Dewan Ingatkan Biaya Rapid Tes Rp150 Ribu

  • Whatsapp

Marsidi: Sebelumnya Seperti Bola Liar

PANGKALPINANG – Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Marsidi mengingatkan pihak rumah sakit atau lembaga yang mengadakan rapid test dapat mematuhi aturan batas tertinggi biaya rapid tes yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.
Kementerian Kesehatan telah menetapkan batas tertinggi biaya rapid test sebesar Rp150 ribu yang tertuang dalam Surat Edaran Nomor. HK.02.02/1/2875/2020 tertanggal 6 Juli 2020.
“Kalau sudah ada surat edaran dari menteri kesehatan, artinya, mau tidak mau rumah sakit atau lembaga yang mengadakan rapid test harus menyesuaikan diri atau mematuhi surat edaran itu,” kata Marsidi kepada sejumlah wartawan di Gedung DPRD Babel, Rabu (8/7/2020).

Read More

Menurut Marsidi, sebelum keluarnya surat edaran tersebut, biaya rapid test ini seperti bola liar, karena tidak adanya aturan, sehingga harga yang dipatok di setiap rumah sakit atau klinik kesehatan bervariasi.
“Selama ini tingginya harga rapid test seolah-olah membiarkan bola liar ini, sampai-sampai harganya ada yang 500 ribu rupiah seperti poliklinik di Jakarta, kami mengalami sendiri,” ujarnya.
Oleh karena itu, Politikus Partai Golkar ini menilai kebijakan yang diambil oleh Kementerian Kesehatan ini sudah tepat untuk meringankan beban dan tidak menimbulkan kebingungan masyarakat.

“Sebenarnya pemeriksaan rapid test ini kebutuhan orang yang melakukan perjalanan ke daerah lain, ini perlu bukti pernyataan sehat dari Covid-19, dan itu harus dibuktikan dengan rapid test. Demikian juga untuk mengetahui reaktif atau tidak. Kalau orang mampu harga berapapun nggak jadi masalah, cuma dalam hal ini negara harus hadir,” tukasnya.
Sebelumnya diberitakan tarif rapid test yang diduga ditetapkan oleh Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 (TGTPPC) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta fasilitas kesehatan dan beberapa rumah sakit di Kota Pangkalpinang, menuai kritikan.

Seorang advokat yang mengaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah Perhimpunan Advokat Indonesia (DPD Peradi) Perjuangan Provinsi Babel, Armansyah SS, SH mengatakan, biaya rapid test di Babel bernilai sangat fantastis. Padahal dana relaksasi untuk penanganan Covid-19 yang dikucurkan pemerintah tak kepalang tanggung, mencapai Rp70 Triliun kepada Dinas Kesehatan di seluruh tanah air.
“Kemarin, saya sudah rapid test di Bandara Depati Amir. Tapi alangkah terkejut dan saya keberatan saking mahalnya biaya rapid test di kita ini, saya disuruh bayar Rp225 ribu,” keluh Armansyah kepada Rakyat Pos, di ruang kerjanya di Kelurahan Opas, Kecamatan Taman Sari, Kota Pangkalpinang, Selasa (7/7/2020).

Related posts