by

Dinas Pariwisata Diminta Usut Tiket Pesawat Mahal

-Berita Kota-182 views

Komisi II DPRD Sesalkan Pemprov Babel Pasrah

PANGKALPINANG – Ketua Komisi II DPRD Provinsi Bangka Belitung (Babel), Aksan Visyawan mengharapkan, Pemerintah Provinsi Babel jangan sampai berdiam diri dan pasrah dengan kondisi harga tiket pesawat yang saat ini cukup mahal. Sebab, tiket mahal memengaruhi sektor pariwisata di Babel.
“Jangan sampai kita tidak berdaya dan pasrah dengan harga tiket pesawat yang mahal, ini mempengaruhi sektor pariwisata yang memiliki target yang jelas. Untuk itu kami minta Dinas Pariwisata juga pro aktif menguber tentang kebijakan harga tiket ini yang kelihatannya abnormal yang biasanya tidak begini dan mahalnya cukup lama,” kata Aksan kepada wartawan, Jumat (15/3/2019).
Meskipun ada penurunan harga tiket sebesar 20 persen yang dijanjikan pihak maskapai, menurut Aksan penurunan itu hanya berlaku pada jalur penerbangan tertentu, dan tidak berdampak signifikan dengan harga tiket di Babel. Dengan ada penurunan itu jangan pula sampai merasa Pemprov Babel puas diri, karena bagaimanapun sektor pariwisata menjadi andalan Babel setelah pasca tambang.
“Kami minta ada pengembangan lebih lanjut, cuma turun 20 persen itupun jalur tertentu jangan merasa cukup puas dengan turunnya 20 persen ini dan tidak berdampak signifikan terhadap harga tiket di Bangka Belitung. Kita pasca tambang konsen di sektor pariwisata,” terangnya.
Lebih lanjut Aksan mengatakan, memang harga tiket ini kebijakan dari maskapai dan tidak melanggar regulasi yang ada. Namun dia mengingatkan jangan sampai pemerintah memandang dari sisi regulasi saja, tetapi harus dilihat sisi politis dan ekonominya.
“Jangan sampai sebelumnya harga tiket kisaran Rp350 ribu dan sekarang mencapai satu juta rupiah lebih ini terlalu melonjak dan menganggu perencanaan pembangunan pariwisata kita. Jadi kebijakan ini jangan hanya terpaku pada regulasi yang ada saja, justru regulasi ini terkesan melindungi orang ingin mengambil untung banyak,” ujarnya.
Untuk menyikapi ini lanjut Aksan, pemerintah daerah maupun pusat dan dari sisi pengawasan, bisa memanggil pihak maskapai untuk duduk bersama. Pertemuan pun harus transparan sehingga diketahui pokok persoalannya serta diumumkan ke publik.
“Jadi ada keterbukaan dan tugas pemerintah memanggil jangan sampai ada kesewenangan dalam hal ini. Kalau kita lihat harga tiket yang fluktuatif ada masalah, kenapa bisa murah tiba-tiba menjadi mahal. Ada yang bisa ditangani sebenarnya oleh perusahaan yang profesional, jangan terkesan mengambil keuntungan saat orang butuh,” tandasnya. (ron/1)

Comment

BERITA TERBARU