Dicecar Hakim, Bos Zirkon Cengar Cengir

  • Whatsapp
Direktur PT Indorec Sejahtera, Antoni alias Ho Apriyanto (baju biru/tanpa baju tahanan) saat berada di ruang sidang PN Pangkalpinang, Senin (18/3/2019). Dalam pemeriksaan terdakwa, Antoni mengaku habis uang Rp2,5 miliar untuk beli tailing timah. (Foto: Bambang Irawan)

Diakui Modal Beli Tailing Rp2,5 Miliar

PANGKALPINANG – Antoni alias Ho Apriyanto, terdakwa yang tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus (IUP OPK) untuk pengolahan dan pemurnian mineral ikutan, kembali menjalani sidang kelima di Pengadilan Negeri Pangkalpinang, Senin (18/3/2019).
Dalam pantauan wartawan, Direktur PT Indorec Sejahtera itu saat sidang pemeriksaan terdakwa tampak cengar cengir menjawab pertanyaan majelis hakim yang diketuai oleh Corry Oktarina dengan hakim anggota Iwan Gunawan dan Hotma Sipahutar.
Antoni menuturkan dirinya ditangkap Subdit IV Tipiter dipimpin Wadir Reskrimsus yang kala itu dijabat AKBP Indra Krismayadi bermula hanya melakukan pengecekan terhadap pabrik pengolahan mineral ikutan itu.
“Untuk mesin-mesin yang saya beli, tidak saya bayar sepenuhnya dan tailing yang saya beli belum diolah sepenuhnya tetapi keduluan ditangkap polisi pada Rabu 12 September 2018 dan pabrik baru dibangun pertengahan Agustus, baru satu bulan beroperasi,” tuturnya.
Bos pabrik pengolahan zirkon di Jalan SLA Dusun III Desa Batu Rusa, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka ini berdalih dirinya ditangkap lantaran pengurusan perizinan terkait IUP OPK masih dalam proses waktu itu.
“Saya ditangkap kata polisi harus IUP OPK, sedangkan untuk pengurusan IUP OPK banyak dokumen yang harus dilengkapi. Pada waktu itu kita lagi dilengkapi,” akunya.
Salah seorang hakim, Iwan Gunawan mencecar Antoni terkait alasan penangkapan yang dilakukan oleh polisi.
“Masyarakat yang lain beli tailing aman, kenapa saudara tidak aman. Kenapa tidak beli dari orang yang punya IUP? Kenapa saudara ditangkap? Kenapa tidak beli dengan PT Timah yang punya?” cecar Iwan.
Tapi Antoni tampak “nyengir” saja saat dicecar hakim dengan sejumlah pertanyaan itu dan hampir kewalahan menjawabnya.
“Heheheeee. Harga beli tailingnya variasi mulai dari Rp500 sampai Rp3000 perkilo. Kalau PT Timah, mereka tidak jual. Modal beli tailing saja Rp2,5 miliar,” ungkapnya seraya tersenyum lebar.
Sidang pemeriksaan terhadap dirinya itu berlangsung selama setengah jam dan akan dilanjutkan Rabu (27/3/2019) mendatang dengan agenda pembacaan tuntutan oleh Penuntut Umum.
Seperti diketahui, kasus ini bermula anggota Subdit IV Dit Reskrimsus Polda Babel melakukan pengecekan terhadap pabrik PT. Indorec Sejahtera, ditemukan adanya kegiatan penampungan dan pengolahan bahan mineral ikutan timah yaitu tailing (sisa cucian timah).
Tailing itu kemudian dilakukan pengolahan menjadi mineral ikutan lainnya berupa Zirkon, Elminite dan Monazite. Dan ternyata, kegiatan penampungan dan pengolahan mineral ikutan itu tidak dapat ditunjukan kelengkapan dokumennya dan dan tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) atau Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus (IUP OPK) untuk pengolahan dan pemurnian. Sehingga polisi mengamankan kegiatan tersebut dan barang bukti 104 ton Zirkon, 1000 ton Elminite dan 21 ton mineral Monazite diamankan berikut barang bukti lainnya.
Diantaranya 20 (dua puluh) unit meja goyang, 1 (satu) set mesin Oven dan 1 (satu) set mesin ATS (mesin pemisah mineral ikutan), juga dokumen perusahaan dan nota-nota.
Dalam dakwaan disebutkan rencananya semua mineral ikutan timah itu akan dijual ke luar negeri. Dan terdakwa didakwa melakukan menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau Izin sebagaimana dimaksud Pasai 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (l), Pasal 74 ayat (I), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1) UU RI No. 04 Tahun 2009. Perbuatan terdakwa diancam sesuai Pasal 161 UU R.I Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara atau kedua Pasal 158 UU R.I Nomor 04 Tahun 2009.

Periksa Lima Saksi
Terpisah, sidang dengan terdakwa Sariat yang diduga melakukan penambangan pasir bangunan di kawasan Hutan Lindung Kubu, di Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan (Basel) juga digelar di Pengadilan Negeri Pangkalpinang, Senin (18/3/2019) sore.
Sidang dengan agenda pemeriksaan saksi itu menghadirkan dua saksi dari anggota Subdit IV Tipiter Ditreskrimsus Polda Babel, dan tiga staf Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Muntai Palas.
Sariat dalam sidang didampingi tim penasehat hukum (PH) yakni, Fauzan dan Hendra dari Kantor Advokat Adistya Sunggara, serta Agus Hendrayadi dan Albuni dari Kantor Advokat Agus Poneran. Dan terungkap ternyata Dinas Kehuatan tidak pernah menyosialisasikan mana saja batas-batas kawasan hutan kepada masyarakat di Bangka Selatan saat ditanya majelis hakim maupun penasihat hokum terdakwa.
“Saudara saksi, anda sebagai Polhut (Polisi Kehutanan) apakah pernah mensosialisasikan kepada penambang atau terdakwa bahwa lokasi penambangan itu di kawasan hutan?” tanya hakim Iwan Gunawan kepada saksi Karlianto selaku Polhut dari KPHP Muntai Palas.
Saksi dari Polhut pun mengaku belum pernah melakukan sosialisasi. Termasuk di lokasi tambang pasir Sariat, tidak ada plang atau papan peringatan larangan memasuki kawasan hutan.
“Saya hanya dua kali datang ke lokasi penambangan. Kalau sosialisasi, belum pernah,” ungkapnya.
Satu persatu saksi dicecar oleh majelis hakim, jaksa maupun penasihat hukum terdakwa. Saksi terakhir yang dimintai keterangan yakni dari petugas KPHP Muntai Palas. Dan mengaku bahwa saat pemasangan spanduk merah peringatan, menyerahan surat teguran dan ketika dilakukan penindakan Sariat tegnah tidak melakukan penambangan.
Setelah memeriksa lima saksi fakta tersebut, majelis hakim kemudian menunda sidang dengan agenda sama pada pekan depan.
Seperti dilansir, Sariat ditetapkan sebagai tersangka hingga terdakwa setelah penambangan pasir bangunannya ditindak tim gabungan dari Gakkum KLHK, DInas Kehutanan, UPTD KPHP Muntai Palas yang diback up Korwas PPNS Polda Babel.
Dalam penindakan itu diamankan empat unit alat berat jenis becho atau PC. Sariat diduga melakukan penambangan pasir di kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi tanpa dokumen resmi. Hingga kini, empat alat berat itu masih terparkir di halaman Polda Babel. (bis/1)

Related posts