Dosa Apakah sehingga Mereka Dikucilkan?

  • Whatsapp
Kurniawansyah
Founder Lintas Kebhinekaan Bangsa

Bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu dan mau menghargai jasa para pahlawannya. Ini merupakan suatu kutipan pernyataan yang kerap kali dilontarkan para pemimpin di negeri ini. Tak lepas pula Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau yang kerap disapa Jokowi melontarkan kutipan pernyataan tersebut, dalam memperingati Hari Pahlawan di Taman Makam Pahlawan, Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu, 10 November 2019 lalu. Suatu pernyataan yang singkat, namun sarat makna.

Dalam tatanan bernegara, revolusi dan reformasi yang bergulir dalam menuju untuk mewujudkan negara yang adil dan makmur merupakan sebuah proses pemikiran yang sangat melelahkan, karena mau tidak mau akan mengorbankan jiwa maupun raga dalam menuju proses tersebut.

Perlu menjadi catatan penting, Negara Kesatuan Republik Indonesia tegak dan berdiri sampai dengan saat ini, merupakan keikhlasan hati dari para raja dan sultan yang ada di nusantara untuk memberikan segala marwah kewenangan yang mereka miliki agar negeri dan bangsa ini, menjadi besar. Mereka kesampingkan ego masing-masing agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang beradab dan berdaulat tanpa berpikir panjang kedepannya mereka akan tersingkir dari peradaban di negeri ini. Tidak banyak yang mereka tuntut, yakni para raja dan sultan yang ada di nusantara agar untuk dihargai dan dihormati layaknya manusia yang beradab bagi generasi selanjutnya.

Dari Sabang sampai Merauke telah tegak dan berdiri kerajaan – kerajaan yang ada di Indonesia. Kerajaan tersebut telah berdiri sebelum negara ini, terbentuk. Tidak ada tuntutan dari mereka untuk diperlakukan secara istimewa dan sama dengan beberapa daerah lainnya, mereka hanya ingin bangsa ini, bisa dan mampu menghargai jasa mereka dikarenakan tegak dan berdirinya negara ini, tak luput atas jasa perjuangan mereka.

Baca Lainnya

Beberapa hari kebelakang ini, menjadi pemberitaan yang viral, dimana ada lontaran pernyataan dari mantan petinggi di negeri ini, membiaskan sejarah perancang lambang negara Indonesia yakni Burung Garuda. Tak elok ketika pernyataan tersebut dilontarkan oleh mantan petinggi di negeri ini, secara frontal dengan membiaskan makna pejuang menjadi penghianat. Tidak menjadi persoalan siapa yang pertama kali yang telah merumuskan dan mendesain lambang negara tersebut menjadi sebuah lambang yang sakral di negeri ini. Namun, perlu diingat dan direnung kembali, perjuangan yang mereka curahkan untuk merumuskan dan menggagaskan lambang yang dianggap sakral tersebut, merupakan suatu tetesan perjuangan yang belum tentu dapat kita capai.

Namun sangat disayangkan kembali, sejarah tentang Sultan Hamid II sebagai perancang lambang negara ini, pun dianggap palsu belaka sebagaimana yang telah dirilis di berbagai media online di tanah air berdasarkan pernyataan dari AM Hendropriyono (dirilis diberbagai media online 16/6/2020). Sejarah tinggallah kenangan, bagi generasi muda merajut sejarah bangsa merupakan suatu kewajiban untuk diteruskan, terlebih dalam hal meluruskan distorsi sejarah bangsa. Pengkaburan tehadap fakta sejarah akan menjadi dosa turunan yang akan diwarisi bagi generasi selanjutnya.

Sultan Hamid II tidak dianugerahkan gelar menjadi pahlawan nasional pun tidak menjadi persoalan, karena nama beliau sudah besar dengan gelar Sultan tersebut, dan itu tercatat dalam sejarah bangsa ini, meskipun dicatat dalam sudut pandang yang berbeda, karena hanya melihat pada unsur subjektivitas saja. Hanya ada sejarah bagi penulis sejarah, karena dalam hakekat sejarah hanya akan ada 2 (dua) poin penting, yakni pelaku sejarah dan tokoh sejarah. Dimana pelaku sejarah terkadang tidak pernah dianggap ada meskipun sudah banyak pengorbanan yang mereka berikan terhadap bangsa dan negara. Bahkan keturunan mereka harus berjuang keras agar dapat hidup di negeri yang pernah dirintis oleh leluhur mereka. Sedangkan para tokoh sejarah sebagian besar hanya mendulang nama dari pelaku sejarah agar mereka tetap eksis di negeri ini, demi keturunan mereka agar tetap hidup yang layak dan wajar.

Dosa apakah sehingga mereka dikucilkan? Sebagai catatan penutup, mengutip pidato Bung Karno “Djangan Sekali-kali Meninggalkan Sedjarah!” pada tanggal 17 Agustus 1966. Untuk itu, marilah saatnya kita bergandengan tangan dengan berjiwa besar menghargai jasa para pejuang di negeri ini, karena mereka berjuang dengan cara mereka sendiri, dengan dinamika situasi politik yang berbeda agar terwujudnya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur.(***).

Related posts