DPRD Babel Sampaikan Rekomendasi Terhadap LKPj Gubernur

  • Whatsapp

LKPj 2016 dan LKPj Masa Jabatan Gubernur 2012-2017

DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), memberikan rekomendasi kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dalam sidang paripurna LKPj (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) akhir tahun 2016 serta LKPj masa jabatan Gubernur 2012-2017. Rekomendasi yang diberikan sebelumnya telah melalui pembahasan dengan mitra-mitra DPRD, baik itu di komisi I, II, III dan komisi IV.

Sekretaris DPRD Babel, Syaifuddin saat membacakan rekomendasi DPRD, di ruang paripurna DPRD Babel, Kamis (13/4/2017) mengatakan untuk internal DPRD Babel, rekomendasi komisi I menyoroti pentingnya pembuatan program E-Aspirasi melalui Sekretariat DPRD Babel.

Selain rekomendasi tersebut, Syaifuddin juga menyampaikan beberapa catatan kepada Gubernur Babel. Yakni, untuk Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Babel. Untuk rekomendasi kepada gubernur dari komisi II yakni, perencanaan kegiatan dan keuangan setiap perangkat daerah dapat diperhitungkan dan direncanakan dengan matang.

Begitu juga komisi III memberikan rekomendasi diantaranya kepada Dinas PU dan Tata Ruang serta mitra lainnya. Untuk Dinas PU dan TR, komisi III menyoroti sistem pengadaan penyedia jasa pekerjaan yang jelas, transparan dan akuntabel sehingga dapat meminimalisir gagal lelang. Selain itu, menempatkan pejabat dan pegawai-pegawai yang berkompeten di Dinas PU dan Tata Ruang terutama di bidang tata ruang.

Komisi IV juga memberikan rekomendasi kepada mitra-mitranya. Komisi IV banyak menyoroti pelaksanaan program kegiatan E-HibahSos untuk terus dijalankan. Kemudian, dibentuknya tim seleksi atas terbentuknya Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) Provinsi Babel yang lebih profesional dan independen, agar TPHD dari Babel lebih profesional. Kepada biro Kesra Setda Babel, komisi IV menyarankan untuk lebih matang dalam perencanaan.

Sementara itu, Gubernur Babel Rustam Effendi dalam sambutannya menyampaikan, LKPj 2016 serta LKPj akhir masa jabatan 2012-2017 merupakan kewajiban Gubernur Babel untuk memenuhi amanah PP (Peraturan Pemerintah) nomor 3 tahun 2007 tentang laporan penyelenggaran pemerintahan daerah kepada pemerintah, LKPj kepada DPRD dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

“Catatan starategis dan rekomendasi ini akan kami jadikan pedoman dan perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam pelaksanaan pembangunan dimasa yang akan datang, guna mewujudkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mandiri, maju, berkeadilan dan berdaya saing,” kata Rustam. (Budi Setyo-Pranata Humas dan Protokol DPRD Babel/10)

Related posts