by

Distribusi Formulir C6 Paling Lambat Tiga Hari Sebelum Pemilihan

-Bangka-355 views
Rapat koordinasi KPU Bangka bersama stakeholder di Kantor KPU Bangka, Rabu (20/6/2018). (foto: Cep Susanti)

 

KPU Gelar Rakor Bersama Stakeholder

SUNGAILIAT – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangka mengelar rapat koordinasi dengan Panwaslu Kabupaten Bangka, Polres Bangka, PT Pos dan PPK se-Kabupaten Bangka terkait proses dan persiapan distribusi logistik perlengkapan pemungutan suara pemilihan bupati dan wakil bupati Bangka tahun 2018, Rabu (20/6/2018) di Kantor KPU Kabupaten Bangka.

Sedangkan mengenai pendistribusian logistik Pilkada 2018, KPU Kabupaten Bangka bekerjasama dengan PT Pos pada tanggal 26 Juni 2018 atau satu hari sebelum hari pencoblosan. Dalam aturannya, KPU menyampaikan logistik ke KPPS. Namun agar aman disarankan logistik disimpan di kantor desa atau kelurahan.

“Kita mengambil amannya menyampaikan kepada KPPS satu hari sebelumnya kotak suara berisi surat suara dan lainnya paling lambat sebelum pencoblosan. Kita amankan di balai desa, serah terimanya tetap KPPS daripada di simpan di rumah. Tidak bisa tidur. Kalau mau bisa tapi resikonya” kata Ketua KPU Kabupaten Bangka Zulkarnain.

Menurutnya jika disimpan di balai atau kantor desa ada pihak kepolisian dan petugas Satpol PP yang menjaga dan mengamankannya. Dikatakan Zulkarnain, saat ini pihaknya sedang melakukan pengepakan logistik dan menyampaikan formulir C6 kepada masyarakat.

Untuk formulir C6 mulai disampaikan pada tanggal 18 Juni 2018. Namun ditegaskan Zulkarnain berdasarkan peraturan KPU untuk penyampaian formulir C6 yang merupakan undangan agar warga datang ke TPS paling lambat dilaksanakan tiga hari sebelum pemungutan suara pada tanggal 27 Juni 2018 nanti.

“Berdasarkan peraturan KPU paling lambat tiga hari sebelum pemungutan suara C6 sudah disampaikan kepada pemilih. Kondisi ini kita maklumi karena tahapan pelaksanaan tidak menyenangkan kondisi kurang pas saat memasuki lebaran. Kita tidak masalah, sesuai aturan. Pada dasarnya paling lambat tanggal 23 Juni menyampaikan C6,” ujarnya.

Menurut Zulkarnain, pada tanggal 26 Juni, pihaknya dari KPU Kabupaten Bangka akan menarik formulir C6 yang tidak bisa disampaikan PPS karena pemilih meninggal dunia ataupun tidak ditemukan alamatnya.

Untuk itu Zulkarnain meminta PPK mengawasi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) agar formulir C6 disampaikan secepatnya. “C6 jangan sampai diberikan kepada yang tidak berhak,” tegas Zulkarnain.

Ia juga mengingatkan di formulir C6 agar tidak ada coretan atau tipe-x karena termasuk ‘barang haram’ yang tidak boleh dipakai oleh PPS. Pada kesempatan ini juga Zulkarnain mengingatkan adanya informasi yang menyesatkan diterima warga yakni tidak wajib bawa E-KTP.

“Itu salah harus bawa E-KTP atau suket (surat keterangan-red) dan C6. Jangan membolak balikan logika. Wajib bawa E-KTP atau suket saat datang ke TPS pada hari H pemungutan suara. Kita punya payung hukum jika E-KTP ketinggalan kita baru perlakukan C6. Itupun harus kita kenal betul pemilihnya. KPU RI berpikiran bagaimana jika E-KTP lupa atau hilang itu salah satunya bawa C6. Itu payung hukum kita seandainya hilang tapi petugas PPS kenal,” pesannya.

Zulkarnain juga mengimbau kepada masyarakat jika belum mendapatkan umdangan dapat melapor ke KPU atau membawa E-KTP atau suket pada hari pencoblosan di TPS.

Ketua Panwaslu Kabupaten Bangka Corrie Ihsan mengatakan jika Panwas pada prinsipnya mendukung semua tahapan yang diaksanakan KPU. Menurut dia, Panwas hanya mengawasi dan mempersiapkan personil yang ada dan pembekalan sudah dilakukan.

“Komunikasi saja yang harus baik agar dalam pelaksanaan pilkada aman dan damai. Itu yang sama-sama kita harapkan,” kata Corrie.

Dia mengakui jika undangan pemilih atau formulir C6 menjadi fokus perhatian Panwas agar tidak tercecer. “Ini menjadi catatan, kalau distribusi C6 tida terdistribusi atau hilang kemana-mana,” pungkasnya. (snt)

Comment

BERITA TERBARU