Dewan Basel Kritik Pelaksanaan APBD 2018

  • Whatsapp

Mulai dari WDP, Mamin, Silpa hingga SDM

TOBOALI – Panitia Khusus Peraturan Daerah Pertanggungjawaban APBD tahun 2018 DPRD Kabupaten Bangka Selatan (Basel), mengkritik tajam pelaksanaan APBD Basel, dalam sidang paripurna, Selasa (9/7/2019).
Juru bicara Pansus, Dian Sersanawati menyinggung Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Basel yang sejak tiga tahun berturut-turut selalu meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bangka Belitung (BPK Babel).
Menurut Dian, Pemkab Basel tidak serius menyelesaikan persoalan yang sama pada temuan BPK sehingga opini WDP kembali diberikan. APBD pun mengalami defisit. Selain itu, banyak program fisik yang kualitasnya tidak sempurna. Bahkan gedung symbol Gerhana Matahari Total (GMT) yang dibangun di Kecamatan Tukak Sadai sudah retak-retak diusianya yang baru 1 tahun.
“Defisit tahun 2018 sebesar Rp29,5 M ditutup pembiayaan penerimaan Rp72,1 M, dengan Silpa Rp42,5 M. Dan Silpa tersebut direkomendasikan untuk menutupi defisit sekitar Rp19 M pada ABPD tahun 2019. Opini WDP dari BPK dengan temuan persoalan yang sama, yang salah satu penyebabnya adalah Inspektorat yang belum optimal pengawasannya. Untuk itu kami rekomendasikan agar meningkatkan tupoksi Inspektorat dengan meningkatkan anggaran 0,3%,” papar Dian.
Politisi PDIP ini juga mengungkapkan bahwa ada tumpang tindih kegiatan konsultan pada tiga organisasi perangkat daerah (OPD) sekaligus dalam temuan BPK. Pertanggungjawaban makan minum di Sekretariat Daerah serta kelebihan pembayaran 11 paket konstruksi pada 8 OPD, ikut memperparah pelaksanaan APBD tahun 2018.
“Ini karena rendahnya kualitas perencanaan yang ditentukan oleh SDM. Banyak SDM Basel yang berkualitas meninggalkan Basel karena tidak kondusif. Kepala OPD belum definitif masih Plt dan Plh, kita rekomendasikan lakukan lelang jabatan 8 OPD. Proses mutasi agar dilakukan professional sesuai dengan UU No 5 tahun 2014,” pinta Dian.
Pansus DPRD ikut menyoroti temuan asset Rp1,3 triliun dan pencatatan bidang tanah yang masih nol meter persegi dalam laporan pertanggungjawaban. Termasuk mengenai asset kendaraan dan peralatan yang tidak tahu keberadaannya.
“Ini karena rendahnya manajemen inventory stock. Pansus merekomendasi agar dibentuk tim khusus atau terpadu untuk menyelesaikan persoalan ini untuk mendapatkan opini WTP. Ada 28 desa yang terlambat menyampaikan LPPD agar dapat ditingkatkan koordinasi, manajemen pengelolaan BOS,” imbuhnya.
Dalam paripurna yang dihadiri Bupati Bangka Selatan Justiar Noer, Wakil Ketua DPRD Ansyori Norman dan Samsul Bahri itu, Dian juga membacakan catatan kritis pendapat akhir Fraksi Gerindra Amanat Sejahtera yang menyebutkan, terbitnya penilaian opini WDP dari BPK RI berarti Pemkab Basel tidak fokus menyelesaikan persoalan temuan. Selain itu, System Pengendalian Internal (SPIP) serta Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) tidak bekerja dengan baik. (raw/1)

Related posts