DPRD Klaim RZWP3K tak Diboncengi

  • Whatsapp

Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya menegaskan bahwa pihaknya menyelesaikan Raperda zonasi laut ini tanpa diboncengi kepentingan tertentu.
“Kalau senggol menyenggol itu biasa, kepentingan laut bukan hanya pertambangan dan kelautan, tapi banyak sektor yang tanpa kita sadari bermunculan, baik ketahanan, angkatan laut, TNI lainnya,” sebut Didit, saat membuka konsultasi publik, Jumat (20/9/2019).
Ia mengapresiasi, kinerja pansus yang dalam waktu singkat menuntaskan Raperda ini meskipun harus kerja keras hingga malam, hingga pada akhirnya dokumen antara dapat ditetapkan dan disepakati.
“Jika kurang diakomodirnya pemerintah, kami mohon maaf, karena kami tidak mampu akomodir semua keinginan, kami terlahir hanya sebagai manusia, saya ucapkan terimakasih kepada anggota pansus yang tak memboncengi kepentingan siapapun, walaupun saya tau banyak yang menggoda tapi mereka tetap, karena produk perda untuk anak cucu Babel yang akan datang,” sebutnya.
Aspirasi yang disampaikan ke DPRD, ulas Didit, juga sangat luar biasa, kadang pro tambang yang datang, kadang pro nelayan juga datang, namun ia menilai hal ini wajar karena DPRD wadah yang merupakan menyampaikan aspirasi manapun baik, bersih sampai kotor.
“Di Perda Zonasi kita temukan betapa besarnya manfaat perda, banyak kegiatan APBN tidak dapat dilaksanakan karena dasar hukum enggak jelas, semoga keputusan ini menjadikan amal jariyah untuk Babel,” tandasnya.
Didit menambah, jika ada hal yang bertentangan dengan keputusan ini, silahkan gugat ke MA, karena perda ini bukan buatan super, melainkan buatan manusia yang dibahas dengan banyak kekurangan dan kelebihan.
“Silahkan kalau kurang, gugat ke MA, sangat luar biasa rumitnya pembahasan Perda ini, jika tak mampu akomodir semua, saya atas nama ketua DPRD mohon dimaafkan, silahkan diskusi, mudah-mudahan apa yang menjadi keinginan kita dapat memberikan manfaat,” tukasnya.
Bupati Belitung, Sahani Saleh menegaskan, bahwa dalam kesepakatan memang apa yang ditetapkan dalam RZWP3K sesuai dengan keinginan Kabupaten Belitung.
“Kami sudah periksa dan menyesuaikan RZWP3K dengan RTRW, satu huruf ndak dirubah, kami menerima. Tapi karena belum disahkan dalam waktu dekat, kami minta diskresi,” tukasnya.
Karena terkendalanya RZWP3K ini, sebut Sanem, investasi di Belitung terhambat senilai Rp2,5 triliun. Sehingga, ia meminta pemprov mendukung diskresi yang diajukan oleh Kabupaten Belitung.
Menanggapi hal ini Gubernur Babel, Erzaldi Rosman, mengatakan bahwa tidak ada niat Pemprov untuk mencegah diskresi yang diusulkan kabupaten, namun diskresi ini dari Kemendagri hanya berlaku untuk nelayan. (nov/6)

Related posts