Dianggap Rugikan Negara Rp2,5 Miliar, Mantan Kades Dituntut 7,5 Tahun

  • Whatsapp
Jaksa Penuntut Umum Kejari Belitung, saat mengikuti sidang pledoi dugaan korupsi mantan Kades Air Ketekok, Senin (13/4/2020). Terdakwa dituntut 7,5 tahun penjara dan denda, ditambah harus membayar uang pengganti Rp2,5 miliar. (Foto: Dodi Iskandar)

RAKYATPOS.COM, TANJUNGPANDAN – Sidang Tipikor dengan terdakwa mantan Kepala Desa (Kades) Air Ketekok Heriyadi dan bendaharanya Harsih, yang mengagendakan Pledoi (tanggapan tuntutan jaksa), dilakukan secara online melalui Video Confrence (Vidcon), Senin (13/4/2020).

Sidang secara online yang dilakukan sebagai dampak pandemi Corona ini digelar di berbagai tempat. Untuk Majelis Hakim dan Penasihat Hukum bertempat di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sedangkan terdakwa Heriyadi, dan Harsi di Lapas Kelas IIA Tua Tunu Pangkalpinang, dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) bersidang di Kantor Kejaksaan Negeri Belitung.

Dalam sidang tersebut, kedua terdakwa melalui pengacaranya menyatakan keberatan atas tuntutan jaksa yang menghukum 7 tujuh tahun enam bulan penjara. Termasuk keberatan dengan hukuman tambahan, yakni pidana denda dan membayar uang pengganti.

Sebelumnya, kedua terdakwa dituntut JPU dengan Pasal 2 Ayat (1) Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan hukuman penjara selama 7 tahun enam bulan, dikurangi masa tahanan serta denda Rp300 juta, subsider tiga bulan kurungan.

Baca Lainnya

Selain itu Heriyadi dikenakan pidana tambahan membayar uang pengganti sebesar Rp2.583.255.518 yang jika dalam batas waktu tidak mampu membayar, maka akan diganti dengan tambahan penjara selama empat tahun tiga bulan. Sementara terdakwa Harsi, dengan pidana tambahan membayar uang pengganti sebesar Rp113.024.682, dan jika tak membayar, wanita ini dipidana selama tiga tahun sembilan bulan.

JPU menuntut kedua terdakwa dengan hukuman berat, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang dihadirkan pada saat persidangan. Serta pengakuan keduanya yang memakai anggaran desa selama beberapa periode, mulai dari tahun 2015 hingga 2018, sehingga negara mengalami kerugian kurang lebih Rp2,5 miliar.

Di hadapan hakim ketua Corry Oktarina dengan anggota Haridi dan Yelmi, penasihat hukum terdakwa meminta untuk mempertimbangkan tuntutan jaksa yang dinilai sangat berat. Karena kedua kliennya mengakui menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi, namun mereka masih memiliki keluarga yang harus dinafkahi.

Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Belitung, Heru Aprianto mengatakan, JPU sudah mengambil keputusan dari tanggapan yang dilakukan oleh kedua terdakwa. Dengan tegas dia mengatakan kejaksaan tetap pada tuntutannya.

“Dari hasil pledoi, kedua terdakwa memang mengakui perbuatannya. Dari kami, tetap pada tuntutan dan dakwaan sebelumnya,” kata Heru usai persidangan.

Dia menambahkan, kemungkinan sidang akan kembali dilanjutkan Senin (20/4/2020) mendatang. Yakni dengan agenda pembacaan putusan dari majelis hakim Pengadilan Tipikor Pangkalpinang.

“Sidang rencananya tetap menggunakan vidcon,” pungkasnya. (dod/1)

Related posts