Demokrasi dalam Perspektif Generasi Milenial (Ketidakstabilan, Ketidakpercayaan dan Pencitraan)

  • Whatsapp

Oleh: Muhammad Tahir
Mahasiswa Jurusan Sosiologi, FISIP, UBB

Generasi milenial merupakan generasi yang cakap dengan teknologi yang semakin canggih saat ini, salah satunya dalam menggunakan media sosial sebagai alat untuk mengekspresikan diri dalam mengungkapkan sebuah gagasan dan ide. Generasi ini ditandai dangan kelafikasi usia, yakni dari tahun 1980-an sampai pada tahun 2000-an. Generasi milenial ini pula, menjadi objek perbincangan yang sangat seksi dalam konteks demokrasi di Indonesia. Kenapa pembicaraan Generasi Milenial sangat seksi untuk dibahas dalam tulisan ini? Penulis mencoba mengajak pembaca yang budiman untuk masuk dalam ranah demokrasi dalam perspektif generasi milenial, yang bisa jadi menganggap demokrasi hari ini mengalami kemunduran atau kemajuan. Dari kedua hal tersebut, kemungkinan akan dijelaskan secara jelas untuk menjawab dari pertanyaan di atas.

Sebelum jauh menuju kearah jawaban di atas, Penulis akan menceritakan sedikit historis dari demokrasi di Indonesia dari masa kemasa. Pada mulanya negara Indonesia menganut sebuah sistem Demokrasi Parlementer pada tahun 1950, demokrasi terpimpin pada tahun 1959-1965, Demokrasi Pancaila dan yang terakhir demokrasi era reformasi yang berlaku tahun 1998 hingga sekarang. Sekilas dari perkembangan sistem demokrasi yang dianut oleh negara Indonesia, dengan begitu perkembangan zaman yang sangat cepat ini memberikan banyak persoalan, sehingga terdapat dilema pada demokrasi kita saat ini. Untuk itu, generasi milenial di era sekarang memberikan maneuver baru dalam proses demokrasi di Indonesia.

Oleh karena itu, menurut hemat Penulis yang akan dibahas dalam memandang demokrasi di Indonesia diantaranya sebagai berikut. Pertama, kita akan membahas bahwa demokrasi hari ini, sedang tidak stabil. Ketidakstabilan ini, diakibatkan dengan adanya ancaman-ancaman yang membuat kemunduran dari demokrasi di Indonesia dengan bermunculanya kehendak masyarakat terhadap dukungan adanya pro NKRI bersyari’ah.

Data survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA menemukan data yang mengkhawatirkan bahwa sejak tahun 2005 lalu, 2010, 2015 hingga 2018 warga pro Pancasila terus menurun dari angka 85,2% menuju 75,3 persen. Jadi, 13 tahun terakhir dukungan warga terhadap pro Pancasila menurun hingga 10 persen. Di sisi lain, dalam era yang sama pendukung NKRI bersyariah terus bertambah mencapai hingga 9 persen. Dengan begitu publik yang pro NKRI bersyariah tumbuh dari 4,6% pada tahun 2005 menjadi 13,2 % pada 13 tahun kemudian di tahun 2018.

Sementara itu, Jenderal Polisi Muhammad Tito Karnavian menanyakan apakah demokrasi kita masih Pancasila atau bukan? Sehingga saya melihat sistem demokrasi sudah mengarah pada liberal. Hal ini dilihat pada kebebasan berpendapat saat ini sudah terlalu luas di muka umum dari kebebasan berekspresi, dan freedom. Dengan kebebasan ini cikal bakal menjadikan rentan terhadap konflik vertikal, yaitu keinginan kelas bawah yang ingin secara instan mencapai kesejahteraannya (Rilis Detik.com, 14,07,2017).

Selain itu, dari kebebasan berekspresi membuat penyebaran hoaks, ujaran kebencian (Hate Speech) semakin tidak terkendali dan membabi buta dimana-mana menjadikan kestabilan demokrasi tidak terjaga dan konflik antar personal dan kelompok semakin meningkat. Oleh karenanya, demokrasi hari ini harus memiliki sebuah batasan-batasan tersendiri bagi masyarakat dalam mengekspresikan diri guna menjaga kestabilan demokrasi di Indonesia.

Kedua, kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi menurun. Hari ini, masyarakat telah mengalami dilema yang berkepajangan dalam mempercayai demokrasi di Indonesia. Padahal, sudah jelas menurut Abraham Lincoln demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Namun, hal tersebut tidak didapatkan oleh masyarakat, malah sebaliknya masyarakat melihat bahwa pemerintah sudah tidak mengutamakan kesejahteraan warganya melainkan kesejahteraan diri sendiri dengan melihat angka koruptor dari para pemangku kekuasaan semakian merajarela dari kasus suap menyuap hingga beli kursi jabatan sudah nyata terjadi di Indonesia. Sehingga berdampak pada pemilihan umum serentak pada 17 April 2019 lalu, dalam rangka Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Calon Legislatif (DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota) yang diselengarakan langsung oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Maka tidak heran jika masyarakat acuh tak acu terhadap pesta demokrasi di Indonesia, bahkan akan ada juga yang kita temui memutuskan untuk tidak menggunakan hak pilihnya sendiri disebabkan ketidakpuasan dan ketidakpercayan masyarakat terhadap demokrasi. Oleh sebeb itu, untuk menuju kepercayaan masyarakat kembali, mewujudkan kesempurnaa demokrasi di Indonesia harus lebih kerja keras lagi, membutuhkan waktu bertahun-tahun, dan hal itu tidak akan mudah dilakukan jika sistem pemerintahan yang menjalaninya belum memberikan cerminan yang baik kepada masyarakat. Sehingga Penulis beranggapan harus adanya pemotongan satu generasi dari pemegang sistem demokrasi hari ini di Indonesia yang harus digantikan oleh para kaum generasi milenial tua yang Penulis rasa sudah cukup dewasa dalam mengelolah sistem demokrasi.

Ketiga, demokrasi pencitraan. Demokrasi ini muncul dikarenakan ada dua bagian didalam demokrasi menurut Jefrie Geovanie yakni demokrasi prosedural dan demokrasi subtansial. Demokrasi prosedural merupakan pendongkrak terbesar dalam politik pencitraan, karena pada dasarnya demokrasi ini menitikberatkan pada siapa yang banyak dia menang, maka semakin banyak pencitraan kebaikan yang ia lakukan semakin besar pula elektabilitasnya. Sementara demokrasi subtansial merupakan bentuk hakiki dari demokrasi yang mengarah pada keadilan kebangsaan yang visioner guna memproritaskan warga negaranya.

Demokrasi pencitraan ini sedang berlangsung dalam pesta demokrasi saat ini, dalam memanfaatkan media sosial, media cetak, media online, majalah, dan lain-lain. Para peserta pemilu berlomba-lomba dalam mempublikasikan dirinya yang lebih mengarah pada hal-hal positif saja, agar lebih banyak dikenal oleh objek pemilihnya dalam hal ini tujuannya adalah para generasi milenial. Maka yang dilakukan adalah menayangkan berbagai kreativitas melalui media verbal dan visual menarik simpati pemilih untuk memilihnya pada saat pemungutan suara.

Demokrasi pencitaan ini lebih pada kampanye berbasis media dan tidak menggunakan gaya kampanye konvensional yang terpaku pada gaya-gaya tradisonal seperti dilakukan oleh orang pada umumnya. Untuk itu, demokrasi pencitaan ini salah satu cara untuk meningkatkan elektabilitas para peserta pemilu demokrasi pada saat ini. Oleh karenanya, demokrasi pada hari ini sudah terjebak dalam bentuk demokrasi procedural, maka harus cepat-cepat sadar bagi masyarakat untuk mengarahkan para pemerintah untuk kembali pada niat awal bahwa demokrasi ini lebih mengarah pada demokrasi subtansial yang mengutamakan keadilan bangsa dan warganya bukan sekedar pencitraan semata.

Dengan demikian, dapat Penulis simpulkan, sebagai perwakilan dari generasi milenial bahwa demokrasi hari ini sudah tidak berada pada relnya lagi, sudah telalu jauh dari rel yang dilewati, maka seharusnya demokrasi di Indonesia kembali pada rel awal untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila yang sebener-benarnya. Dari hal demokrasi yang sedang tidak stabil dikarenakan persoalan demokarasi kita yang tidak tau arahnya sekarang kemana, dari persoalan pro pancasila dan pro NKRI bersyarian dan demokrasi kita pancasila atau liberal. Kemudian, kepercayaan terhadap demokrasi menurun, disebabkan ketidakpuasan kinerja pemerintah dan banyaknya kasus-kasus yang mementingkan diri sendiri dari kasus korupsi hingga jual beli kursi jabatan.

Demokrasi pencitraan yang telah melupakan hakikat demokrasi sesunggunya yang mengarah pada keadilan kebangsaan. Dengan begitu, mari sebagai generasi milenial lebih peka dan melek politik terdahap demokrasi saat ini, agar tidak terbawa arus demokrasi yang seharusnya tidak terjadi berlarut-larut. Jika tidak sesuai, sampaikan pendapat dengan mengikuti batasan-batasan yang ada di negara ini.(***).

Related posts