by

Dinsosnaker Bangka Bantah Kecolongan

-Bangka-15 views

21 TKA Akan Dideportasi
Arifin: Yang Kecolongan Imigrasi

SUNGAILIAT – Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) Kabupaten Bangka, Arifin Hirbah, membantah pihaknya kecolongan. Hal ini terkait adanya 21 pekerja asal China di PLTU Air Anyir yang akan dideportasi karena tidak memiliki dokumen lengkap.
“Tidak kecolongan, karena ini wilayahnya provinsi, yang kecolongan mungkin imigrasi. Dinsosnaker tidak kecolongan, Imigrasi salah berarti tidak akurat juga data mereka. Pekerja datang cek dulu kelengkapan mereka. Yang deportasi kewenangan imigrasi,” kata Arifin kepada Rakyat Pos, Sabtu (27/9/2014).
Menurut Arifin, dirinya mengetahui adanya pekerja yang akan dideportasi oleh Kantor Imigrasi Pangkalpinang dari running teks tv nasional. Dan di media massa pun ternyata sudah ada.
“Saya langsung panggil Kabid Hubungan Industrial (HI). Kami tidak diam diri, langsung ke lapangan, tapi gambaran mereka kurang jelas, abu-abu, jadi pihak PLTU diundang ke Dinsosnaker. Mereka datang menjelaskan bahwa ada pekerja dari China 21 orang yang dibawa oleh PT. Tame dan Sfeco. Kalau kita mengusir mereka salah sekali, mereka bekerja jangan sampai terbengkalai PLTU itu,” ujar Arifin.
Namun, karena tidak mempunyai dokumen, ditambahkannya, pekerja disarankan segera melengkapi dokumen di pusat. Dinsosnaker hanya membina. “Pekerja itu sebagai mekanik PLTU. Agar berita tidak bias, kami tidak tahu sama sekali, jangan disalahkan kita. Baru datang seharusnya laporkan ke kita,” kilahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Suprihyono selaku Kabid HI dan Pengawasan Dinsosnaker mengatakan, dalam hal penangan tenaga kerja asing ada SOP dan prosedurnya. Sama dengan pemeriksaan lain, tapi karena ini sudah khusus maka perlu pemeriksaan khusus.
“Tindaklanjut dan melihat apa yang terjadi, hal yang dilakukan pertama tindakan represif non justisia. Kemudian peringatan tertulis, jelas pelanggarannya apa, sanksinya apa. Kalau tindakan ini tidak ditanggapi, maka ada tindakan upaya paksa di luar pengadilan, buat surat pernyataan,” imbuhnya.
Lebih lanjut Suprihyono menuturkan, itu kegiatan konsorsium pengadaan tenaga kerja. Kalau tidak ada dokumen yang bersangkutan tidak boleh dipekerjakan. Dinsosnaker akan merekomendasi untuk deportasi.(snt/3).

Comment

BERITA TERBARU