Kiri Sayap
kanan Sayap Kategori
Dibawah Menu

Di Tengah Pandemi dan Defisit, Anggota DPRD Babel Minta Tunjangan Perumahan Dinaikkan

RAKYATPOS.COM, PANGKALPINANG - Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) mengusulkan penambahan anggaran pada tunjangan perumahan yang diterima setiap bulannya di tahun 2021 ini. Keinginan tersebut disampaikan langsung ke Gubernur Babel Erzaldi Rosman dalam pertemuan tertutup Senin (18/1/2021) lalu, di Gedung Mahligai Rumah Dinas Gubernur Babel.

Usulan yang diajukan anggota dewan tersebut, justru diniatkan di tengah pandemi Covid-19. Bahkan, di satu sisi perkiraan terjadinya defisit luar biasa pada APBD 2021, serta banyaknya keperluan yang lebih penting dalam penanganan Covid-19 untuk keselamatan masyarakat.

Diduga usulan para legislator ini dikarena tergerusnya uang perjalanan dinas dewan yang berkurang 50 persen, dengan mengacu pada PP (Peraturan Presiden) Nomor 33 Tahun 2020, tentang standar harga satuan regional.

Berdasarkan data yang dihimpun Rakyat Pos, tunjangan perumahan bagi anggota dewan sudah terbilang lebih dari mencukupi. Yakni, Rp11.900.000 per bulan, di luar gaji dan tunjangan lainnya yang diterima satu anggota dewan.

Nominal tersebut, belum lagi ditambah uang transportasi untuk jabatan Wakil Ketua DPRD Babel sebesar Rp14.750.000 per bulan dimasukan dalam gaji bulanan. Sedangkan anggota biasa Rp13.000.000 masing-masing per bulannya.

Dikonfirmasi wartawan, Plt Ketua DPRD Babel Amri Cahyadi tak menampik adanya aspirasi tersebut dari usulan anggotanya. Dan berharap kepada Gubernur dapat menurunkan tim untuk melakukan perhitungan kembali terkait besaran tunjangan perumahan yang sekarang DPRD dapatkan.

"Kalau lah masih kemungkinan ditingkatkan, kami DPRD berharap dapat ditinjau ulang," jelas Amri, Senin (18/1/2021).

Kenaikan tunjangan ini diajukan, kata Amri, mengingat sudah dilakukan oleh beberapa daerah. "Kalau dasar penyampaian teman-teman masuk logika, mengingat beberapa daerah pembanding itu sudah sangat tinggi dibandingkan dengan daerah lain," jelasnya.

Kendati demikian, lanjut Amri, adapun penambahan anggaran terhadap tunjangan perumahahan dewan ini tetap melihat asas kepatutan kenaikan atas kondisi ekonomi saat ini.

"Tetapi ini menyangkut kondisi ekonomi. Sehingga kami berharap adapun kenaikan itu tetap dalam asas kepatutan, asas kewajaran dan kesesuaian efektivitas kondisi itu," tukasnya. (ron)

Diatas Footer
Light Dark