapat proaktif turun melakukan pengecekan terhadap persoalan yang terjadi itu.

“Kalau itu betul, kami sangat prihatin karena aturannya jelas. Dinas tenaga kerja kita minta sebagai pengawas ketenagakerjaan di Babel wajib proaktif turun langsung mengecek persoalan ini. Di fasilitasi dan dimediasi apabila masih ada peluang untuk ditinjau kembali keputusan PHK sepihak oleh perusahaan,” tegas Amri.

Lebih jauh, Ketua DPW PPP Babel itu menegaskan persoalan menyangkut kebebasan berserikat ini sudah dilanggar oleh pihak perusahaan. Untuk itu, perlu ada informasi lengkap antar kedua belah pihak agar persoalan ini tidak bias.

“Jika dipandang bahwa ada ketidakpatuhan perusahaan terhadap aturan ketenagakerjaan dan mereka tetap tidak mau memperbaikinya, maka dinas terkait wajib memberi sanksi tegas sesuai aturan yang berlaku,” tutup Amri (ron/10)

Related posts