Direskrimsus Sesalkan OP Gas Elpiji

No comment 1846 views

RDP GAS MELON – Ketua DPRD Provinsi Babel Didit Srigusjaya tampak memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait kelangkaan dan mahalnya gas elpiji bersubsidi 3 Kg di Babel belakangan ini. Ketua Satgas Pangan Babel yang juga Dirreskrimsus Polda, Kombes Pol Mukti Juharsa menyesalkan harga jual gas elpiji dalam operasi pasar sama dengan HET. Dan menurutnya itu kesalahan besar. (Foto: Roni Bayu)

Mukti: OP Jual HET, Kesalahan Besar
RDP, DPRD Babel Pertanyakan Pertamina

PANGKALPINANG – Kegiatan Operasi Pasar (OP) gas elpiji tabung 3 kilogram yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) untuk mengatasi kelangkaan elpiji bersubsidi di masyarakat baru-baru ini, disesalkan Ketua Satgas Pangan Provinsi Babel yang juga Direktur Reserse dan Kriminal Khusus Polda Babel, Kombes Pol Mukti Juharsa.
Ia menilai penetapan harga gas dalam OP yang dijual sama dengan Harga Eceran Tertinggi (HET), merupakan kesalahan besar. Sebab, kegiatan OP harusnya bersifat sosial bukan untuk mencari keuntungan. Karena itu pihaknya akan menyelidiki siapa saja yang bertanggungjawab terhadap OP tersebut.
“OP gas elpiji tiga kilogram merupakan kegiatan aksi sosial dan bukan bisnis dan harganya harus dibawah HET dan bukan sama dengan HET,” tegas Mukti usai audiensi dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait kelangkaan gas elpiji 3 kilogram di gedung DPRD Provinsi Babel, Senin (12/02/2018).
Menurut dia, dijualnya gas elpiji pada OP sama dengan HET sangat rentan penyelewengan. Sehingga pertanggungjawabannya pun rumit. Terlebih, OP yang digelar tidak melibatkan unsur dari kepolisian dalam Satgas Pangan yang sudah terbentuk.
“Mengenai operasi pasar yang menjual sama dengan HET ini adalah kesalahan dan kami akan menelusuri masalah ini siapa yang bertanggung jawab terhadap OP tersebut,” katanya.
Mukti mengaku, OP gas elpiji yang digelar selama ini tidak melibatkan pihak kepolisian. Sedangkan ada aturannya harus melibatkan kepolisian.
“Kami tidak dilibatkan sama sekali dalam operasi pasar ini, jadi kami tidak tahu harga yang ditetapkan,” imbuhnya.
Ia menambahkan, dalam penyelidikan dan penyidikan polisi ada modus baru yang ditemukan di lapangan pada permainan harga elpiji 3 kilogram. Yakni dengan membeli di pangkalan Rp20 ribu pertabung elpiji bersubsidi dan dijual kembali dengan harga Rp25 ribu.
“Modus permainan harga yang ditemukan selama ini dengan membeli di pangkalan seharga Rp20 ribu dan dijual seharga Rp25 ribu ini modus baru tanpa harus mengoplos dan tidak ada resiko. Jadi keuntunganya cukup lumayan Rp5 ribu per tabung,” pungkasnya.
Untuk menghentikan modus ini dan membantu masyarakat mendapatkan gas elpiji bersubsidi dengan harga layak, polisi menurut Mukti akan menindak pangkalan atau agen hingga pengecer yang menyimpang. Termasuk menindak penimbun-penimbun gas bersubsidi yang merugikan masyarakat.
Sementara itu Ketua DPRD Didit Srigusjaya dalam memimpin RDP didampingi Wakil Ketua Dedy Yulianto bersama beberapa anggota dewan Komisi II dan III, mengatakan, pihaknya terkejut setelah mendengar paparan dari Kementrian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait faktor kelangkaan gas elpiji di Babel.
Di hadapan stakeholder, pihak eksekutif, Polda Babel dan perwakilan Pertamina serta beberapa pelaku bisnis pemilik dari pangkalan atau agen gas elpiji di Pangkalpinang, Didit menilai ada ketidaksesuaian target penerima gas elpiji bersubsidi di tingkat masyarakat.
“Kelangkaan ini selalu terjadi menjelang perayaan hari besar agama, kami meminta penjelasan apa yang terjadi. Kita bukan saling menyalahkan, namun mencari solusi,” kata Didit.
Perwakilan dari Pertamina Teddy Bariadi kemudian menjelaskan, struktur masuknya gas elpiji ke Bangka. Menurutnya, yang menjadi permasalahan adalah masuknya pola distribusi elpiji dari jalur laut. Karena jalur ini akan tidak bersahabat di waktu-waktu tertentu.
“Namun terlepas dari permasalahan itu, Pertamina tidak pernah kehabisan pasokan untuk mensuplai elpiji ke Babel,” klaimnya.
Lain halnya dengan pendapat dari Himpunan Agen Bahan Bakar Minyak. Pihaknya mengusulkan, agar Pemda menerbitkan kartu kendali untuk masyarakat yang membutuhkan elpiji bersubsidi tersebut. Hal ini untuk mengantisipasi ketidak sesuaian target penyaluran gas elpiji bersubsidi. Selain itu, pihaknya menyarankan kepada pemerintah untuk menggerakkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Menurutnya, Bumdes ini lah nanti yang akan menjadi perpanjangan tangan agen-agen di tempat terpencil.
Menanggapi itu, anggota DPRD Babel Tanwin menegaskan bahwa pembuatan kartu kendali untuk penerima gas bersubsidi adalah langkah yang salah. Ia menilai data sudah tersedia bersamaan dengan data penerima minyak tanah yang terbit di kelurahan. Namun ia mendukung penuh jika pemerintah daerah mengoptimalkan peran BUMDes.
“Memaksimalkan dan mengoptimalkan peran BUMDes adalah langkah yang terbaik, kami mendukung karena ini juga menyangkut faktor pendukung kemajuan desa, namun pendirian BUMDes ini jangan dipersulit,” harapnya. (ron/1)

No Response

Leave a reply "Direskrimsus Sesalkan OP Gas Elpiji"