DPR RI Perjuangkan Guru Honorer jadi PNS

No comment 800 views

Prioritas Lama Mengabdi

PANGKALPINANG – Kabar gembira bagi guru honorer di Bangka Belitung (Babel). Komisi X DPR RI merekomendasikan agar pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) mengangkat guru honorer yang ada menjadi PNS. Pasalnya, dalam kurun waktu lima tahun kedepan, akan ada ribuan guru yang pensiun.
“Mengenai guru, banyak menjadi pembicaraan kami, sudah menyatakan sendiri dalam tahapan lima tahun kedepan akan ada pensiun 295 ribu guru pensiun, ini kondisi darurat guru, makanya dalam beberapa rilis saya minta pengangkatan guru harus segera dilaksanakan,” tegas pimpinan komisi X, Sutan Adil Hendra (SAH) usai beraudensi dengan Pemprov Babel, Senin (13/11/2017) di ruang pertemuan Pasir Padi.
Ia meminta agar dalam rekrutmen ini, pemerintah mengutamakan pengangkatan guru honorer yang sudah lama mengabdi.
“Terutama bagi guru honorer yang sudah lama mengabdi, sudah punya pengalaman mengajar, sudah lama berpengalaman, punya keahlian, doakan saja mudah-mudahan diterima oleh Kemenpan RB,” tandasnya.
Menurutnya, untuk teknis pengangkatan menjadi CPNS, merupakan kewenangan Kemenpan-RB, tetapi pihaknya mendorong agar guru honorer ini didahulukan.
“Diangkat menjadi PNS, menjadi ranah Kemenpan RB, apa saja syarat dan kualifikasnya, kami hanya mendorong dan memberikan ruang menjadi skala prioritas untuk guru honorer ini, mulai dari SD hingga SMA,” pintanya.
Selain itu, dalam kunjungannya ke Babel, Sutan juga menyoroti sedikitnya guru di Babel yang baru bersertifikasi, hanya mencapai 49 persen.
“Sertifikasi guru yang mana baru penuhi 49 persen artinya lebih 50 persen belum sertifikasi, artinya kalau begitu kita tahu bagaimana mutu pendidikan disini, oleh karena itu sebagai pimpinan kami akan terus mendorong dan menjadi agenda utama yang terus diperjuangkan dengan PGRI,” tukasnya.
Kedepan ia meminta pemerintah dalam melakukan sertifikasi bagi mereka yang sudah memiliki usia lanjut, jangan disamakan dengan yang masih mudah.
“Misalnya yang tua, ya nilainya jangan 80 dong, harus ada regulasi dan kebijakan untuk memberikan ruang kepada guru,” imbuhnya.
Ia mengapresiasi, alokasi anggaran Pemprov Babel untuk dunia pendidikan sudah lebih dari 20 persen, yakni mencapai 27 persen, artinya kesejahteraan guru pun sudah dipikirkan, khususnya untuk peralihan guru yang kewenangannya dialihkan menjadi kewenangan provinsi sesuai UU 23/2014.
“Di Babel untuk guru yang bersertifikasi baru terselesaikan 49 persen, kok sedikit sekali guru yang baru bersertifikat dibandingkan jumlah guru yang ada, ini artinya rata-rata kualitas tenaga guru kurang memenuhi standar, masalahnya karena asal guru yang mengajar dulu itu adalah tenaga honorer dengan kebijakan diangkat menjadi PNS, mereka kesulitan untuk sertifikasi, ini menjadi perhatian untuk meningkatkan kualitas guru,” ungkap Wagub, dalam audiensi ini.
Kepala Dinas Pendidikan Pemprov Babel, M. Soleh menyambut baik rencana yang diusulkan oleh Komisi X ini, dia mengakui untuk memenuhi kebutuhan guru di Babel cukup banyak dibantu dengan guru honorer, yang hampir ada di setiap sekolah baik SD, SMP hingga SMA.
“Total guru di Babel keseluruhan (PNS dan non PNS) 14.409 orang,” imbuhnya.
Untuk guru yang bersertifikasi diakui Soleh memang masih rendah, untuk jenjang SD dengan persentase 55,98 persen, guru SMP 38,32 persen, guru SMA baru 34,92 persen, guru SMK baru 29,63 persen dan SLB 27,45 persen. Sementara untuk persentase guru kualifikasi (minimal S1) untuk jenjang SD 75 persen, SMP 84 persen, SMA 93 persen, SMK 88 persen, dan SLB 54 persen. (nov/6)

No Response

Leave a reply "DPR RI Perjuangkan Guru Honorer jadi PNS"