DPRD Minta Perda Retribusi Direvisi

  • Mehoa: Memberatkan Rakyat
  • Salah Identitas, Didenda Rp150.000
Me Hoa

Me Hoa

KOBA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangka Tengah (Bateng), Me Hoa meminta, Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2012 tentang retribusi jasa umum, yang disahkan tahun 2012 untuk direvisi ulang karena dituding, perda tersebut memberatkan masyarakat.
“Daripada Perda itu memberatkan, maka sebaiknya di revisi ulang. Kami wakil rakyat merasa perda itu memberatkan masyarakat,” tuturnya.
Menurut Me Hoa, pada Perda Nomor 1 Tahun 2012, lampiran struktur dan besarnya tarif retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Akta Catatan Sipil, mengatur denda bagi masyarakat yang lalai dalam pemanfaatan KK dan KTP. Terutama di ayat 4, dengan nama dan jenis retribusi pergantian Kartu Keluarga (KK) karena rusak, terjadi kesalahan pemberian data/identitas, dan hilang karena kelalaian pemilik di kenakan denda Rp150 ribu bagi WNI, dan WNA sebesar Rp150 ribu, kemudian ayat 5 nya, mengatur penggantian KTP karena rusak, terjadi kesalahan pemberian data/identitas dan hilang karena kelalaian pemilik dikenakan denda sebesar Rp150 ribu, bagi WNI dan WNA sebesar Rp200 ribu.
“Kita lihat aturan ini jelas tidak pro rakyat, kemudian kesannya seperti melanggar Hak Azazi Manusia(HAM). Maka dari itu kita akan berupaya merevisi beberapa ayat 4 dan 5 pada struktur dan besarnya tarif retribusi pergantian biaya cetak KTP dan akta catatan sipil, hal demikian kita lakukan agar masyarakat tidak terbeban,” ungkapnya kepada wartawan, Kamis (31/10/2013).
Ditambahkan Politisi PDIP ini, ketahuan tarif itu, setelah mendapatkan laporan dari masyarakat Desa Beluluk Kecamatan Pangkalan Baru, bahwa saat ingin meminta ganti kesalahan ketikan agama Hindu, namun yang benar adalah agama Khatolik. Kemudian penulisan nama yang benar adalah Nova Friska Anggraini, tapi ditulis Nova Triska Anggraini, justru di mintai uang sebesar Rp150 ribu oleh oknum pemerintah Desa Beluluk. Padahal, kesalahan ketikan itu terjadi karena kelalaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), namun yang dibebankan adalah masyarakat.
“Saya lihat bener rekomendasi dari pemerintahan desa untuk penulisan agamanya benar yakni khatolik dan penulisan namanya Nova Friska Anggraini, namun setelah dicetak oleh Disdukcapil Bateng untuk agama menjadi hindu dan namanya Nova Triska Anggraini. Hal ini jelas lalainya Disdukcapil, terus kenapa masyarakat kembali dimintai uang Rp150 ribu untuk pergantian tersebut,” cecarnya.
Ketika disinggung, prodak Perda itu yang mengesahkan juga DPRD Bateng berdasarkan ajuan dari pemerintahan Kabupaten Bateng, Me Hoa tidak menapik hal ini juga ada kesalahan pada pihak mereka. Namun, sebelum masyarakat lebih banyak lagi di rugikan, maka segera beberapa butir ayat perda nomor 1 tahun 2012 itu harus di revisi.
“Dalam waktu dekat akan kita bahas melalui Fraksi PDI-P masalah rencana revisi ini, lalu di usulkan ke pimpinan agar beberapa ayat itu segera di revisi. Bila perlu khusu WNI di hapuskan saja nominalnya terkecuali WNA, sebab disini ada celah pihak terkait selalu melakukan keslahan ketikan,” tegasnya.
Me Hoa berharap kepada Disdukcapil sebelum revisi dilakukan, sebaiknya kalau kesalahan terjadi bukan dari masyarakat, maka jangan dipungut biaya retribusi tersebut.
“Toleransi lah sedikit, jangan sampai ada pelanggar Hak Azazi Manusia (HAM) disana. Kita berharap, kepada aparat desa supaya teliti dan jeli mengakomodir biodata warga yang ingin membuat KK,” pungkasnya mengimbau. (ran/9)

Rate this article!
Tags: