Dibawah 10 GT, Kapal Trawl Masih Ditolerir

  • Whatsapp
Konferensi pers di Laboratorium Perikanan DKP Babel, Kamis (11/7/2019).(foto: Nurul Kurniasih)

Kategori Nelayan Kecil, Hanya Dibina
Jaring Disita, Beri Efek Jera

PANGKALPINANG – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov Babel) masih mentolerir nelayan trawl yang diamankan tim gabungan beberapa waktu lalu di perairan Toboali, Bangka Selatan. Namun, sebagai efek jera, DKP Babel menyita jaring trawl milik nelayan.

“Meskipun tidak menyita kapal dan nelayan pun hanya dilakukan pembinaan, namun penyitaan alat tangkap ini diharapkan dapat memberikan efek jera,” kata Kepala DKP Pemprov Babel, Dasminto saat konferensi pers di Laboratorium Perikanan DKP Babel, Kamis (11/7/2019).

Menurut dia, tindakan tegas belum dilakukan karena saat pemeriksaan termasuk kategori nelayan kecil dan sesuai aturan memang harus dilakukan pembinaan dan meminta tidak mengulangi perbuatannya.

“Bahwa ini ranah pelanggaran, sehingga diarahkan kepada pembinaan, yang pertama bahwa dari hasil penangkapan kapal ini dibawah 10 GT dan itu dikategorikan nelayan kecil, sehingga kita bina dulu,” ujar Dasminto.

Dia menerangkan, kapal nelayan trawl tersebut tidak disita mengingat nelayan sangat membutuhkan kapal untuk melanjutkan hidupnya.

“Sebetulnya dengan menyita alat tangkap, itu sudah memberi efek jera kepada mereka, kami sudah beberapa kali sosialiasi, kalau urusan perut jadi dilema buat kami, makanya kami selalu koordinasi dengan kepolisian,” tandasnya.

Selama ini, Dasminto mengatakan, pihaknya kerap memberikan sosialisasi kepada nelayan, untuk menggunakan alat tangkap yang diperbolehkan, namun masih juga didapati nelayan yang melanggar.

“Mereka yang kita tangkap ini kita lakukan pembinaan khusus, kalau mengulang kapalnya kita sita dan kita pidanakan, kalau nanti mereka melakukan pelanggaran kedua, kami langsung Gakkum biar ada efek jera,” tegasnya.

Sementara itu, Penyidik PPNS DKP Babel, Sularsono menambahkan pembinaan yang dilakukan katanya perlu digaris bawahi bukan pelepasan atau pembebasan, melainkan kegiatan yang secara berkesinambungan dimonitor aktivitas kapal yang masuk database.

“Tetapi ketika nelayan yang melakukan pelanggaran ini, melanggar lagi baru dilakukan penindakan, inilah yang kita kedepankan, untuk nelayan kecil sumber hidup mereka dari laut, sehingga kita bukan mematikan usaha mereka,” jelasnya.

Nelayan yang dikategorikan nelayan kecil, dia menambahkan, dilihat dari ukuran kapal yaitu dibawah 10 GT dan kapal tersebut semestinya memiliki dokumen lengkap dari KSOP. “Bukan penindakan pidana, kalau masuk bukan nelayan kecil bisa pidana bisa hingga 7 tahun,” katanya.

Dia menjelaskan, aturan hukumnya sudah jelas diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 2004, UU 45/2009, Perda 2/2017 dan Inpres 11/2015, bahwa untuk penanganan pidana akan tetap diberlakukan walaupun nelayan kecil jika menggunakan bom.

“Analisa saya, ketika alat tangkap yang kita sita, itu harganya cukup mahal, Rp15-20 jutaan, kalau kita sita, sudah mati satu kakinya. Kapal kita kembalikan, untuk menghidupi keluarga, kita bina jangan gunakan alat tangkap terlarang lagi,” tandasnya.

Nelayan yang sempat diamankan tersebut, juga sudah menandatangani surat perjanjian untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya. “Mereka buat surat pernyataan, sebelumnya dari dinas, dari mereka bahwa menggunakan trawl ini karena keterpaksaan bukan mencari kekayaan dan dari pelaku juga terlihat bukan orang kaya,” tuturnya.

Alat tangkap jenis trawl ini, tegas Sularsono memang dilarang digunakan karena merupakan alat tangkap yang menghabisi habitat ikan, menjaring ikan dari ukuran kecil hingga besar, kalau dimodifikasi ukuran jaring besar agak aman, tetapi jika jaringnya kecil, maka ikan kecil-kecil pun akan ikut tertangkap, termasuk terumbu karang.

“Kenapa merusak? Karena beroperasi di pinggir pantai, disini tempat ikan berkumpul dan berkembang biak, sementara ikan yang sedang berkembang biak, disini mengakibatkan potensi sumber daya akan semakin menurun karena enggak sempat besar sudah tertangkap, ikan kecil, kalau tempat mainnya yang disukai berlumpur dan berkarang, ketika tempat sembunyi diganggu, dia akan tidak selamat, trawl menggaruk terumbu karang,” jelasnya.

Di kesempatan yang sama, Panit Gakkum Sidik Polairud Polda Babel, Yudi menambahkan, Tim Opsnal Polairud telah melakukan pemeriksaan dan dari hasil pemeriksaan dan gelar perkara, keempat nelayan yang ditangkap mengarah ke pelanggaran.

“Kami koordinasi dengan DKP dan sepakat dilimpahkan perkara ke DKP. Secara tindakan pidana, mereka tanpa surat izin berlayar dan gunakan trawl. Namun, karena nelayan ini menggunakan kapal dibawah 10 GT, sehingga dilakukan pembinaan dan alat tangkap disita DKP,” sebutnya.

Dia menyebutkan, keempat pelaku adalah nakhoda KM Alden, Suwardi bin H. Pendi; nahkoda KM Mawar, Reno bin Rusmadi; nakhoda KM tanpa nama, Ramli alias Romli bin Asir dan satu lagi nakhoda KM Tanpa nama Irawansyah.

“Mereka rata-rata alamat dari Desa Suka Damai Toboali Bangka Selatan, beroperasi di wilayah perairan Tanjung Timur, Pulau Dapur perairan Selat Bangka dan perairan Sadai,” rincinya seraya menyebutkan nelayan tersebut beroperasi sejak tiga bulan terakhir hingga satu tahun.(nov/10)

Related posts