Diskominfo Babel Usulkan 40 Petugas PPNS Pos

Untuk Awasi & Tindak Penyelenggaraan Pos

ilustrasi

Pangkalpinang – Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Bangka Belitung, mengusulkan 40 petugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pos untuk mengawasi dan menindak penyelenggaraan pos di daerah itu.
“Saat ini, Diskominfo di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota belum memiliki petugas PPNS mengawasi dan mengambil tindakan apabila ada pengelola pos yang melanggar peraturan perundang-undangan,” ujar Kepala Diskominfo Provinsi Babel K.A Tajuddin di Pangkalpinang, Jum’at (4/11).
Ia menjelaskan, pengusulan petugas PPNS yang membidangi pos tersebut seiring meningkatnya pertumbuhan pos atau jasa titipan tersebut, sehingga tingkat pelanggaran penyelenggaraan pos cukup tinggi yang akan merugikan masyarakat.
Sebanyak 40 petugas PPNS pos yang diusulkan tersebut dengan rincian lima orang PPNS di Diskominfo Provinsi Babel dan lima PPNS pada masing-masing Diskominfo di tujuh Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Bangka, Bangka Selatan, Bangka Barat, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur dan Kota Pangkalpinang.
“Pengusulan PPNS pos ini, sudah kami sampaikan kepada Direktorat Pengendalian Pos dan Informatika Kemenkominfo untuk mendapatkan persetujuan, sehingga para PNS Diskominfo yang diusulkan tersebut bisa segera mendapatkan pelatihan dan pendidikan dari Polri, Kantor Hukum dan HAM untuk penegakan peraturan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos,” kata Tajuddin.
Menurut dia, peran PPNS pos ini cukup penting untuk mengaplikasikan penerapan, penyelidikan pelanggaran pos ini yang melanggar aturan.
“Tanpa ada PPNS cukup susah menerapkan peraturan secara tegas, hal ini sebagaimana keluhan dari petugas Diskominfo dalam mengawasi dan mengevaluasi perizinan penyelenggaraan pos, mereka terkendala kewenangan untuk menindak pengelola pos yang nakal,” tandasnya.
Sementara itu, Kasubid Direktorat Monitoring dan Evaluasi Pos, Kemenkominfo, Suyitno menyatakan, Kementerian Kominfo siap memfasilitasi PNS yang diusulkan menjadi PPNS mengikuti pendidikan dan pelatihan tentang pos dari Polri dan Kementerian Hukum dan HAM.
“Untuk sementara, kami tampung dulu usulan PPNS ini dan apabila Kemenkominfo membuka PPNS, kami akan mengundang dan mengikutsertakan PNS dari daerah-daerah termasuk Babel,” ujarnya usai temu wicara penyelenggara pos dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos di Pangkalpinang, Kamis (3/11).
Menurut dia, target pembentukan PPNS di daerah ini bisa secepatnya dan bisa menegakan hukum pelanggaran penyelenggaran pos di lapangan.
Tugas PPNS pos ini khusus mengawasi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2009 tentang Pos. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 37 tahun 1985 tentang Penyelenggara Pos.
Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2005 tentang tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 5 Tahun 2005 tentang Penyelanggaraan Jasa Titipan.
“Kami mengharapkan, terbentuknya PPNS ini penyelenggaraan pos akan semakin baik dalam memuaskan pengguna jasa layanan pos ini,” imbuhnya.(ant/3).