DPRD Bangka Barat Gelar Paripurna LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2016

  • Whatsapp

MUNTOK – DPRD Kabupaten Bangka Barat menggelar sidang paripurna dengan agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Bangka Barat Tahun Anggaran 2016. Paripurna digelar di Gedung Mahligai Betason DPRD Bangka Barat, Jumat (31/3/2017).

Hadir dalam acara tersebut Bupati Bangka Barat H Parhan Ali beserta wakilnya Markus, pimpinan DPRD para anggota dewan, kepala SKPD dan undangan. LKPJ bupati diserahkan Bupati Bangka Barat, H. Parhan Ali yang didampingi oleh Wakil Bupati, Markus dan diterima oleh Wakil Ketua DPRD Bangka Barat, H. Badri Samsu.

H. Parhan Ali dalam sambutannya menyampaikan bahwa laporan yang disampaikan memuat beragam program dan kegiatan yang telah disusun serta diselenggarakan oleh OPD teknis yang bermuara pada terealisasinya kemajuan dan kesejahteraan masyarakat pada tahun anggaran 2016.

“Program dan kegiatan diupayakan agar sinkron dengan serangkaian penjabaran visi dan misi yang ada. Diharapkan memberi efek yang positif dan signifikan bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di negeri sejiran setason,” ujar Parhan.

Parhan menjelaskan bahwa pengelolaan anggaran selama ini dilakukan secara optimal dan tepat sasaran. Semua program kegiatan yang dibebankan pada APBD dan APBN harus dikelola secara profesional dan memiliki tujuan akhir untuk pemerataan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh lapisan masyarakat.

Bupati berpesan agar tetap menjaga kebersamaan semua pihak untuk saling mendukung dalam pembangunan di Bangka Barat.

“Marilah kita bangun terus kerjasama guna perbaikan dimasa yang akan datang, perkuat komitmen, junjung tinggi amanat, pererat toleransi serta tumbuhkan sikap kreatif, responsif dan inovatif” tegasnya.

Diakhir sambutannya bupati berpesan agar tetap menjaga hubungan baik yang selama ini sudah terbina dan dapat lebih meningkatkan dimasa yang akan datang.

Sementara itu Pimpinan Sidang H Badri mengatakan dengan telah disampaikannya LKPJ ini maka DPRD akan membahas LKPJ tersebut secara internal sesuai dengan tata tertib DPRD .

“Hasil pembahasa tersebut akan ditetapkan dalam keputusan DPRD yang disampaikan paling lambat 30 hari setelah LKPJ diterima kepada bupati dalam rapat paripurna yang bersifat istimewa sebagai rekomendasi untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah kedepan,” kata Badri. (wan/10)

Related posts