DPKPLH Basel Kejar DAK Program Kota Tanpa Kumuh

  • Whatsapp

TOBOALI – Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan (Basel) melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup (DPKPLH) saat ini, berupaya menggabungkan Kelurahan Tanjung Ketapang dan Lingkungan Sukadamai Kecamatan Toboali dengan menerbitkan Surat Keputusan menjadi satu hamparan sebagai kawasan kumuh.

Hal ini bertujuan untuk mengejar dan menarik Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) dari Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI. Demikian dikatakan Kepala Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup Bangka Selatan Gatot Wibowo, Kamis (21/2/2019).

“Usaha kami mendatangkan DAK perumahan itu, prosesnya kita mau mengubah SK kawasan kumuh karena kita tidak dapat program Kotaku. Rencananya SK kumuh akan menggabungkan Tanjung Ketapang dan Sukadamai untuk memenuhi persyaratan sebagai wilayah kawasan kumuh perkotaan,” ujarnya.

Gatot menyebutkan, pada tahun 2014 lalu, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Basel membuat SK terpisah Tanjung Ketapang dan Sukadamai sebagai kota kumuh sehingga luasan wilayahnya tidak dapat diproses untuk masuk dari program Kotaku.

“Kita mau mereview, dengan menggabungkan kawasan itu, kita sudah bisa membuat SK Kotaku. Dengan adanya SK Kotaku, kita bisa mengambil DAK perumahan, digabung menjadi satu hamparan,” imbuhnya.
Dia menargetkan, pada tahun 2019 ini, SK Kotaku Tanjung Ketapang dan Sukadamai dapat terealisasi, sehingga kedepannya dapat mengurangi jumlah rumah milik warga yang statusnya masuk kategori sebagai rumah tidak layak huni.

“Ini kan sebenarnya kasusnya beda, ini masalah kumuh. Tapi, dengan adanya kumuh ini, bisa menjemput perumahan. Cuma alasan pusat itu, kewenangan pusat kumuh di atas 15 hektare, jadi 10 sampai 15 hektare itu kewenangan provinsi, dibawah 10 hektare kewenangan kabupaten, kita kumuhnya paling tinggi 14,9 hektare di Desa Permis, artinya kewenangan provinsi. Dengan tidak adanya kewenangan pusat, caranya kita ubah SK kumuh Tanjung Ketapang dan Sukadamai tadi, bisa di atas 15 hektare,” pungkas Gatot.

Sebelumnya, tahun 2019 saja DPKPLH Basel melalui bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) berhasil menambah kuota bantuan bedah rumah melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang merupakan program peningkatan kualitas (PK) rumah masyarakat yang kurang layak atau yang lebih dikenal dengan program Bedah Rumah sebanyak 506 unit rumah dengan nilai bantuan sebesar Rp17,5 juta per unit rumah yang akan di bedah. (raw/3).

Related posts