Dimungkinkan Daerah Anggarkan Biaya Pelkes

  • Whatsapp

Komisi I Konsultasi ke Kemenkes RI

TOBOALI – Komisi 1 DPRD Bangka Selatan (Basel) pada 6 April 2017 lalu, melakukan konsultasi ke Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI Ditjen Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan.

Wakil rakyat ini, mengkonsultasikan tentang wacana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Basel untuk mengcover pembiayaan yang belum dicover oleh Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan BPJS.

Sistem ini, melalui share biaya APBD Kabupaten untuk membiayai pelayanan yang tidak melalui BPJS. Demikian dikatakan Sekretaris Komisi I DRPD Basel Samsir kepada wartawan Minggu (9/4/2017).

“Komisi 1 menginginkan dengan diperbolehkan sistim sharing pembiayaan dalam bentuk komplementary ini, setiap masyarakat miskin dan tidak mampu yang berobat menggunakan JKN keluar dari rumah sakit rujukan tidak dibebani sedikitpun biaya tambahan. Dan berdasarkan hasil konsultasi tersebut, dimungkinkan daerah untuk menganggarkan biaya pelayanan kesehatan (Pelkes) yang tidak dicover oleh BPJS dengan item code belanja berbeda dan sesuai dengan Permendagri No 31 tahun 2016 tentang pedoman penyusunan APBD tahun 2017,” jelas Samsir.

Politisi PKS ini mengatakan, untuk menindaklanjuti hal tersebut, Komisi I beserta Dinas Kesehatan Basel akan mengadakan rapat koordinasi dengan BPJS Basel untuk mensinkronkan tindakan medis dan obat apa yang tidak dicover oleh BPJS.

Selain itu, akan ditindaklanjuti kembali ke BPJS pusat dan ke Provinsi Yogyakarta untuk study comparative tentang bentuk kegiatan apa yang bisa dimasukan ke dalam bagian komplementary dari program JKN dengan BPJS-nya.

“Adanya wacana ini, disebabkan masih banyaknya permasalahan pada tingkat layanan rujukan ke rumah sakit swasta maupun pemerintah yang masih membebankan sisa biaya pengobatan kepada pasien miskin dan tidak mampu dengan dalih tidak dicover BPJS. Selain hal itu, ada satu hal yang perlu dibicarakan dengan perlakuan yang berbeda antara pasien PBI dan mandiri tentang proses pelayanan terhadap anak yang baru dilahirkan oleh pemegang PBI dan Mandiri, dimana jika peserta PBI secara otomatis bayi yang dilahirkan oleh pemegang kartu BPJS PBI menjadi tanggungan BPJS, sedangkan bayi yang dilahirkan oleh pemegang kartu BPJS mandiri ini tidak secara langsung menjadi tanggungan BPJS sebelum didaftarkan dan dimasukan ke dalam kartu keluarga pemegang kartu BPJS mandiri tersebut,” imbuhnya.

Samsir menambahkan, berdasarkan hasil konsultasi tersebut, sebenarnya bisa tergantung memorandum of understand (MOU) BPJS dengan pemerintah daerah apa saja point kerjasama yang disepakati.(raw/3).

Related posts