Defisit Signifikan Disebabkan Pengurangan Bantuan Provinsi

  • Whatsapp

Bangka Selatan Defisit Rp32, 8 Miliar

TOBOALI – Rapat Badan Anggaran yang menyampaikan struktur APBD Perubahan Bangka Selatan (Basel) secara umum disebutkan pendapatan daerah dengan target pendapatan daerah APBD Induk Rp 976.498.678.828,00 dan diproyeksikan pada Pendapatan Daerah Perubahan 943.674.036.143,00 atau terjadi defisit sebesar kurang lebih Rp32.824.542.685,00.

Sedangkan APBD Induk penerimaan pembiayaan sebesar Rp42.583.689.269,00 mengalami penurunan pada proyeksi di angka Rp. 26,515.724.267,00

Anggota Banggar DPRD Basel, Samsir menjelaskan, Defisit yang paling significan disebabkan adanya pengurangan pos belanja bantuan keuangan Provinsi Babel yang pada APBD Induk diproyeksikan sebesar Rp30 Miliar dikurangi sebesar Rp11.253.000.000,00 menjadi Rp18.747 Miliar. Pengurangan bantuan provinsi ini dengan alasan terjadi defisit pada APBD Provinsi.

“Selain itu, terjadi pemotongan pada dana perimbangan pada sektor Dana Bagi Hasil pajak dan Bukan Pajak karena kelebihan salur pada tahun – tahun sebelumnya, dan penundaan pencairan dana Bagi Hasil Pajak dan bukan pajak pada Triwulan ke empat total Rp 40.405 Miliar,” ujar Samsir kepada wartawan Rabu (7/8/2019).

Ia mengatakan, terjadi kenaikan target realisasi Pendapatan Asli Daerah pada Pajak Daerah sebesar Rp1,2 Miliar dan Retribusi Daerah Rp3,48 Miliar kenaikan pada Pendapatan Asli Daerah yang sah sebesar Rp1.171 Miliar.

Di sisi lain, Samsir mengharapkan intesifikasi sumber pendapatan daerah dioptimalkan pada sektor pajak sarang burung wallet. “Wajib pajak yang terus bertambah saat ini, ada 100 Wajib Pajak, tetapi yang memenuhi kewajibannya hanya sekitar 24 Wajib Pajak, Retribusi IMB juga belum dimaksimalkan sampai tingkat desa. Pajak parkir dan retribusi parkir pun belum menampakkan hasil yang optimal dalam menggali pendapatan daerah,” ujara politisi PKS ini.

Ia menambahkan, seperti Ijin Mendirikan Bangunan ( IMB ) jika diberlakukan sampai ke desa dengan memaksimalkan fungsi Paten yang ada di setiap Kecamatan, maka secara kasar bisa diasumsikan potensi Retribusi IMB berapa dalam 1 tahun.

“Jika dalam 1 tahun setiap desa ada 10 rumah baru dengan IMB paling rendah Rp500.000,00 saja, sudah bisa dihitung berapa potensi pendapatan dari sektor retribusi IMB, yaitu di angka Rp265 juta potensinya. Ini belum dari SPT pajak PBB perkotaan pedesaan yang 5 tahun terakhir belum diupdate. Jika 1 tahun ada 10 rumah baru dari 50 desa dan 3 kelurahan, maka sudah loses potensinya Rp53 juta. Dan belum lagi potensi dari sektor Pajak Sarang Burung walet dengan total 100 wajib pajak,” pungkasnya.

Samsir menuturkan, dengan produksi 4 x dalam sebulan dengan produksi 1 kg saja perpanen dengan harga Rp15 juta per kg dengan pajak 10 %, maka potensi pedapatan daeranya sebesar Rp 600 juta dalam 1 tahun. Sekarang hanya ditarget Rp45 juta,” katanya.

Ia juga menyinggung untuk belanja yang perlu didalami lagi adalah adanya penambahan Belanja Langsung dalam kegiatan Pelayanan Adminitrasi Perkantoran sebesar Rp4,5 Miliar patut dipertanyakan, karena ini banyak untuk belanja barang habis pakai yang rentan untuk bisa dimanipulasi seperti penggandaan, fhoto copy dan percetakan.Kita akan telisik lagi, selain untuk belanja honor diharapkan tidak ada penambahan biaya rutin seperti pembelian ATK dan lain – lain sebagainya,” pungkasnya. (raw/3).

Related posts