DPRD Basel Siapkan Perda Standar Kinerja ASN

  • Whatsapp
Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Bangka Selatan foto bersama disela-sela Konsultasi dengan Kemenpan RB di Jakarta.(foto: raw).

Kemenpan Bisa Buka Kran Moratorium

TOBOALI – Pro kontra dalam sebuah kebijakan adalah sebuah kewajaran. Tidak mungkin setiap kebijakan yang diambil akan bisa memenuhi semua harapan semua pihak, termasuk didalamnya aparatur sipil negara (ASN). Apalagi ASN memiliki sudut pandang, keinginan serta motivasi yang berbeda dalam memandang dan menilai setiap kebijakan yang diambil pemerintah.

Begitu pula yang terjadi di Pemerintah Kabupaten (pemkab) Bangka Selatan (Basel) dalam mengambil kebijakan reposisi pegawai ASN yang menyalahkan imbas diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagai turunan yang memperjelas berlakunya UU No 23 tahun 2017 tentang Pemerintahan Daerah.

“Untuk mengimplementasikan PP No 18 tahun 2016 ini, Basel melahirkan Peraturan Daerah tentang organisasi perangkat daerah. Peraturan daerah itu terdapat pengurangan jumlah organisasi perangkat daerah dari 34 menjadi 27 organisasi perangkat daerah. Tentunya, ini menimbulkan imbas adanya penurunan jabatan sejumlah pegawai ASN dan ada juga yang dinonjobkan,” kata Sekretaris Komisi I DPRD Basel Samsir dalam rilisnya yang disampaikan kepada wartawan, Rabu (22/2/2017).

Politisi PKS ini, mengatakan berdasarkan hasil konsultasi Komisi 1 dengan Kementerian PAN dan RB, dalam reformasi birokrasi mengharuskan adanya reposisi terhadap sejumlah Pegawai ASN, dan harus dilaksanakan dengan sistim merit berdasarkan keahlian, acountabilitas, kapabilitas, basic pendidikan dan kinerja pegawai ASN, bukan berdasarkan ras, suku, agama dan golongan.

Hal ini bertujuan untuk mendapatkan pegawai ASN yang berkualitas, mampu menjalankan kewajiban, wewenang dan tugas pokok serta fungsinya dengan baik, yang akhirnya berimbas pada peningkatan kinerja pemerintah daerah.

“Untuk memenuhi hal tersebut, Pemkab Basel harus melakukan proses reposisi dan mutasi harus berdasarkan analisa beban kerja (workload), analisa jabatan, dan assessment,” imbuhnya.

Komisi I juga menyarankan Pemkab Basel agar secepatnya dalam menata manajemen ASN mempersiapkan standarisasi kompetensi, melakukan assesment untuk uji kompetensi, standarisasi kinerja, mitologi atau mapping pola karier sebagai dasar dalam melakukan regenerasi kepemimpinan di organisasi pemerintah, sistim informasi pegawai yang terintegrasi.

“Menyikapi dan menindaklanjuti 5 permasalahan yang harus dipersiapkan dalam melakukan reformasi yang baik, maka DPRD Basel melalui Komisi I juga lagi menyiapkan rancangan peraturan daerah (Raperda) Standar Kinerja dan Disiplin ASN yang dimasukan dalam program pembentukan Perda Komulatif terbuka.

“Berhubungan dengan masih kurangnya SDM pelayanan publik, dalam hal ini tenaga kesehatan dan pendidikan, sesuai arahan dari Kementerian PAN Dan RB agar Pemkab melakukan mapping terhadap tenaga kesehatan, termasuk tenaga kesehatan yang ditempatkan tidak sesuai dengan basic keilmuannya. Tenaga kesehatan yang diposisikan di OPD yang bukan berhubungan dengan kesehatan, kemudian lakukan redistribusi sesuai hasil analisa jabatan dan analisa beban kerja. Jika masih ada kekurangan boleh diajukan ke formasi CPNS ke Kemenpan RB. Kalau emang ini suatu yang urgen akan mempengaruhi proses pelayanan kesehatan dengan alasan yang masuk akal Kemenpan RB sesuai arahan Presiden bisa membuka kran moratorium lebih cepat,” pungkasnya. (raw/3).

Related posts