Diskresi, Percepatan Menunggu Perda Zonasi Disahkan

  • Whatsapp

Pangkalpinang — Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Wagub Babel), Abdul Fatah, menegaskan, kebijakan diskresi yang akan diambil Pemprov Babel menyikapi belum rampungnya Raperda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K), adalah langkah untuk mempercepat pembangunan di provinsi Babel.
Ia melihat, kabupaten/kota juga sepakat dengan adanya kemauan untuk mempercepat pembangunan ini. Karena apabila menunggu perda disahkan, maka pembangunan yang sifatnya mendesak akan tertunda, dan masyarakat yang akan dirugikan.
“Adanya kemauan percepatan pembangunan di Babel dan masing-masing kabupaten dan kota, kita terkendala karena rzwp3k belum tuntas dan menyeluruh, kalau menunggu waktunya akan lama dan belum jelas, maka kita ambil jalan kedua, Belitung juga ingin percepatan, dengan metode diskresi,” kata Fatah, ketika memimpin rapat di ruang Tanjung Pendam, kantor gubernur, Senin (20/5/2019).
Dalam memunculkan kebijakan ini, Pemprov tegasnya selalu berkomunikasi apa yang paling tepat yang bisa digunakan berkaitan sisi harmonisasi perundang-undangan, di lingkungan Kemendagri, dan juga konsultasi ke Kemenhumham.
“Kita buka komunikasi dengan direktur sinkronisasi, agar dalam gunakan diskresi tidak tumpang tindih, maka tapi hal ini tak mempengaruhi,” tegas Wagub.
Ia menambahkan, percepatan yang di ini berkaitan dengan zona laut, pelabuhan, pesisir dan pulau kecil.
“Akan kita apakan pulau kecil dan pesisir tersebut,, kita tidak minta diskresi untuk pertambangan, hanya infrastruktur, pulau kecil dan pesisir, ada keinginan nggak, misalnya di pesisir mau dibangun apa,” tegasnya lagi.
Selama ini, lanjutnya, pembangunan untuk pelabuhan maupun pengembangan pulau kecil terhambat karena harus menunggu rzwp3k.
“Karena itu, kita lakukan percepatan,, bisa memberikan dari misalnya pelabuhan, pesisir pulau kecil, Tapi kewenangan gubernur meminta persetujuan ke menteri,” ulasnya.
Untuk Pemkab Bateng, Pemprov sudah mendapatkan usulan, dimana Bateng ingin membangun pelabuhan, dermaga, namun tekendala dengan rzwp3k ini.
“Ada 4 hal strategis yang dipacu percepatan pembangunan di Bateng, di kabupaten lain juga kami serap,” imbuhnya.
Setelah ada usulan dari daerah ini, baru kemudian Pemprov mengusulkan ke pusat berdasarkan usulan daerah untuk dilegalisasi.
“Inilah dokumen yang akan kita teruskan ke pusat dan akan kita berikan kembali ke daerah, bahwa yang kita lakukan sudah legal,” demikian Wagub.(nov)

Related posts