DPRD Basel Tetapkan 4 Perda

No comment 181 views

2 Raperda Tidak Terselesaikan

TOBOALI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kamis (11/1/2018) menetapkan empat rancangan peraturan daerah diantaranya Ketahanan Pangan dan Gizi, Kerja Sama Daerah, Penyelenggaraan Pelayanan Publik serta Rencana Pembangunan Industri Kabupaten 2017 – 2037.

Bupati Basel dalam sambutannya mengungkapkan Raperda Ketahanan Pangan dan Gizi merupakan salah satu raperda inisiatif DPRD Basel yang selama ini berperan aktif memberikan kontribusi bagi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Ketahanan pangan merupakan kebutuhan yang sangat mendasar guna mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas, mandiri dan sejahtera, dan raperda ini guna mewujudkan ketahanan pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi dan beragam serta tersebar merata dan terjangkau oleh daya beli masyarakat Bangka Selatan,” jelas Justiar.

Sementara Raperda tentang Kerja Sama Daerah merupakan pedoman bagi Pemkab Basel dalam mempercepat pembangunan daerah melalui hubungan dengan daerah lain, menyerasikan pembangunan dan mensinergikan potensi antar daerah.

“Sedangkan Raperda tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik adalah upaya Pemkab Basel untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, dan Raperda tentang Pembangunan Industri Kabupaten 2017 – 2037 merupakan usulan Pemkab Basel yang akan menjadi acuan dalam mengembangkan industri secara terencana sebagai pilar ekonomi masa depan dengan mensinkronkan pada kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” ungkap Justiar.

Terpisah, Ketua Bapem Perda DPRD Basel Samsir mengatakan empat raperda yang telah ditetapkan adalah hasil pembahasan program Pembentukan Peraturan Daerah ( Propemperda) tahun 2017. Meski begitu, masih ada 2 perda yang tidak bisa diselesaikan di tahun 2017 dikarenakan tidak dilengkapinya persyaratan teknis oleh dinas terkait sebagai penggagas raperda tersebut yaitu Penyelenggaraan Perhubungan dan Rencana Detail Tata Ruang Toboali ( RDTR ).

“Kami dari Bapem Perda DPRD Bangka Selatan mengharapkan Pemerintah Bangka Selatan melalui satuan Kerja terkait agar secepatnya menindaklanjuti peraturan daerah tersebut dengan secepatnya membentuk peraturan bupatinya sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal yang terdapat dalam peraturan daerah tersebut sebagai pedoman dalam implementasi secara detail dari peraturan daerah tersebut diatas,” kata Samsir.

Ia menambahkan, 2 Raperda yang tidak bisa diselesaikan agar diajukan kembali pada Propem Perda perubahan pada Propem Perda tahun 2018 setelah persyaratan teknis dilengkapi.

“Dalam rapat kerja Bapem Perda yang dilakukan hari ini dan besok akan dibahas dan ditentukan adanya penyampaian 2 Raperda baru yang merupakan propem perda tahun 2018 pada akhir bulan Januari ini yaitu Raperda Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak yang merupakan perintah Undang – undang dan tidak memerlukan Naskah Akademis dan cukup dengan Penjelasan Naskah Akademis,” imbuhnya.

Dikatakan Samsir, berdasarkan hasil rapat kerja Bapem Perda dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah diputuskan bentuk kerja sama dalam hal pembuatan naskah akademik yang selama ini bekerja sama dengan Kantor Hukum dan HAM Wilayah Bangka Belitung tetap dilakukan dalam hal penyiapan draft dan naskah akademis yang merupakan raperda yang berasal dari Inisiasi DPRD.

“Selain itu, penyampaian 2 Raperda dari eksekutif berdasarkan dari propem perda tahun 2018 yaitu dari Dinas Sosial Permberdayaan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Bagian Hukum harus melakukan koordinasi dan konfirmasi atas pelaksanaan propem perda tahun 2018 yaitu kepastian untuk tetap menyiapkan dokumen pendukungnya,” tandas Samsir. (raw/3).

No Response

Leave a reply "DPRD Basel Tetapkan 4 Perda"