DPRD Bateng Ngadu ke Provinsi

  • Whatsapp
Foto ilustrasi

PANGKALPINANG –  Komisi III DPRD Kabupaten Bangka Tengah melakukan koordinasi dengan Komisi III DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) terkait keberadaan Ponton Isap Produksi (PIP) yang beroperasi di perairan Desa Batu Beriga, Kecamatan Lubuk Besar.

Meski berulang kali mendapat penolakan keras dari masyarakat setempat, PIP milik CV Timbus Jaya dan CV Rahma yang mengaku mitra dari PT Timah ini sampai sekarang masih tetap beroperasi.

Ketua Komisi III DPRD Bateng, Era Susanto mengatakan keberadaan PIP tersebut telah menimbulkan keresahan bagi masyarakat setempat yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan.

“Karena itu bertentangan dengan kearifan lokal mereka (masyarakat Desa Batu Beriga-red),” kata Susanto saat audiensi bersama Komisi III DPRD Babel di ruang Banggar, Jumat (17/1/2020).

Baca Lainnya

Menurut dia, ada dugaan manipulatif terkait surat-menyurat izin pertambangan yang dilakukan oleh pihak perusahaan tersebut yang mengatasnamakan PT Timah.

“Kita sering mendapatkan surat-surat tersebut, ada (surat-red) yang tanggalnya nggak ada, kalau nggak stempelnya yang nggak ada, kalau nggak kop suratnya yang beda, jadi kami tidak merespon dengan baik hal-hal seperti itu,” terangnya.

Oleh karenanya, diungkapkan dia, pihaknya akan mengusut oknum-oknum yang telah mengatasnamakan PT Timah. Selain itu, dia menilai, pihak perusahaan tersebut berupaya untuk menghalalkan segala cara untuk melakukan aktivitas pertambangan di daerah itu.

“Seharusnya kalau kita mau memenuhi mekanisme aturan untuk melakukan aktivitas tambang, kita harus ada sosialisasi dengan masyarakatnya, itu wajib, tidak boleh ditinggalkan,” ujarnya.

“Karena kalau mereka tidak menyetujui, saya pikir tidak akan bisa melakukan aktivitas tambang, itu poin yang ingin kami bawa,” tambahnya. Dengan demikian, ia berharap, DPRD Babel dapat membantu untuk menyelesaikan permasalahan ini.

“Kami ingin komunikasi dan koordinasi dengan DPRD provinsi, karena kami kabupaten, kami mengadunya tetap ke DPRD provinsi untuk menyelesaikan masalah ini, karena ini sangat mengganggu di daerah kami,” harapnya. (ron/6)

Related posts