Dirut Timah Tegaskan Tidak Ada Merger

No comment 2347 views

RUPS November, Jajaran Direksi Tetap

PANGKALPINANG – Ramainya komentar dan pernyataan kekhawatiran segera bergabungnya PT Timah Tbk (TINS) dengan PT Indonesia Asahan Aluminium Persero (Inalum) bersama PT Aneka Tambang Tbk (ANTM/Antam) dan PT Bukit Asam Tbk (PTBA) yang akan membuat kerugian daerah Provinsi Bangka Belitung (Babel), ditepis Direktur Utama PT Timah, M. Riza Pahlevi.
Meski dengan holding itu nantinya pemerintah akan menyerahkan 65 persen sahamnya di PT Timah, PT Antam dan PTBA kepada Inalum yang juga akan merubah status persero menjadi non persero, Riza menegaskan tidak ada merger serta tidak ada peleburan perusahaan dalam kegiatan operasional maupun teknis kinerja.
“Saya menyampaikan program holding industri pertambangan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah adalah membentuk holding industri pertambangan, dimana kepemilikan saham pemerintah di PT Timah, Antam, PTBA dialihkan dari negara ke PT Inalum. Tidak ada merger, tidak ada peleburan. Kegiatan operasional PT Timah akan tetap seperti saat ini,” kata Riza dalam pesan WhatsApp kepada pimpinan media dalam diskusi di Grup WA Informasi Bangka Belitung, akhir pekan kemarin.
Menurut Dirut Timah ini, dalam holding hanya terjadi kepemilikan negara atas saham PT Timah saja yang dialihkan kepada Inalum. Meski melepaskan saham tersebut, pemerintah masih memiliki kewenangan kontroling terhadap tiga perusahaan BUMN yang diholding melalui saham dwi warna.
“Hanya kepemilikan negara atas saham PT Timah saja yang dialihkan ke Inalum. Jadi setelah ini Inalum yang akan menjadi pemegang saham 65% PT Timah. Pemerintah tetap memiliki kontrol atas PT Timah melalui saham dwiwarna, dan kontrol tidak langsung melalui Inalum yang 100% dimiliki oleh pemerintah,” jelasnya.
Demikian juga terhadap kebijakan penambangan timah di Bangka Belitung, statu karyawan dan struktur organisasi dalam PT Timah, diakui Riza tidak akan berpengaruh meski dilakukan holding.
“Kebijakan penambangan timah di Babel akan tetap dikendalikan oleh PT Timah. Tidak perubahan kebijakan operasi, tidak perubahan struktur organisasi di PT Timah, tidak ada perubahan status karyawan PT Timah,” ujarnya.
Bahkan untuk Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dijadwalkan digelar pada 29 November 2017 di Hotel Borobudur, Jakarta, M. Riza menginformasikan tidak ada agenda penetapan jajaran direksi baru di PT Timah.
“Untuk RUPS November ini tidak ada agenda perubahan direksi. Untuk penetapan direksi dan komisaris tetap menjadi hak pemerintah melalui saham dwiwarna yang tetap dimiliki pemerintah,” tukasnya menanggapi pertanyaan Pemimpin Redaksi Rakyat Pos, Agus Hendrayadi dalam diskusi tersebut.
Mengenai kebijakan dan kewajiban PT Timah terhadap daerah penghasil seperti Provinsi Bangka Belitung, Dirut Timah ini menyatakan holding dengan Inalum juga tidak membuat kebijakan itu berubah.
Untuk diketahui, dalam pemberitaan di tingkat media nasional, holding tiga perusahaan besar tambang ke Inalum ini ramai disorot.
Menurut Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI), Tito Sulistio sebagaimana dilansir Detik Finance, ada perubahan mendasar atas status tiga perseroan yang diholding berdasarkan penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum).
Secara tersurat, kata Tito, memang tidak ada perubahan pemegang saham pengendali. Sebab meski Inalum sekarang menjadi pemegang saham utamanya, pemerintah pun juga berstatus pemegang saham pengendali Inalum.
Namun, secara tersirat ada perubahan mendasar, yakni ketiga BUMN tersebut melepas status persero dan kini menjadi anak BUMN. Mekanisme kewajiban perizinan dalam melakukan aksi korporasi juga berubah.
Kelak, 65 persen saham PT Timah di pemerintah berupa saham seri B akan dimiliki Inalum. Pengalihan kepemilikan saham inilah yang membuat PT Timah berubah status dari BUMN menjadi non-BUMN atau non-persero.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2017 itu, pengalihan saham tersebut sebagai penambahan penyertaan modal negara di Inalum. Akibatnya, 65 persen saham seri B akan dimiliki Inalum dan 35 persen lainnya dimiliki publik.
(red/1)

No Response

Leave a reply "Dirut Timah Tegaskan Tidak Ada Merger"