by

Dewan Miris KIP Marak di Tempat Wisata

-NEWS-61 views
TUNJUK KIP – Dua Anggota DPRD Kabupaten Bangka dari gabungan komisi menunjuk kapal isap yang tengah menambang pasir timah di perairan salah satu kawasan wisata saat peninjauan tentang KIP, Rabu (4/1/2017). Para anggota dewan menyesalkan dan mengaku miris mulai marak penambangan oleh KIP di kawasan wisata. Akibatnya, panorama pariwisata pantai terganggu pemandangan KIP. Dewan minta Pemkab dan PT Timah bijak serta meninjau kembali keberadaan KIP di perairan wisata. (Foto: 2nd)

Lakukan Peninjauan KIP di Bangka
Rendra: Kami Minta PT Timah Tinjau Kembali

SUNGAILIAT – Menindaklanjuti keluhan para investor pariwisata yang sudah menanamkan investasinya di Kabupaten Bangka, tim gabungan Komisi A, B dan C DPRD Bangka yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Bangka, Rendra Basri dan Kemas Herman Susilo, Rabu (4/1/2017) meninjau keberadaan Kapal Isap Produksi (KIP) yang menambang pasir timah di perairan laut Sungailiat dan Belinyu.
Dalam pemantauan, para anggota dewan mengaku miris melihat beberapa kawasan wisata, lautnya muali ditambang lagi oleh kapal isap. Padahal, kata
Rendra Basri, pariwisata di Bangka identik dengan pantai, namun ada ganggunan pemandangan dengan hadirnya KIP mulai dari Rebo sampai ke Belinyu.
“Kami minta secara arif dan bijak PT. Timah dapat melihat dan meninjau kembali keberadaan KIP yang ada di perairan tersebut. Kita merasa dilema, Pemkab Bangka ingin menjadikan Kabupaten Bangka suatu dinasti wisata yang terlihat dengan adanya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK),” kata Rendra kepada sejumlah wartawan saat ditemui Kamis (5/1/2017) kemarin di ruang kerja Komisi C.
Rendra mempertanyakan zonasi penambangan KIP sehingga menjadi petaka bagi para investor pariwisata yang modalnya cukup besar, bahkan jauh lebih mahal dari harga KIP.
“Mereka (investor-red) sudah membuang uang untuk investasi di Bangka ini. Kita lihat tahun baru kemarin berapa banyak antrian untuk rekreasi ke pantai. Para investor ini memberi ruang kepada masyarakat untuk meninkmati keindahan pantai yang ada di Kabupaten Bangka. Panorama pantai Kabupaten Bangka belum ada tandingannnya di Provinsi Babel ini,” bebernya.
Menurut dia, di Belitung keberadaan KIP bisa ditolak. Sayangnya, di Kabupaten Bangka tidak ada tenggang rasa pengusaha timah dengan para investor pariwisata.
“Bukan kita anti KIP tapi ada yang harus saling dijaga. Jangan ada satu pihak saling ganggu. Pihak lain menikmati hasil dari penambangan. Kita berharap kedua ini tidak bersinggungan. Kami minta Pemkab Bangka mari sama-sama duduk. Kalau kita sikapi menolak KIP, kita sikapi secara bersama. Kami di dewan hanya menyuarakan. Kami tidak mampu memberi keputusan KIP, tidak bisa harus bersama dengan stakeholder di Kabupaten Bangka. Kalau diputuskan bersama-sama tidak ada KIP, ya sudah mari kita tolak bersama-sama. Belitung bisa kenapa kita Kabupaten Bangka tidak bisa,” tegasnya.
Kepada PT Timah, Rendra meminta untuk betul-betul melihat zonasi yang ada di wilayah perairan Kabupaten Bangka, agar investor pariwisata tidak gulung tikar.
“Investasi dua KIP harganya sama dengan investasi pariwisata. Bagaimana menarik wisatawan untuk berekreasi ke Kabupaten Bangka, air sudah keruh. Jangankan orang barat, orang kita juga merasa enggan mandi,” sindirnya.
Diakui politisi Partai Golkar ini, kondisi pertambangan KIP di kawasan wisata sudah sangat miris sekali. Padahal masyarakat, semakin hari membutuhkan rekreasi tapi bagaimana menikmati dengan air keruh.
“Kita tidak menyalahi adanya TI apung karena ada KIP. KIP boleh masak TI apung tidak boleh. Kita tidak menyalahkan mereka, tapi menempatkan KIP di depan area pariwisata, ini kita pertanyakan. Kita darat sudah porak poranda, laut lagi. Apakah kita akan meninggalkan mala petaka lagi ke depannya bagi Kabupaten Bangka?” tanyanya.
Kembali Rendra menegaskan, dewan mengajar Pemkab Bangka untuk duduk bersama karena ini tidak terlambat.
“Kita akan undang, surati bupati untuk duduk bersama dengan PT Timah sebagai langkah awal. Bagaimana agar keluhan investor tidak merasa dirugikan. Jeritan mereka sangat manusiawi. Karena mereka bukan tidak mengeluarkan modal. Kalau tidak ada penyelesaian akan dibawa ke pusat, mereka perlu dilindungi. Mereka menanamkan investasi bukan jangka pendek tapi jangan panjang, belum tentu satu tahun sudah balik modal jadi harus dihargai,” pungkasnya.
Hal sama disampaikan Kemas Herman Susilo. Ia menyayangkan maraknya KIP karena kondisi perekonomian Kabupaten Bangka yang sudah berada dititik terendah.
“Artinya sudah susah berdagang, susah untuk berusaha. Muncul investor mengembangkan dunia pariwisata, kita lihat gebrakan investor di Jalan Laut luar biasa. Pada tahun baru macetnya sampai dua jam. Artinya pariwisata sudah dikehendaki orang dari dalam dan orang dari luar Bangka ini. Namun sayang ada suara pedagang kecil yang tidak bisa usaha dengan kondisi adanya menggangu pariwisata yaitu KIP,” tutur Kemas.
Karena itu, ia mengajak PT Timah untuk duduk bersama memikirkan Bangka.
“Jangan mengambil hasilnya saja tapi tidak memikirkan pengembangangan ekonomi masyarakat. Lihat saja di Belitung, kok bisa. Mengapa di Kabupaten Bangka kita lihat jumlah KIP lebih dari kepatutan dan diiringi dengan TI apung yang begitu meriahnya. Ini sangat miris sekali. Kami selaku orang asli Sungailiat sangat sedih karena tidak ada perhatian PT Timah untuk membangun Bangka ini, termasuk Belinyu,” paparnya.
Herman mencontohkan, kalau banyak pelaku wisata maka masyarakat Bangka akan terangkat ekonominya dengan pariwisata hebat. Contoh di Bali tidak ada tambang tapi hidup dari pariwisata.
“Pemda bisa lihat, jangan dewan saja turun. Pemda segera ambil langkah-langkah. PT. Timah jangan pikirkan diri sendiri tapi tidak pikirkan masyarakat Bangka ini. Kalau tidak direspon, kami akan bawa ini ke Jakarta bahwa terjadi kerusakan yang luar biasa,” ancamnya.
Sementara itu, Hendra Yunus, Ketua Komsi C mengakui pariwisata di Bangka sudah menggeliat dan Bangka sudah menjadi tujuan wisata. Untuk itu ia meminta kepada Pemkab Bangka untuk tegas dan pariwisata harus dijalankan. Sedangkan pertambangan harus melihat zonasi pesisir dan wilayah tangkap nelayan.
Menurutnya, pertambangan di laut itu jelas melanggar UU Nomor 27 tahun2007 dan UU nomor 1 tahun 2014 tenyang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
“Harusnya ada perda zonasi. Sampai saat ini perda zonasi tidak ada. Itu jelas melanggar. Tidak ada zonasi tapi diterbitkan izinnya, amdalnya. Ini jelas pelanggaran,” imbuhnya.
Hendra menyesalkan PT Timah yang kerap mengabaikan Pemda Bangka. Seperti contoh tambang darat kecil yang diminta berhenti, namun nyatanya tetap berjalan dan menambang.
“Dimana letak wibawa pemda. Sudah menyurati PT Timah tapi tetap berjalan. Apakah pemkab tidak punya taji? Ini tambang darat tapi tidak diperhatikan, apalagi tambang laut. Pemda tidak dianggap, PT Timah tidak menghiraukan. Anjing mengongong, kafilah tetap berlalu. Sudah berapa kali pertemuan tapi tidak digubris juga,” sesalnya.(snt/1)

Comment

BERITA TERBARU