Demokrasi Paradoks

  • Whatsapp

Oleh: R Sutandya Yudha Khaidar
“Imigran Gelap dari Surga yang diseludupkan ke Bumi (Toboali)”

Selepas tumbangnya rezim Orde Baru oleh gelombang masyarakat sipil pada 1998, terdapat upaya besar untuk melakukan rekonfigurasi terhadap sistem pemerintahan otokrasi agar menjadi terbuka dan demokratis. Terbentuknya masyarakat demokratis adalah suatu realitas sosial dan politik yang bahkan hingga saat ini masih terus berproses dalam bentuk pemahaman maupun praktik.

Ruang berdemokrasi di Indonesia kini tengah mengalami tekanan-tekanan yang ekstrem. Dari meluasnya intoleransi, meruncingnya benturan politik semasa pemilihan umum Presiden, hingga pembatasan ekspresi-ekspresi kebebasan.

Kerisauan utama Penulis terhadap demokrasi di Indonesia adalah bagaimana ia semakin berjarak dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM). Keadaan itu sangat janggal. Sebab, kita dapat mengukur vitalitas denyut demokrasi dengan mencermati terpenuhinya perlindungan terhadap HAM.

Renungan seorang filsuf politik Norberto Bobbio dalam karyanya, Masa Depan Demokrasi adalah soal bagaimana demokrasi tidak mencapai apa yang dicita-citakan. Apa yang sedang berlangsung adalah pemahaman yang paling minimal tentang demokrasi, hal prosedural yang melibatkan suara mayoritas dalam suatu keputusan publik.

Bobbio menegaskan, agar formalitas itu dimungkinkan, dibutuhkan suatu kerangka preliminer (pendahuluan) yang tidak cukup ditandai dengan adanya penyelenggaraan pemilu. Lebih mendalam lagi, dibutuhkan suatu fondasi tentang hak-hak dasar.

HAM adalah prakondisi dari demokrasi yang sehat. Sudahkah demokrasi kita diselenggarakan dengan tujuan untuk merawat kebebasan? Bukan semata-mata melompat pada kondisi “stabilitas” yang paradoks? Mari kita melakukan penelusuran terhadap problem patahnya cita-cita demokrasi. Bobbio meneliti bahwa tujuan diselenggarakannya pemerintahan demokratis adalah penolakan terhadap kekuasaan oligarki.

Namun, oligarki bertahan, bahkan senyap, menunggangi sistem demokrasi ini. Kehadiran kelompok-kelompok elite di dalam struktur kekuasaan mengakibatkan demokrasi dimaknai sebatas menjadi persaingan kekuasaan antar golongan yang memiliki kekuatan.

Selain itu, Bobbio menggarisbawahi bahwa hal terpenting dalam demokrasi adalah eliminasi kekuasaan yang tidak tampak (invisible power). Demokrasi semestinya merupakan suatu relasi antara masyarakat dan negara yang terang benderang, terbuka, serta terjamin akuntabilitasnya.

Kekhawatiran Bobbio juga menyasar pada berkembangnya teknologi informatika. Terbentuknya ruang publik baru dengan keberadaan masyarakat jejaring, mengandaikan suatu demokratisasi baru yang memindahkan percakapan ke dalam jejaring. Alih-alih munculnya subjek-subjek dalam demokrasi digital, apa yang terjadi justru adalah pengawasan dan pengendalian sosial dalam jejaring. Kehadiran media sosial yang menjanjikan masyarakat untuk melakukan partisipasi kritis dan evaluasi terhadap pemerintah justru berbalik menjadi medium kontrol terhadap masyarakat.

Kritik yang dilontarkan Bobbio tentang demokrasi sesungguhnya memiliki resonansi dengan bagaimana masyarakat di Indonesia sedang mengalami degradasi kualitas demokrasi yang saya istilahkan “Demokrasi Paradoks”. Masih bertumpuk kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang hingga kini belum terselesaikan. Persekusi terhadap kelompok-kelompok rentan terkait dengan ekspresi beragama maupun keragaman ekspresi gender, yang tidak disikapi secara tegas oleh pemerintah, hingga berbagai macam kriminalisasi terhadap aktivis lingkungan hidup dan HAM.

Selain itu, pembatasan terhadap akses media, juga sensor yang berlebihan, menunjukkan betapa sempitnya ruang kebebasan dan rendahnya penghormatan terhadap HAM. Pelarangan-pelarangan tersebut adalah strategi pengaturan untuk mengendalikan masyarakat, entah demi dalih ketertiban ataupun kesalehan.

Dalam memahami demokrasi di Indonesia, mengutip Mohammad Hatta, tokoh proklamator tersebut mengatakan, “Demokrasi Indonesia harus pula perkembangan daripada demokrasi Indonesia yang asli. Semangat kebangsaan yang tumbuh sebagai reaksi terhadap imperialisme dan kapitalisme Barat, memperkuat keinginan untuk mencari sendi-sendi bagi negara nasional yang akan dibangun ke dalam masyarakat sendiri.”

Melalui kata-kata tersebut, Penulis merasakan bahwa hakikat demokrasi di Indonesia adalah suatu penolakan terhadap subjugasi, opresi, atau penjajahan. Bung Hatta berkontribusi penting dalam penambahan beberapa hak dasar ke dalam UUD 1945.

Bertumpu pada nilai-nilai kemanusiaan pula, kita harus dengan tegas mengutuk tindak-tindak represif dan pelanggaran HAM terhadap masyarakat Papua. Michel Foucault pernah memperingatkan tentang sejarah negara-negara yang menggunakan rasialisme sebagai kendali terhadap kekuasaan. Menurut Foucault, masyarakat harus memahami strategi kuasa bagaimana diskriminasi ras digunakan untuk melanggengkan tampuk kuasa. Protes dan pawai solidaritas untuk Papua perlu dipahami sebagai gugatan terhadap paradoks-nya demokrasi di Indonesia. Krisis kemanusiaan yang terjadi di tanah Papua berkelindan dengan opresi yang terjadi atas motif eksploitasi lingkungan hidup demi sumber daya alam semenjak tahun 1967.

Demi kemanusiaan, persoalan-persoalan ini tidak cukup terhenti pada pemaafan. Negara harus bertanggung jawab dan mengusut kasus-kasus kekerasan dan pelanggaran HAM yang telah terjadi. Publik pun wajib menuntut keterbukaan informasi terkait Papua agar menghindari kekuasaan bayangan yang sama sekali bertolak belakang dengan semangat demokrasi.
Hatta sempat berpesan bahwa semangat membangun negara Indonesia hendaknya menjauhi sikap-sikap imperialis.

Paolo Freire menjelaskan pula bahwa pola relasi antara pihak yang berkuasa dan yang dikuasai adalah jeruji penderitaan yang meniadakan cinta kasih. Ia yang melakukan opresi telah mengakibatkan dehumanisasi dan melenyapkan rasa kemanusiaan di dalam dirinya sendiri.(***).

Related posts