Dewan Ingatkan Biaya Rapid Tes Rp150 Ribu

  • Whatsapp

Marsidi: Sebelumnya Seperti Bola Liar

PANGKALPINANG – Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Marsidi mengingatkan pihak rumah sakit atau lembaga yang mengadakan rapid test dapat mematuhi aturan batas tertinggi biaya rapid tes yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.
Kementerian Kesehatan telah menetapkan batas tertinggi biaya rapid test sebesar Rp150 ribu yang tertuang dalam Surat Edaran Nomor. HK.02.02/1/2875/2020 tertanggal 6 Juli 2020.
“Kalau sudah ada surat edaran dari menteri kesehatan, artinya, mau tidak mau rumah sakit atau lembaga yang mengadakan rapid test harus menyesuaikan diri atau mematuhi surat edaran itu,” kata Marsidi kepada sejumlah wartawan di Gedung DPRD Babel, Rabu (8/7/2020).

Menurut Marsidi, sebelum keluarnya surat edaran tersebut, biaya rapid test ini seperti bola liar, karena tidak adanya aturan, sehingga harga yang dipatok di setiap rumah sakit atau klinik kesehatan bervariasi.
“Selama ini tingginya harga rapid test seolah-olah membiarkan bola liar ini, sampai-sampai harganya ada yang 500 ribu rupiah seperti poliklinik di Jakarta, kami mengalami sendiri,” ujarnya.
Oleh karena itu, Politikus Partai Golkar ini menilai kebijakan yang diambil oleh Kementerian Kesehatan ini sudah tepat untuk meringankan beban dan tidak menimbulkan kebingungan masyarakat.

“Sebenarnya pemeriksaan rapid test ini kebutuhan orang yang melakukan perjalanan ke daerah lain, ini perlu bukti pernyataan sehat dari Covid-19, dan itu harus dibuktikan dengan rapid test. Demikian juga untuk mengetahui reaktif atau tidak. Kalau orang mampu harga berapapun nggak jadi masalah, cuma dalam hal ini negara harus hadir,” tukasnya.
Sebelumnya diberitakan tarif rapid test yang diduga ditetapkan oleh Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 (TGTPPC) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta fasilitas kesehatan dan beberapa rumah sakit di Kota Pangkalpinang, menuai kritikan.

Baca Lainnya

Seorang advokat yang mengaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah Perhimpunan Advokat Indonesia (DPD Peradi) Perjuangan Provinsi Babel, Armansyah SS, SH mengatakan, biaya rapid test di Babel bernilai sangat fantastis. Padahal dana relaksasi untuk penanganan Covid-19 yang dikucurkan pemerintah tak kepalang tanggung, mencapai Rp70 Triliun kepada Dinas Kesehatan di seluruh tanah air.
“Kemarin, saya sudah rapid test di Bandara Depati Amir. Tapi alangkah terkejut dan saya keberatan saking mahalnya biaya rapid test di kita ini, saya disuruh bayar Rp225 ribu,” keluh Armansyah kepada Rakyat Pos, di ruang kerjanya di Kelurahan Opas, Kecamatan Taman Sari, Kota Pangkalpinang, Selasa (7/7/2020).

Saking kagetnya, Arman sempat mempertanyakan kepada petugas rapid test di bandara terkait mahalnya biaya yang dibebankan tersebut.
“Kok biaya rapid test ini beda-beda. Kenapa di Sungailiat kok bisa gratis?” tanyanya.
Ia juga menuding, biaya rapid test jangan sampai membodohi masyarakat dan terkesan jadi ladang bisnis oknum tertentu.
“Kasihan masyarakat yang mau bepergian, contohnya mereka ada keluarganya yang sakit di luar kota atau yang darurat. Mau ketemu keluarga, mereka harus mengeluarkan yang begitu besar untuk rapid test ini,” sesalnya.
Arman menambahkan, dirinya telah melaporkan biaya rapid test yang amat mahal ini melalui telepon ke Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Bangka Belitung.

“Saya kemarin juga sudah melapor ke Ombudsman. Mereka cuma bilang kita tampung dulu dan akan kita sampaikan untuk ditindaklanjuti oleh TGTPPC Babel,” tuturnya.
Ketua Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) DPD Bangka Belitung yang akrab disapa Arman Koboi ini mengharapkan Gubernur Babel Erzaldi Rosman dan Walikota Pangkalpinang Maulan Aklil untuk segera bertindak terkait mahalnya biaya rapid test ini.
“Saya minta Pak Gub Erzaldi dan Walikota Molen segera menindaklanjuti keluhan saya mengenai mahalnya biaya rapid test di daerah kita ini. Masa’ setiap kali saya mau berangkat harus merogoh gocek untuk biaya rapid test ini dan uang rapid test dikemanakan sih,” tukas Arman.

Sehari sebelumnya, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tertanggal 6 Juli 2020 telah menerbitkan surat edaran tentang Batasan Tarif Tertinggi Pemeriksaan Rapid Test Antibodi kepada para Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota, kepala atau direktur rumah sakit, Perhimpunan RUmah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI), Asosiasi Klinik Indonesia (ASKLIM), Perhimpunan Klinik dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer Indonesia (PKFI), Asosiasi DInas Kesehatan Seluruh Indonesia dan Ikatan Laboratorium Klinik Indonesia (ILKI).

Dalam surat edaran bernomor: HK.02.02/I/2875/2020 itu disebutkan harga atau tarif rapid tes tertinggi batasannya hanya Rp150 ribu, berlaku untuk masyarakat atas permintaan sendiri. Dan fasilitas kesehatan atau pihak yang memberikan layanan pemeriksaan rapid dapat mengikuti batasan tarif tertinggi yang telah ditetapkan Kemenkes.
Edaran juga berisi alasan penetapan tarif tertinggi itu karena sebelumnya biaya rapid tes yang bervariasi menimbulkan kebingungan di masyarakat. Untuk itu diperlukan peran serta pemerintah dalam masalah tarif pemeriksaan Rapid Tes Antibodi agar masyarakat tidak merasa dimanfaatkan untuk mencari keuntungan.

Selain itu, edaran yang ditandatangani Dirjen Pelayanan Kesehatan, Bambang Wibowo ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian bagi masyarakat dan pemberi layanan pemeriksaan Rapid Tes Antibodi agar tarif yang ada dapat memberikan jaminan bagi masyarakat untuk mudah mendapatkan layanan pemeriksaan rapid. (ron/1)

Related posts