DPRD Sepakat Lima Dinas Basel Dipecah

  • Whatsapp

Kantor Kesbangpol Jadi Badan

TOBOALI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan (Basel) menyepakati lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Baseldipecah menjadi 9 dinas. Selain itu, Kantor Kesbangpol Basel dirubah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Demikian dikatakan Ketua Pansus OPD Raperda atas Perubahan Perda No 17 tahun 2016 tentang OPD, Muzani dalam paripurna yang digelar Selasa (20/8/2019) sore.

Ia menjelaskan, lima dinas yang dipecah adalah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat Desa pecah menjadi dua dinas yaitu Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan tipelogi A dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan tipelogi C.

Selain itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan dipecah menjadi dua yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan tipelogi A dan Dinas Perhubungan dengan tipelogi B.

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan dipecah menjadi dua diantaranya Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dengan tipelogi A dan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan dengan tipelogi A.

Sementara itu, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup dipecah menjadi dua dinas yaitu Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman tipelogi C serta Dinas Dinas Lingkungan Hidup dengan tipelogi B.
Sedangkan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Koperasi dan Usaha Kecil Menengah diubah dengan nama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan tipelogi sama yakni B. Dan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik berubah menjadi Badan Kesatuan Bangka dan Politik. Dengan perubahan ini OPD Basel yang berjumlah 28 menjadi 32 OPD dengan rincian 2 sekretariat, 1 inspektorat, 17 dinas, 4 badan dan 8 kecamatan.

“Dengan perubahan struktur organisasi dan birokrasi ini, diharapkan pembelanjaan pegawai dapat ditekan dan belanja publik pada APBD bisa meningkat. Kita harapkan Pemkab Basel segera menyusun Peraturan Bupati,” kata Muzani.

Terpisah, Bupati Basel Justiar Noer berharap dengan ditetapkan Raperda atas Perubahan Perda No 17 tahun 2016 tentang OPD, maka OPD lebih fleksibilitas, efektifitas, efisiensi dan proporsionalitas. (raw/3).

Related posts