DPRD Babel Buka “Rahasia” ke Dewan Riau

  • Whatsapp

Jurus Lobi Dapat KEK Pariwisata

PANGKALPINANG – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menyampaikan sebuah “rahasia” ke DPRD Provinsi Riau. Yakni, tingkat lobi serta mendapatkan kepercayaan dari Kementerian Pariwisata RI sehingga menjadi salah satu wilayah KEK (Kawasan Ekonomi Khusus).
Anggota Komisi D yang membidangi infrastruktur DPRD Riau berkunjung ke DPRD Babel guna mendapatkan masukan dan informasi, tentang pembangunan infrastruktur pengembangan pariwisata yang telah dilaksanakan oleh Pemprov. Babel. Pertemuan itu juga membahas perencanaan beberapa program Bangka Belitung pada 2017.
Karena hasilnya, dapat menjadi bekal bagi anggota DPRD Riau untuk nanti dibahas dan dilaksanakan untuk Provinsi Riau. Rombongan yang dipimpin oleh ketua komisi D Erizal Muluk dan untuk DPRD Babel dihadiri oleh ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya seta wakil ketua DPRD Babel Hendra Apollo bersama Antonius, Syamsuhardi, Abdul Bakar dan Sherly Chandra.
Sebagai daerah yang mendapat Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata dari pemerintah, Babel dinilai tepat bagi DPRD Riau untuk mendapatkan informasi bagaimana kiat Babel bisa mendapat kepercayaan itu. Wakil Ketua DPRD Babel Hendra Apollo mengatakan, bahwa kepercayaan Kementerian Pariwisata untuk menjadikan Babel sebagai KEK pariwisata, tidak lepas dari peran pariwisata di pulau Belitung yang berkembang sangat pesat.
“Jika Riau punya kawasan andalan untuk dijadikan kawasan pariwisata, bisa jadi diusulkan ke Kementerian Pariwisata. Mungkin tidak mendapatkan perlakuan khusus seperti Babel, namun setidaknya Kementerian Pariwisata bisa menambah data mereka terkait potensi wisata lain di Indonesia,” saran Hendra.
Kesempatan bertemu dengan DPRD Babel juga tidak dilewatkan oleh DPRD Riau untuk saling Sharing, terkait kinerja para anggota DPRD. Salah satu bahasan yang dilayangkan oleh DPRD Riau adalah mekanisme pelaksanaan reses dan sistem pemberian dana aspirasi ke DPRD Babel di Bangka Belitung.
“Reses dilaksanakan tiga kali dalam setahun. BPK selaku lembaga yang memeriksa keuangan, cenderung melihat dari berapa orang undangan yang hadir. Padahal, sebagai contoh kita tidak bisa memesan makanan berdasarkan yang hadir, pasti berdasarkan undangan,” tutur Ketua Komisi II Antonius.
Kemudian terkait dana aspirasi, ketua komisi III Syamsuhardi menyampaikan, bahwa pihaknya tidak menerima dana tersebut karena alasan keamanan. “Saya pribadi menyarankan agar menolak dana aspirasi, terlalu riskan. Daerah lain mungkin bisa menerima, tapi juga tergantung yang mempertanggungjawabkan. Seperti Palembang, mereka aman karena yang mempertanggungjawabkan adalah orang yang berpengalaman, kalau Babel, menolak,” imbuh Syamsuhardi.
Adapun komisi D DPRD Provinsi Riau yang turut hadir yaitu, Erizal Muluk, Hardianto, Asri Auzar, T. Rusli Ahmad, Mirza Noor, Bagus Santoso, H. Yurjani Moga, Masgaul Yunus, Mansyur, Yusuf Sikumbang, Abdul Wahid, Muhammad Arpah, serta Farida H. Saad. (ron/6)

Related posts