Dirreskrimsus: Babel Pilot Project Tambang Mineral

  • Whatsapp

PANGKALPINANG – Ditengah kegaduhan pengiriman mineral ikutan pasir timah berupa zircon dan elminit di Pelabuhan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang dalam tiga hari terakhir, Direktur Reserse dan Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung (Dirreskrimsus Polda Babel), Kombes Pol Indra Krismayadi justru menilai Bangka Belitung telah ditunjuk sebagai daerah percontohan atau pilot project tata kelola pertambangan mineral di Indonesia.
Bangka Belitung sebagai wilayah penghasil timah dianggap sebagai daerah terbaik dalam hal pengelolaan pertambangan mineral jenis timah, dari hulu hingga ke hilir. Apalagi, jumlah penanganan tindak pidana pertambangan mineral ilegal, hingga sekarang jauh lebih menurun dibandingkan tahun sebelumnya.
“Untuk perkara tambang ilegal, kita hanya menangani empat kasus selama Januari hingga Juni 2019. Sedangkan periode yang sama pada tahun lalu berjumlah 10 perkara,” kata Dirreskrimsus, Kombes Pol Indra Krismayadi kepada wartawan, Rabu (10/7/2019).
Menurutnya, penurunan perkara tindak pidana pertambangan ilegal tersebut disebabkan sinergi yang baik antar pihak terkait, hingga membuat Babel menjadi percontohan pengelolaan tambang mineral di Indonesia.
Indra menyebutkan, Babel merupakan penghasil timah terbesar kedua di dunia setelah Tiongkok, dengan kapasitas produksi 84.000 ton per tahun. Tambang timah sebagai mata pencaharian utama, sudah semestinya diatur dengan baik tata kelolanya agar hasilnya bisa dinikmati masyarakat dan proses produksi dari hulu ke hilir sesuai aturan.
“Membaiknya tata kelola ini membuat penerimaan pajak meningkat dan berkontribusi besar bagi pembangunan. Selain itu, diikuti penurunan jumlah tindak pidana karena masyarakat sudah menambang sesuai aturan,” klaimnya.
Ia menjelaskan, reklamasi atau perbaikan lahan eks tambang timah pun sudah dilakukan sebanyak 18 kali. Dari 427 hektar lahan yang wajib direklamasi, sudah selesai dilakukan mencapai 227 hektar.
“Pertambangan pasti merusak lingkungan. Kewajiban untuk mengembalikan kembali keseimbangan ekologis antara alam sudah dilakukan perusahaan dan saat ini, reklamasi yang belum selesai bertahap dikerjakan,” katanya.
Oleh sebab itu, dia menambahkan bahwa pemerintah daerah juga sudah berupaya membantu mengurangi pertambangan ilegal dengan menerbitkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) di Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).
“Kita harapkan tata kelola pertambangan ini bisa terus membaik. Kita sudah melakukan secara simultan menindak pelaku kejahatan, bahkan dari Mabes Polri pun turun,” pungkasnya. (bis/1)

Related posts