Dewan Minta Tinjau Ulang Izin PT. SAML

  • Whatsapp

Terkait Konflik Lahan di Desa Mendo

SUNGAILIAT – Konflik lahan yang terjadi di Desa Mendo, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka antara warga dengan PT Sinar Agro Makmur Lestari (SAML), menarik perhatian Anggota DPRD Kabupaten Bangka dari Fraksi Partai Gerindra, Taufik Koriyanto.

Dia meminta bupati segera turun tangan menghentikan polemik atas lahan seluas 700 ha itu, dan menyarankan Pemerintah Kabupaten Bangka meninjau ulang izin lokasi yang diberikan kepada perusahaan itu.

“Apakah kurang lebih dari 700 ha izin lokasi yang diberikan kepada perusahaan itu sudah sesuai prosedur atau belum. Nah kalau memang belum, ini yang kami maksud untuk ditinjau kembali,” katanya kepada wartawan, Selasa (15/10/2019).

Selain izin lokasi yang telah dikeluarkan Pemkab Bangka, Taufik juga mempertanyakan perihal perizinan lainnya seperti izin usaha perkebunan, apakah sudah dikantongi perusahaan atau belum.

Karena menurut dia, jika izin usaha perkebunan belum dikantongi perusahaan, pemerintah daerah dapat mengambil langkah tegas dengan mencabut izin lokasi PT SAML di Desa Mendo. “Karena sampai hari ini proses izin tersebut masih menuai polemik di kalangan khususnya masyarakat Desa Mendo,” katanya.

Ditambahkan Taufik, Pemkab Bangka memiliki kewenangan untuk mencabut izin lokasi yang telah dikeluarkan ketika izin itu menuai konflik antar masyarakat dan perusahaan.

“Pemkab berhak, berwenang untuk itu. Yang namanya surat keputusan bupati terkait pemberian izin lokasi itu kan bisa ditinjau kembali ketika ada hal hal di lapangan yang tidak sesuai dengan prosedur,” tegasnya.

Ketua Fraksi Gerindra ini juga akan mendorong pemerintah untuk meninjau kembali izin lokasi yang telah diberikan kepada PT SAML. “Karena persoalan ini tentunya sangat merugikan kepentingan masyarakat khususnya di desa setempat,” katanya.

Tidak hanya itu, Taufik berharap pihak Polda Babel untuk dapat menyikapi laporan yang dibuat oleh Pemdes setempat atas permasalahan yang terjadi di Desa Mendo, guna menghindari konflik antar masyarakat.

“Karena ketika ini tidak ditanggapi pihak kepolisian, akan menjadi gesekan dibawah dan ini yang kita khawatirkan. Tapi pemerintah wajib kok menyikapi ini dan ini menjadi kewenangan mereka,” tukasnya.

Karena telah terlanjur menjadi konflik, Taufik menyarankan pemerintah daerah menghentikan seluruh aktivitas landclearing yang tengah dilakukan PT SAML di Desa Mendo.

“Menurut hemat kami dari Fraksi Gerindra untuk menghindari hal hal yang tidak diinginkan, wajib dihentikan seluruh aktivitas land clearing yang dilakukan di lapangan,” pungkasnya. (2nd/1)

Related posts