DPRD Kecewa Gubernur Wacanakan Diskresi

  • Whatsapp

Sesalkan Tidak Ada Kordinasi
Pansus Merasa Disalahkan Molornya RZWP3K
Adet: Seolah-olah DPRD Tidak Perduli

PANGKALPINANG – Pansus Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyayangkan wacana Gubernur Babel Erzaldi Rosman, akan mengambil langkah diskresi.
Dikatakan Ketua Pansus RZWP3K, Adet Mastur, seyogianya Erzaldi terlebih dahulu berkoordinasi dengan DPRD Babel sebelum memutuskan diskresi akibat belum selesainya Raperda RZWP3K yang menghambat investasi dan pembangunan pulau-pulau kecil.
“Kita sangat sayangkan tak ada koordinasi ini, khususnya pokja. Keterlambatan seolah-olah DPRD yang tidak peduli dan DPRD yang lambat. Ini yang sangat kita sayangkan,” sesalnya kepada wartawan, Jumat (17/5/2019).
Menurut Adet, lambatnya penyelesaian Raperda RZWP3K bukan difaktorkan karena proses di DPRD tetapi proses di pihak eksekutif itu sendiri.
Dijelaskannya, draft yang disampaikan Pemprov Babel ke DPRD Oktober 2018 lalu, hanya sampai pada pasal 29.
“Pasal 30 sampai seterusnya itu belum ada. Ini sama saja dengan kami menyusun draft baru,” cetusnya lagi.
Ia menambahkan, banyak data yang dikumpulkan kembali oleh DPRD sampai dengan inventarisir tiap-tiap masalah. Sebab memang belum ada kesepakatan antara semua kepentingan, disamping tak disertainya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam draft raperda RzWP3K.
“Ini yang menjadi keterlambatan perda RZWP3K. Bagaimana kita mau menempatkan zona-zona ini kalau tidak ada kajian lingkungan hidup. Misalnya kita menempatkan tambang di perairan apa, dengan titik koordinat berapa, kalau disitu adalah perlintasan kapal (ALKI), ini kan sangat berpengaruh,” terangnya.
“Inilah maka diperlukan kajian lingkungan, dan ini sudah ditunggu-tunggu sampai detik ini belum juga ada. Sebab kita tidak bisa untuk membahas zona-zona kalau belum ada kajian dan harusnya ini sudah ada di saat penyampaian Raperda,” tukasnya.
Lebih lanjut, politisi PDI Perjuangan itu membeberkan, bahwa draft yang disusun sampai pasal 29 ini juga masih banyak kekurangan-kekurangan.
“30 persen kekurangan itu yang belum klop. Data luas wilayah kita ini beda. Kemudian pemprov belum pernah melakukan koordinasi dengan kabupaten/kota untuk menempatkan zona-zona ini. Kalau belum ada kesepakatan dari pemprov dengan pemkab/kota bagaimana kita mau menyusun,” tanyanya.
Selain itu, Pemprov Babel belum pernah sama sekali melakukan konsultasi publik.
“Mereka tidak tahu permasalahan permasalahan di lapangan itu. Tugas di DPRD setelah ada konsultasi publik baru uji publik. Bagaimana kita mau uji publik jika konsultasinya belum ada, ini yang menjadi masalah,” sebutnya.
Untuk itu, kata Adet, pihaknya menyarankan agar Pemprov Babel dapat mengedepankan koordinasi sebelum memutuskan diskresi dalam persoalan yang dianggap banyak menghambat investasi baik bersumber dari APBN dan APBD.
“Termasuk ketua pokjanya, tidak pernah koordinasi ke kita untuk melihat apa saja yang menjadi kekurangan. Kita sangat menyayangkan keinginan gubernur untuk percepatan diskresi,” tukasnya.
Pihak Pansus mengaku tak mengetahui alasan apa Gubernur dalam mengambil langkah diskresi.
“Apa itu perlu ada perubahan-perubahan atau memang ada keinginan untuk membangun dermaga jeti,” sindirnya.
“Maksud kita itu, koordinasi dulu dong! karena draft itu ada di DPRD, bukan sekoyong-koyong mengambil diskresi,” timpalnya.
Meski demikian, Adet tetap memastikan bahwa pihaknya akan tetap membahas raperda RZWP3K sesuai prosedur dan tahapan-tahapannya.
“Bukan kita lambat, tapi ini (pembahasan) perlu kehati-hatian. Juga harus ada sinkronisasi antara RTRW kabupaten/kota dengan draft yang kita buat,” terangnya.
Adet tak menampik jika pihaknya akan memanggil Gubernur berkenaan diskresi.
“Yang jelas pansus akan mengirim surat kepada pimpinan DPRD Babel, pemanggilan (gubernur) tergantung pada banmus nantinya,” tandasnya. (ron/6)

Related posts