Disebut Tidak Sah Dampingi Warga Kenanga, Zaidan: Biar Hakim yang Memutuskan

  • Whatsapp
Sidang ketiga atas tuntutan warga terkait pencemaran lingkungan di Pengadilan Negeri Sungailiat, Senin (29/6/2020). (foto: Riski Yuliandri)

SUNGAILIAT- Kuasa hukum warga Kenanga, Zaidan menanggapi santai soal pernyataan kuasa hukum dari PT Bangka Asindo Agri (PT BAA)
saat sidang ketiga atas tuntutan warga terkait pencemaran lingkungan di Pengadilan Negeri Sungailiat, Senin (29/6/2020).

Kuasa hukum PT BAA, Arifin Joshua Sitorus menyebutkan laporan warga yang dikuasakan kepada Zaidan tersebut tidak memenuhi syarat dan tidak sah sesuai dengan Peraturan MA Nomor 1 tahun 2003 terkait gugatan class action.

“Itu hak terlapor agar proses laporannya tidak dapat dilanjutkan. Mereka itukan pihak lawan, jadi apa yang disampaikan mereka itu pasti mereka anggap benar. Silahkan saja kalau mereka mau bantah, terserah mereka mau ngomong apa, yang memutuskan nantikan hakim,” ungkap Zaidan.

Bahkan, ia juga tidak mempermasalahkan tanggapan pihak perusahaan yang menganggapnya sebagai kuasa hukum tidak sah karena statusnya sebagai staf khusus gubernur Babel.

Baca Lainnya

“Saya (sebagai-red) pengacara ini sudah dua tahun. Saya pernah dilaporkan Dedy Yulianto (mantan wakil ketua DPRD Babel-red) ke Peradi (Perhimpunan Advokat Indonesia). Saya ini staf khusus, saya bukan PNS. Yang tidak boleh itu PNS, TNI atau Polri, kan buat pernyataan,” tegas Zaidan.

Sebelumnya, Kuasa hukum PT BAA, Arifin Joshua sitorus dan kawan menganggap laporan tersebut asal-asalan dihadapan hakim. Menurutnya laporan tersebut tidak memenuhi syarat dan tidak sah sesuai dengan Peraturan MA nomor 1 tahun 2003 terkait gugatan class action.

“Penggugat mengatakan bahwa yang dirugikan hanya warga Kenanga tapi mereka juga mengatakan akibat pencemaran itu sampai ke kota Sungailiat, jadi ini tidak memenuhi syarat. Seharusnya class action itu mewakili semua kepentingan masyarakat, semua orang-orang yang dirugikan,” ungkapnya.

Ia juga menambahkan bahwa perwakilan kelompok masyarakat penggugat tersebut juga tidak mewakili warga karena pekerjaannya tidak menggambarkan keterwakilannya.

“Perwakilan kelompok ini berstatus PNS, guru hingga karyawan swasta padahal dalam gugatannya akibat limbah ini jualan makanan warga jadi tidak laku, jadi ini tidak nyambung, seharusnya perwakilannya juga semestinya penjual makan,” terang Arifin.(mla)

Related posts