Dewan Minta Cek Izin PT Elnusa

  • Whatsapp

Marwan: Preseden Buruk Dunia Investasi

TANJUNGPANDAN – Keberadaan PT. Elnusa Petrofin masih menjadi sorotan banyak pihak. Sebelumnya, PT Pertamina Belitung itu sempat disebut-sebut belum mengantongi izin operasional.

Terkait hal ini, Komisi II DPRD Kabupaten Belitung ikut bersuara. Anggota Komisi II, Marwan Putra Fajar meminta dinas berwenang mengecek perizinan PT Elnusa Petrofin untuk pengoperasian TBBM Tanjungpandan.

Kendati masalah tersebut telah dibantah pihak PT Elnusa Petrofin yang berkilah perizinan atas nama Pertamina.
Politisi Partai Gerindra itu tetap ingin ada kejelasan mengenai legalitas perusahaan tersebut.

Ia menyayangkan jika pihak perusahaan belum mengurus perizinannya namun langsung beroperasi. Persoalan ini, lanjut Marwan, bisa menjadi preseden buruk bagi investasi di Belitung.

“Dicek dan ricek dululah. Takutnya informasi yang didapatkan salah. Secara logika mana mungkin pihak perusahaan yang bermitra dengan pihak perusahaan BUMN tidak punya izin tapi bisa beroperasi,” ujar Marwan kepada Rakyat Pos, Sabtu (18/08/19) lalu.

Marwan khawatir wibawa pemerintah akan jatuh dan bahkan hilang dengan adanya o perusahaan yang beroperasi tanpa izin. Selain itu, hal ini bisa dicontoh oleh pengusaha-pengusaha lain yang akan investasi dengan mengesampingkan perizinan.

“Jelas publik akan bertanya, kok bisa ya belum ada izin perusahaan sudah bisa jalan. Nah yang kita takutkan nantinya hal ini akan diikuti oleh para investor lain. Jelas wibawa pemerintah akan hilang,” tambah Marwan.

Mestinya, kata Marwan perusahaan yang bermitra dengan pemerintahan harus memberikan contoh yang baik. Bukan yang jelek-jelek. Tidak ada contoh saja tetap ada yang berani, apalagi ada contohnya.

Menurut Marwan, pemerintahan punya aturan main dalam penanaman investasi, di Kabupaten Belitung sendiri diatur dalam Perda yang sudah disahkan tahun 2018 lalu. Perda tersebut mengacu pada UU dan PP yang berlaku.

Ia menjelaskan, dalam Lerda pemberian insentif dan penanaman modal jelas diatur untuk melakukan investasi di Belitung. Yakni mulai dari perizinan hingga soal persentase tenaga kerja lokal yang harus direkrut pihak perusahaan yang melakukan investasi.

Selain itu, dalam Perda itu juga diatur pemberian insentif untuk pihak perusahaan. Mulai dari kemudahan pengurusan perizinan hingga pengurangan pajak. “Namun disitu (perda, red) tidak diatur perusahaan boleh jalan sebelum ada izin,” sesal Marwan. (dod/6)

Related posts