Dewan Lapor Tambang Berkedok Kebun Sawit

  • Whatsapp

Datangi Ditjen Gakum Kemenhut LH
Komisi III Desak Cabut HGU Perusahaan

PANGKALPINANG – Sebuah perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit di wilayah Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat, dilaporkan para anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kepada Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup RI (Ditjen Gakum Kemenhut LH).
Perusahaan sawit itu dilaporkan, karena menyalahgunakan perizinan untuk berkebun dalam sertifikat Hak Guna Usaha (HGU), dengan kedok melakukan penambangan pasir timah ilegal di areal perkebunan kelapa sawit.
Laporan itu disampaikan ke Ditjen Gakum Kemenhut LH, dalam lawatan Komisi III DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ke Kemenhut LH baru-baru ini. Selain melapor itu, ada beberapa persoalan lain terkait lingkungan dan kehutanan yang dijabarkan para anggota dewan. Mulai dari konsultasi kerusakan lingkungan di Babel akibat tambang yang kian memperihatinkan, hingga rusaknya hutan.
Anggota Komisi III DPRD Provinsi Babel, Deddi Wijaya kepada wartawan Jumat (7/7/2017) mengungkapkan, rombongan Komisi III dalam lawatan itu diterima langsung oleh Sekretaris Ditjen Gakum Kemenhut LH, Kemal. Menurutnya, berbagai macam persoalan di Bangka Belitung, termasuk kerusakan lingkungan akibat dari pertambangan penting untuk dilaporkan kepada pemerintah pusat.
“Kita sampaikan beberapa persoalan yang ada kepada Sekretaris Dirjen Penegakan Hukum Kementerian. Mereka mengapresiasi, akan turun langsung ke lapangan,” katanya.
Deddi mengakui pihaknya melaporkan juga perusahaan di wilayah Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat yang memiliki sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) peruntukan perkebunan sawit, tetapi di dalam perkebunan tersebut banyak aktivitas tambang pasir timah dalam skala besar. Akibatnya, kerusakan lingkungan hidup terjadi di wilayah Tempilang tersebut.
“Bagaimana tidak rusak, seharusnya perkebunan sawit malah dijadikan area tambang. Kita mendesak agar dicabut saja HGU perkebunan tersebut karena telah menyalahi peruntukannya,” tegas dia.
Menanggapi hal itu, Kemal serta Vinda yang membidangi Penindakan dan Penegakan Hukum Kemenhut LH, kata Deddi Wijaya akan segera turun ke lapangan bersama tim Penegakan Hukum guna memastikan koordinat tambang di lahan HGU itu ke lapangan.
“Dari rekomendasi kita ini, mereka akan langsung turun melakukan pengecekan. Bersama tim penegakan untuk mengecek di lapangan,” tukasnya.
Selain itu, Komisi III DPRD Babel mengapresiasi Ditjen Penegakan Hukum Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup dibawah kepemimpinan Direktur Jenderal Ridho Sani yang telah berani menindak tegas, hingga memberikan sanksi pidana kepada pengusaha yang menyalahgunakan peruntukan lahan.
“Saya apresiasi karena tahun 2016 yang lalu menindak dua pengusaha besar yang merubah kawasan hutan lindung di Bangka Barat menjadi perkebunan sawit. Semoga apresiasi ini menjadi motivasi untuk penegakan hukum selanjutnya,” jelas politisi Golkar itu. (ron/1)

Related posts